INDONESIA INGIN JADI ANGGOTA FATF G-20

SRI MULYANI: INDONESIA BISA BERKONTRIBUSI BESAR

Pin It

KemenkeuFoto /

Menkeu Sri Mulyani dalam sidang G-20



Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan keinginan sekaligus meminta dukungan anggota G-20 agar Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Keberadaan Indonesia di FATF dinilai bisa memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

Dalam rilis Kemenkeu dinyatakan keikutsertaan Indonesia dalam FATF juga memberikan manfaat domestik dalam mempersiapkan regulasi terkait AML/CFT yang sejalan dengan standar internasional, dan juga dapat secara aktif berperan dalam membangun standar global terkait AML/CFT.

Dalam sidang para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Jerman, Menkeu Sri Mulyani juga menegaskan posisi Indonesia tentang perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak. Indonesia telah melakukan program Tax Amnesty yang memperlihatkan banyak wajib pajak Indonesia tidak mendeklarasikan aset dan pendapatan mereka, terutama yang disimpan di luar negeri.

Kerjasama pertukaran informasi penting bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antar negara. Tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di dunia.  Menteri Keuangan juga mengingatkan kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital. Kewajiban pajak “digital economy” harus adil dan bagian terbesarnya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksinya, bukan dimana perusahaan tersebut terdaftar.

Indonesia sebagai negara anggota G20, kata Sri Mulyani, siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018.

Indonesia memandang negara-negara anggota G20 harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan program kerja sama perpajakan internasional yang kuat dan transparan, namun tetap memperhatikan keadilan dan kesiapan seluruh negara yang ingin ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal ini, jangan sampai terjadi negara yang ingin bergabung dalam program AEOI dan BEPS ini kemudian menjadi korban dari program itu sendiri akibat ketidakmampuan negara tersebut menyiapkan diri.

Indonesia berharap dengan implementasi program kerjasama tersebut, maka tidak ada lagi ‘loophole’ bagi praktek-praktek penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistim pajak untuk melakukan inovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan semangat BEPS dan AEOI. Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional. (BC)




Sumber : KEMENKEU.GO.ID