JOKOWI: SEKARANG BUBRAH SEMUA

GARA-GARA KORUPSI E-KTP

Pin It

 

 

JAKARTA--Presiden Joko Widodo menilai kasus korupsi e-KTP merupakan problem besar yang harus diproses dengan benar. Padahal,  kalau proyek  tersebut dijalankan dengan benar, maka banyak hal bisa diselesaikan, termasuk urusan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah. Misal, urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan pilkada. Semuanya kalau sistem yang kita bangun benar, ini sudah rampung," kata Jokowi kepada wartawan saat meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar, dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," kata Jokowi.

Mengenai adanya menteri dan gubernur yang diduga tersangkut kasus ini, Jokowi minta publik menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Ia meminta publik menyerahkan sepenuhnya proses hukum perkara tersebut kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah, serahkan saja ke KPK. Saya yakin KPK profesional terhadap kasus ini," ujar Jokowi.

Dalam tuduhan jaksa Tipikor, disebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima uang terkait pembahasan proyyek e-KTP. Ganjar adalah Wakil Ketua Komisi II yang membahas proyek tersebut, sedangkan Yasona anggota komisi itu.

Sejumlah nama anggota DPR  yang diduga berperan besar dalam perkara bagi-bagi uang proyek e-KTP antara Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Melcias Marchus Mekeng,  Olly Dondokambey, Tamsil Linrung dan M Jafar Hapsah. Selain itu ada pengusaha Andy Agustinus yang juga menangani proyek tersebut.


Sumber : Istimewa