BALADA PETANI PEGUNUNGAN KENDENG

JOKOWI HARUS TURUN TANGAN

Pin It

Antara /

OPINI

Protes petani di sekitar Pegunungan Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia masih berlangsung. Beberapa dari mereka bahkan nekad menyemen kaki di depan Istana dan akan bertahan sampai Presiden Joko Widodo mengabulkan tuntutan mereka.

Ini protes yang serius dan semestinya ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Maksudnya, dicarikan solusi terbaik agar masyarakat di sekitar proyek tersebut bisa menerima dengan ikhlas pembangunan pabrik tersebut atau dicarikan alternatif lain. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA)  pada Oktober 2016 lalu yang memenangkan gugatan petani Kendeng. Namun  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru menerbitkan izin lingkungan baru pada Februari 2017.

Prpyek itu berlawanan dengan hasil tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyebutkan bahwa Kawasan Cakungan Air Tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan karst yang harus dilindungi dan tidak boleh ditambang. Belakangan ada usaha pendekatan dengan komitmen perusahaan untuk membagikan sebagian keuntungannya kepada warga sekitar, konon  mencapai 5 persen dari keuntungan perusahaan.

Mengapa warga tetap protes? Kita percaya para petani Pegunungan Kendeng bukan rakyat anti pembangunan. Masyarakat di sana sudah lama berpartisipasi pada berbagai program pembangunan yang dilancarkan pemerintah. Mereka menerima pembangunan yang bersifat mengembangkan hajat hidup dan kualitas sumber ekonomi mereka, seperti peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, bukan model yang menghancurkannya.

Setelah era reformasi kita  mengklaim model perencanaan pembangunan yang bottom up bukan lagi sistem top down seperti masa lalu. Artinya, pembangunan lebih ditekankan oleh prakarsa dari bawah, bagaimana rakyat didorong dan distimulasi untuk mengembangkan diri dan lingkungannya agar pertumbuhan yang dicapai bermanfaat sebesar-besarnya bagi mereka sendiri. Sayang klaim itu kosong belaka.

Kini pemerintah juga berambisi mengejar pertumbuhan. Jokowi mencanangkan pertumbuhan diatas 6%, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kita perlu mengejar pertumbuhan hingga 8 persen. Berdasarkan pengalaman, rezim pertumbuhan hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Kita perlu mengingatkan pemerintah, pola top down makin sulit diterima rakyat yang bertambah sadar akan hak-hak mereka. Bila dipaksakan maka penolakan rakyat seperti pada proyek semen Pegunungan Kendeng itu akan kian meningkat. Kita tentu makin prihatin melihat masalah ini. Apalagi kian sulit pula mengharapkan peran para anggota DPR yang tampaknya lebih tertarik memperkaya diri ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat pemilihnya.

Ini harus menyadarkan kita bersama agar ekses pembangunan tidakmakin negatif terhadap rakyat, semestinya memberikan tempat seluas-luasnya agar mereka mampu menikmati dan mengembangkannya sesuai jati diri mereka.  Maka kita mengimbau pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, agar memberikan perhatian lebih mendalam, sehingga perjuangan orang-orang terpinggirkan seperti para petani Rembang tersebut tidak sia-sia.


Sumber : Berbagai sumber