Ketua MPR Zulkifli Hasan

Hiruk Pikuk Politik Harus Sudah Selesai

Tujuan menuju kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran berjalan lambat.

Pin It

Sinar Harapan / Foto

Ketua MPR Zulkifli Hasan

Mencapai kemakmuran rakyat adalah janji yang diemban negara dalam UUD 1945. Namun, kemakmuran itu masih jauh dari harapan. Justru pemerintah dan lembaga kekuasaan lebih banyak menunjukkan hiruk pikuk dan kegaduhan politik.

Tujuan menuju kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran berjalan lambat. Pemerintah diharapkan bergegas cepat dalam waktu yang tersisa segera mewujudkan kemajuan Indonesia. DPR juga dinilai  lebih sibuk dengan persoalan internalnya. DPR sebagai wakil rakyat harus bekerja untuk rakyat. Para politikus juga jangan menunjukkan perilaku sebagai kaum elite hanya untuk mengejar kepentingan pribadi. 

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini ditekankan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulikifli Hasan dalam perbincangannya dengan Sinar Harapan yang ditemui di kantornya, Senin (21/12). Berikut petikan wawancaranya. 

MPR telah melakukan refleksi akhir tahun mengenai dinamika berbangsa dan bernegara. Bagaimana  pandangan Anda terhadap kinerja pemerintah dan parlemen?

Waktu bagi pemerintah sudah lebih dari cukup untuk konsolidasi, terutama partai pendukung, dalam artian presiden dengan para menterinya untuk melakukan koordinasi. Tahun depan, sudah saatnya menyatukan visi misinya untuk melaksanakan janji kampanye kepada rakyat. Sudah banyak waktu yang terlewatkan. Apalagi, waktu bagi pemerintah efektif tinggal tiga tahun. 

Kita berharap pemerintah sudah fokus, tidak ada pertengkaran antar-internal, ketidaksepahaman antarpartai pendukung. Sudah seharusnya satu visi dan misi untuk membangun negeri ini menjadi baik. Memenuhi janji-janji kampanye kepada masyarakat Indonesia. Saat ini, harapan publik besar. 

Begitu juga parlemen bila tahun 2015 masih terjadi hiruk pikuk, ada pemilihan pemimpin alat kelengkapan, capaian UU sedikit. Tahun 2016, DPR sebagai wakil rakyat harus bersungguh-sungguh memenuhi harapan  publik yang begitu tinggi.

Setelah 18 tahun Reformasi, DPR harus sungguh-sungguh memenuhi rakyat Indonesia mengenai keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, yang harus menjadi fokus DPR 2016.


Dalam konsolidasi, apa yang mesti dilakukan pemerintah ke depan?

Fungsikan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi, kalau ada menteri koordinator (menko) bidang A, kementeriannya ada masalah di bidang itu, menko harus menyelesaikan masalah itu di internalnya masing-masing. Koordinasi menko diperkuat sehingga perbedaan masalah internal tersebut sudah selesai di situ. Pekerjaannya jangan tumpang-tindih. 


Saat ini, bagaimana Anda menilai hubungan antarlembaga?

Sudah mulai bagus, saya kira DPR, DPD, MPR, MK, dan lain-lain memang banyak perbedaan. Tapi, semakin hari semakin baik karena setiap dua bulan ada pertemuan antarlembaga. Komunikasi yang intens itulah yang membuatnya semakin baik. Berbeda, tapi semakin baik.


Bagaimana Anda melihat DPR yang tahun ini cukup gaduh?

Tahun 2016 saatnya DPR menjalankan janjinya. DPR merupakan wakil rakyat. DPR sungguh-sungguh menjalankan apa yang dirasakan rakyatnya. Tahun 2016 jangan ada lagi masalah internal.


Ke depan harapan MPR itu seperti apa?  

MPR tugasnya menjaga konstitusi, menjaga kebinekaan, demokrasi, dan menjaga republik agar tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi persoalan suku dan agama, sudah selesai. Inilah yang dikawal MPR. Siapa saja berhak menjadi apa pun dan bercita-cita apa pun. Contoh, saya dari desa menjadi ketua MPR, Pak Jokowi dari Solo menjadi presiden.

Begitu juga beragama, masing-masing rukun agama melaksanakan rukun agamanya dengan baik. Itulah yang diajarkan konstitusi, antara agama saling menghormati dan menghargai. 

Sama halnya mengenai suku-suku. Dalam UUD 1945 sudah disepakati, kita ini NKRI, mau Jawa, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan sama, memiliki kesempatan yang sama. Hal inilah yang dikawal MPR. 


Fungsi MPR terkait empat konsensus nasional. Tapi kenyataannya, sekarang masih ada teroris dan separatis. 

