Wawancara Imajiner

HG Rorimpandey: Tugas Belum Usai

Perusahaan koran akan besar jika jurnalis dan pegawainya makmur.

Pin It

Pramono /

Ilustrasi HG Rorimpandey

Suatu hari saya bersama beberapa kawan, di antaranya Adiseno dan Suradi, menemui HG Rorimpandey untuk wawancara terkait rencana penerbitan buku biografi HG Rorimpandey: Semua Harus Untung. Secara kebetulan buku itu diterbitkan seperti harapan Pak Rorim, “You boleh terbitkan buku saya kalau saya sudah meninggal.” Pak Rorim—biasa ia dipanggil—berpulang 15 November 2002, padahal rencananya esok harinya, yaitu 16 November 2002, diadakan rapat tahap final tim penulis di kediamannya untuk kemudian buku tersebut diluncurkan pada 2 Januari 2003 sekaligus memperingati HUT-nya yang ke-81.

Tak pelak, rancangan tim penulis hanya terwujud dalam bentuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi, hati sederhana Pak Rorim tetap mengusik. Karena itu, saya kemudian melakukan wawancara imajiner dengan beliau.
Di tengah Kota Jakarta yang mulai diguyur hujan selepas panas panjang, wawancara terlaksana.

Tidak seperti biasanya, kali ini Pak Rorim lebih banyak terdiam.
“Bagaimanapun pers itu harus di-manage. Saya katakan kepada teman-teman, redaksi itu musti punya manajer. Jadi, manajemen itulah yang mengatur. Ndak bisa Anda bikin sesuatu yang baik tanpa planning,” tutur Pak Rorim.

Raut mukanya mulai tampak menegang.
Apakah manajemen ini sejalan dengan idealisme pers? “Oh, ya iya. Tentu saja. Perusahaan pers harus mencari keuntungan supaya bisa tetap terbit,” jawab Pak Rorim. Ia mencontohkan, banyak penerbitan pers di Indonesia hanya bertahan satu sampai dua tahun. “Padahal, wartawan-wartawannya punya kekuatan penulisan. Tapi karena perusahaannya ndak di-manage dengan baik akhirnya mati.”

Pantaslah Pak Rorim sebagai pemimpin umum Sinar Harapan mengingatkan pentingnya manajemen sebab ia pernah berhasil memperbaiki manajemen keuangan perusahaan Carlo Elba, perusahaan obat kerja sama Italia dan Indonesia yang berdomisili di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Hingga akhirnya Pak Rorim diangkat menjadi direktur Carlo Elba pada 1966 lalu sampai tahun 1969 menjadi presiden komisaris.

Bagi Pak Rorim, kalau perusahaan pers sukses bisnisnya, kesejahteraan wartawan dan karyawannya terangkat. Kalau jurnalis dan pegawai makmur, makin berkembanglah perusahaannya. Oleh karena itu, bagi Pak Rorim, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama. Tak heran, buku biografinya diberi judul Semua Harus Untung.


Pak Rorim menerapkan moto Kasih dalam keseharian Sinar Harapan. Grup PT Sinar Kasih merengkuh semua orang yang tergabung dalam keluarga besar Sinar Harapan. Pada akhir 1960, masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, terjadi kelangkaan bahan kebutuhan pokok  dan inflasi meningkat. Dalam situasi ekonomi dengan sistem pengendalian harga, terjadilah perbedaan antara harga “resmi” dan harga “pasar gelap”. Maka didirikanlah koperasi guna menyediakan bahan sandang dan pangan murah.


Dalam hal gaji pun, wartawan dan karyawan angkat jempol buat Pak Rorim. Selain gaji, mereka menerima bonus setiap tiga bulan, gratifikasi sekali setahun, tunjangan hari raya (THR) Natal dan Idul Fitri. Malah, pemilikan saham perusahaan diberikan kepada wartawan dan karyawan melalui koperasi sebesar 20 persen, bahkan pernah melebihi 30 persen.

Gagasan Pak Rorim yang pertama kali diterapkan di Indonesia ini, kemudian diadopsi Menteri Penerangan Harmoko sebagai anjuran bagi seluruh penerbitan pers. Kemudian pada 10 Februari 1966, dibentuklah Yayasan Sinar Kasih, untuk menjalankan usaha di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya. Yayasan Sinar Kasih membangun perumahan karyawan.  

