JANGAN LAGI BERDAMAI DENGAN PERUSAK LINGKUNGAN

KASUS KERUSAKAN TERUMBU KARANG RAJA AMPAT

Pin It

national geographic.co.id /

 OPINI

Insiden perusakan terumbu karang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, oleh kapal cruise “Caledonian Sky” pecah sebagai berita di Inggris Jumat pekan lalu  (maklum kapal tersebut milik dan dikelola oleh perusahaan Inggris). Media di Jakarta baru  meramaikannya tiga hari kemudian. Reaksi datang dari mulai Wakil Presiden, menteri mau pun pejabat tinggi, sampai LSM, serta para pakar dan pemuka setempat,  Di samping menggambarkan parahnya kerusakan  yang diderita “epicenter kehidupan laut tropis dunia” itu, kecaman tajam ditujukan kepada inkompeten-nya sang nakhoda, serta gugatan kepada pemilik kapal untuk membayar ganti rugi.

 

MS Caledonian Sky yang berbobot 4200 ton, panjang 90 meter dan lebar 15 meter itu sebenarnya cukup ramping  untuk menyelinap di selat selat antara pulau pulau di kawasan konservasi  laut itu. Tapi malapetaka pada Kamis siang yang disebutkan media Inggris sebagai “stupid incident” itu dikarenakan oleh kesembronoan kapten kapal yang membawa kapalnya kelewat ke tepian yang kedalaman airnya cuma 2 meter. Berakibat tersangkutnya kapal itu di terumbu karang. 

 

Kejadian ini diperparah oleh tugboat yang berupaya membebaskan kapal dengan menarik dan menghela kapal  di tengah keadaan air laut masih surut. Tak ayal membuat karang terhunjam makin dalam. Lalu sang kapten kapal menggandakan keparahan itu saat memaksakan kapalnya lepas dari kandas. Luas kerusakan yang ditimbulkan adalah 13.500 meter persegi. Diperlukan puluhan tahun untuk memulihkannya.

 

Masyarakat dunia sudah sejak 1997 berkonvensi dan menerbitkan seperangkat peraturan tentang perlindungan terumbu karang. Ini karena makin menyusutnya habitat terumbu karang. Indonesia secara sadar dan sistemik mengeluarkan seperangkat UU tentang perlindungan alam dan pencemaran lingkungan (termasuk UU tentang terumbu karang). Juga terdapat sejumlah peraturan menteri, peraturan pemerintah pusat, peraturan daerah provinsi, sampai ke peraturan kabupaten.

 

Namun law enforcement-nya sering  tumpul. Dari pengamatan awam saja kerap terlihat bahwa berbagai perkara yang telah disidang dan diputuskan, pengenaan sanksi pidananya sangat ringan. Bahkan ada keputusan pengadilan yang memberi vonis bebas. Kalau pun ada vonis ganti rugi, nilainya tidak setimpal dengan kerusakan dan waktu serta ongkos pemulihannya.

 

Maka peristiwa Caledonian Sky di Raja Ampat ini harus dijadikan perkara penting untuk pembelajaran dan memberikan efek jera demi menghindarkan terulangnya perbuatan serupa. Nakhodanya harus diseret ke pengadilan, pemilik kapal harus memberikan kompensasi atas kerusakan yang terjadi. Era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa penyelesaian kasus perlindungan alam dan pencemaran lingkungan tidak boleh lagi dikompromikan. Tidak boleh lagi ada penyelesaian damai di luar pengadilan, apalagi “kesepakatan di bawah meja”.  Pengenaan hukuman denda dan hukuman badan (pidana) atau kedua-duanya harus diterapkan sesuai dengan undang-undang.  Kita pun harus lebih “galak”. Sudah waktunya pasal ancaman hukuman di UU Lingkungan diperberat.

Namun bagaimanapun pencegahan adalah lebih penting ketimbang penindakan. Negara negara di dunia yang memiliki terumbu karang secara sistematis dan terprogram dengan jurus jurus jitu telah melancarkan kampanye penerangan tentang larangan dan batasan bagi para pengunjung ke kawasan konservasinya. Perusahaan perjalanan menuliskan ketentuan ini pada brosur brosur mereka. Biro perjalanan Australia, umpamanya, dalam brosurnya terdapat peta zonasi Great Barier Reef yang terinci dengan kapling dan patok patoknya disertai want-wanti adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Indonesia juga telah mengeluarkan aturan tentang  zonasi tapi harus diakui bahwa rambu rambunya sangat kurang. Itu yang terjadi dengan kesasarnya Caledonia Sky di Raja Ampat.

 

Maka di samping pesan tentang langkah penindakan yang tidak boleh ditawar-tawar, langkah pencegahan haruslah juga serius dilakukan. Secara terencana, terarah dan berkelanjutan.    


Sumber : Berbagai sumber