Hal inilah yang harus diluruskan. Saya berharap negeri ini memiliki persepsi yang sama. Misalnya, kita ingin negeri ini dikunjungi turis yang sangat banyak, sedangkan saluran televisi kita menayangkan teroris, koran-koran memuat ISIS. Ini menjadi berita yang menakutkan bagi turis. Siapa yang mau datang ke tempat kita. Di tempat lain juga ada teroris, tetapi kita agak berlebihan mengeksploitasi itu. Menurut saya, itu tidak sesuai dengan harapan kita.

Di suatu sisi, kita berharap turis banyak, tetapi di Aceh ada hukum cambuk. Ini memperlihatkan kita termasuk primitif. Itu maksud saya harus sama membangun negeri ini. Kalau tidak, kita tidak sampai ke mana-mana. 


Bagaimana menurut Anda perilaku politikus dan partai politik? 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bupati, gubernur itu mewakili rakyat untuk memperjuangkan nasibnya. Jadi, pemimpin daerah itu tugasnya berjuang untuk kepentingan rakyat.

Sudah tidak saatnya lagi pejabat itu cari proyek. Sudah tidak zamannya. Sudah jangan main-main anggaran lagi. Sungguh-sungguhlah memberikan anggaran untuk rakyat agar mereka sejahtera dan makmur. Itu yang harus sudah menjadi tugas eksekutif maupun legislatif yang mewakili rakyat. Kalau mau proyek, jadi pengusaha saja agar masing-masing bidang berjalan dengan baik. Baru kita dapat Indonesia maju.

Politikus ingin cepat kaya, itu sudah tidak saatnya. Menjadi bupati, eksekutif, memang untuk mengabdi dan membela rakyat yang diwakili, harusnya sudah begitu. 


Bagaimana Anda melihat peran partai politik?

Saya berpendapat, keberadaan partai politik merupakan pilar demokrasi, tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai politik. Kalau partai politik merosot, apa penyebabnya masalah korupsi? Untuk mengelola partai politik itu perlu dana. Menurut saya, lebih baik pemerintah memberikan dana sesuai dengan prestasi partai politik. Partai politik tidak boleh mencari dana sendiri.

Karena kerusakan partai politik mencari dana sendiri itu, kerusakannya dahsyat. Beberapa tokoh tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partai politik terus memerlukan dana. Sebaiknya, dana partai politik itu ditanggung negara daripada dicari sendiri.   


Kalau sudah diberikan negara, bagaimana pengawasannya?

Harus tegas dan ketat. Televisi milik publik, bukan miliknya sendiri. Satu jam untuk publik, partai-partai dibagi adil tergantung publik nantinya memilih yang mana, ongkos politiknya mahal sekali. Jadi, sistem ketatanegaraan harus ditata. Kalau demokrasi mahal terus, bagaimana? Mau menjadi bupati, puluhan miliar rupiah; menjadi gubernur, ratusan miliar. 

Demokrasi kita itu Pancasila, bukan demokrasi yang diadu semahal-mahalnya. Sekarang diadu semahal-mahalnya. Orang mau menjadi bupati, kalau tidak ada sponsor, tidak jadi. 


Bagaimana Anda menilai kondisi Indonesia saat ini? 

Banyak kemajuan, tetapi kemakmuran belum tercapai. Ketimpangan makin jauh; yang miskin tambah miskin, kaya makin kaya. Ini bukan masalah cemburu, melainkan masalah lain-lain. Ini soal keadilan. 
Pemerataan ini yang harus kita mulai. Demokrasinya matang, tidak ada perbedaan lagi antara kaya atau miskin, semua sama.  


Apa yang membuat kondisi kemakmuran bisa tercapai?

Keadilan. Sistemnya sungguh-sungguh dibenahi. Kalau demokrasi mahal bagaimana? Perlu penyempurnaan. Misalnya, pemilihan kepala daerah sukses, tetapi biayanya mahal. Bagaimana mengaturnya, biaya partai politik tinggi dari masing-masing. 


Fenomena demokrasi di Indonesia adalah pemerintah pusat mengendalikan pemerintah daerah?

Nah itu, kita ini mau presidensial atau parlementer. Kita ini NKRI atau federal. Kita sudah sepakat NKRI. Namun, kita bagaimana mengaturnya. Bupati tidak ada urusan dengan gubernur, gubernur tidak ada urusan dengan presiden, ini jadi repot. Ini yang harus ditata, begitu juga parlemen. Kita ini bikameral atau apa? Bagaimana dengan fungsi DPD? DPD susah-sudah dipilih, tetapi bagaimana fungsinya? 


Ketatanegaraan perlu disempurnakan?

Banyak yang harus disempurnakan, oke sudah banyak yang bagus. Kita berkumpul dan jadi apa saja boleh. Dari Sabang sampai Marauke bisa mimpi  apa pun sudah luar biasa. Kita 18 tahun Reformasi perlu penyempurnaan terus untuk kemakmuran rakyat.***



Sumber : Sinar Harapan