Tak ketinggalan istri Rorim yakni Martha Francisca Magdalena Rorimpandey-Pietersz (Donkie), ikut berperan menjadi ibu bagi semua. Ketika Sinar Harapan dib
eredel rezim Soeharto pada Oktober 1986, Bu Rorim membuka dapur umum di halaman kantor Sinar Harapan di Jalan Dewi Sartika 136 D, Cawang, Jakarta Timur. Harga makanan yang disajikan hanya seperlima dari harga pasar. Kegiatan sosial dapur umum ini baru dihentikan ketika kemudian terbit Harian Umum Sore Suara Pembaruan pada Februari 1987 yang berkantor di lokasi tersebut.
 

Ranjau-ranjau  
“Dalam perjalanannya, Sinar Harapan menghadapi banyak ranjau,” kata Pak Rorim. Ia menarik napas panjang sambil membetulkan letak kacamatanya yang melorot hingga hidung. Pak Rorim menjelaskan, pertama kali pada 12 Agustus 1964, Sinar Harapan menyiarkan berita utama (headline) tentang tertangkapnya Kahar Muzakar, pemimpin kelompok Darul Islam (DI) di Sulawesi Selatan. Penanggung jawab redaksi dibawa ke Istana Kepresidenan dan Sinar Harapan diperingatkan. 

Kemudian pada 2 Oktober 1965, dua hari setelah peristiwa G30S, Sinar Harapan dib
eredel bersama banyak media lainnya. Pertengahan Juli 1970, Sinar Harapan dilarang terbit karena menyiarkan laporan Komisi IV kepada Presiden Soeharto tentang masalah korupsi.
Pada 1972, Sinar Harapan terpaksa berurusan dengan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI), setelah memberitakan “Presiden Larang Menteri-menteri Fasilitasi pada Proyek Mini”. Lantas pada 2 Januari 1973, Surat Izin Cetak (SIC) Sinar Harapan dicabut oleh Pangkopkamtib. Itu gara-gara berbagai tulisan tajam mengenai korupsi di Pertamina, Bulog, Kehutanan, dan dimuatnya RAPBN 1973-1974 pada 30 Desember 1972.

Tanggal 20 Januari 1978, Sinar Harapan kembali diberangus akibat menyiarkan kegiatan mahasiswa dan mengakibatkan panasnya situasi politik.
Pada saat itu iklan Sinar Harapan booming. “Tapi, lagi-lagi saya dikecewakan. Pada 1 Maret 1980 keluar peraturan pemerintah (PP) yang membatasi jumlah halaman koran menjadi 12 dan persentase iklan ditetapkan 30 persen. Saya lalu menemui Menteri Penerangan Ali Murtopo. Pemberedelan dan pembatasan iklan ini mengebiri kebebasan pers,” ucapnya.

Hari kelabu selanjutnya terjadi Oktober 1986 ketika Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Sinar Harapan dibatalkan pemerintahan Soeharto. Pemberangusan ini dipicu berita utama tentang rencana pencabutan tata niaga bidang impor. Judulnya “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor”.

Pemerintah menilai berita ini spekulatif dan dapat mengganggu stabilitas nasional.
“Saya sangat kecewa,” tutur Pak Rorim, lirih.

Padahal kalau dianalisis, pencabutan sejumlah tata niaga bidang impor itu merupakan awal reformasi. Dengan deregulasi baru bidang tata niaga itu, berarti monopoli yang selama ini hanya dinikmati segelintir orang, dihapus.             

Kekecewaan itu semakin menjadi karena ternyata pemerintah tidak mengizinkan Sinar Harapan kembali terbit. Kalau akan terbit, harus dengan nama baru dan para pemimpinnya tidak boleh memimpin koran lagi.

Dibentuklah usaha baru dengan nama PT Media Interaksi Utama (MIU). Korannya bernama Suara Pembaruan.
Lagi-lagi, ada perbedaan pendapat antara Rorim dengan pihak manajemen baru. Setelah era reformasi, pada 2 Juli 2001, Pak Rorim kembali menggawangi penerbitan Sinar Harapan.

Sayangnya, ranjau kembali terinjak. Namun, spiritualitas Pak Rorim “di atas sana” tak akan padam.
Pak Rorim telah merasakan bahwa dalam keheningan “di sana” ada kehidupan. Tak perlu takut kehilangan. Hidup mengalir saja seperti air di alam. Tuhan mengetahui dan pasti membimbing. 

Sumber : Sinar Harapan