EDISI AKHIR TAHUN

Kegaduhan Sekarang Tak Memupuskan Optimisme

Pemerintah diharapkan menciptakan iklim kondusif pada 2016 terhadap perpolitikan dan partai-partai politik.

Pin It

Ist /

Dinamika politik dan hukum negeri ini selama setahun ini memang membuat girang awak media. Keriaan ini terasa karena begitu banyaknya bahan pemberitaan yang ada. Pejabat negara dari tingkat bawah hingga atas kerap membuat berita. Tentunya ini membuat isu silih berganti muncul di berbagai media dengan berbagai platformnya. 

Dari berbagai dinamika tersebut, tentunya ada yang menggembirakan, membuat sedih, bahkan ada yang membuat miris hingga takut. Perasaan-perasaan ini tentunya subjektif dirasakan pihak-pihak yang terlibat.

Di dunia perpolitikan, ada sejumlah isu besar yang hingga kini menjadi isu berlanjut ke tahun berikut. Perpecahan di partai politik (parpol), serta nuansa keberpihakan pemerintah kepada pemegang tampuk kepemimpinan di partai, menjadi isu sensitif yang menentukan dinamika politik.

Polarisasi atau perkubuan di pemilihan presiden (pilpres) lalu, memang tak bisa dinafikan menjadi salah satu hal yang dinilai menentukan adanya keberpihakan pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan, untuk memandang mana yang sah. Dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, baru kali ini ada perkubuan besar dalam dua magnet. 

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pasangan Jokowi-JK, yang kini berubah nama menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah, dan Koalisi Merah Putih (KMP) selaku pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa menjadi magnet politik berimbas ke berbagai isu pascapilpres. Perpecahan parpol, seperti di PPP dan Partai Golkar, kemudian menjadi tak terelakkan. Pilihan-pilihan individual para pemimpin parpol dan lobi-lobi mereka, kemudian berimbas kepada keinginan untuk membawa partai ke pihak yang didukung.

Di sisi lain, perkubuan ini berimbas kepada kinerja DPR. Wajar jika ini terjadi. DPR diisi anggota dewan yang notabene adalah politikus dari berbagai parpol. Meski demikian, tak wajar jika sentimen perkubuan menjadi alasan rendahnya regulasi yang dihasilkan. Bagaimanapun, meski mereka adalah politikus dalam naungan parpol, toh semua gaji dan fasilitas yang didapatkan adalah hasil jerih payah segenap warga bangsa.

Kondisi ini menjadi salah satu yang dibahas banyak pihak dalam refleksi akhir tahun. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berpijak pada ini; berharap pemerintah menciptakan iklim kondusif pada 2016 terhadap perpolitikan dan partai-partai politik. Netralitas pemerintah juga harus tercermin dan hukum adalah perimeter rigid yang menentukan. 

“Pemerintah juga harus berposisi netral serta memediasi setiap persoalan dengan arif dan bijaksana, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie, dalam konferensi pers “Refleksi Akhir Tahun ICMI” di Jakarta, Rabu.

Rasionalitas

Untunglah politik perkubuan ini tak meresap hingga ke masyarakat. Rasionalitas masih bisa diandalkan. Tolok ukurnya adalah suksesnya pilkada serentak di 269 daerah. Bisa dibilang, tak ada riak signifikan yang bisa mengganggu stabilitas nasional.  
Di dunia hukum, tahun ini juga semarak. Banyak kasus besar terungkap. Banyak isu besar mengemuka; di antaranya kasus Pelindo dan pemilihan pemimpin KPK. Kedua isu ini diyakini akan berlanjut ke tahun yang segera dijalani. Lebih menarik tentunya kasus “Papa Minta Saham” atau dugaan  pencatutan nama presiden dan wapres oleh Setya Novanto dan pengusaha Rizha Chalid. Kasus ini berimbas ke dunia politik. Baru kali ini seorang Ketua DPR mundur dari jabatan dan “diadili” di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Di sisi lain, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dan tak bisa disepelekan. Penegakan HAM masih tak membanggakan. Sentimen SARA dan penutupan rumah ibadah harusnya sudah tak lagi dialami warga Indonesia yang diajak melakukan “revolusi mental” oleh pemerintah.

Hiruk pikuk politik tak disangkal lagi jadi bumerang bagi pemerintah. Kerja pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terseok-seok. Membangun perekonomian membutuhkan stabilitas. Kestabilan akan tercipta ketika kondisi politik tenang. Investor tidak ingin berinvestasi di negara yang serba gaduh.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad, tegas menyatakan OJK menetapkan kestabilan sebagai salah satu dari tiga pilar utama membangun industri keuangan yang sehat. Negeri memang tidak harus senyap, tapi ketenangan dibutuhkan untuk membangun negera yang kuat.

Dari berbagai parameter dan perimeter, rasionalitas dan data menjadi ukuran. Pemerintah punya tugas berat membuat bangsa ini lebih maju. Menilik kedua ukuran tersebut, masih kita layak optimistis akan Indonesia yang lebih baik pada 2016.

Mengutip pengarang kondang AS asal India, Deepak Chopra, sesuatu yang lebih baik biasanya didahului kegaduhan. Melihat kondisi ini, kegaduhan yang kini terjadi bukanlah yang merisaukan sangat. Mari kita songsong fajar baru dengan optimisme. (Rikando Somba/Naomi Siagian)

Sumber : Sinar Harapan