Air Mata Kampung Pulo Empaskan Banjir

Jakarta butuh pemimpin yang mencintai Ciliwung.

Pin It

/ Antara

Agaknya dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk membebaskan Jakarta dari banjir Ciliwung. Itulah yang terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur; tiga hari setelah negeri ini merayakan peringatan Proklamasi Kemerdekaan persis 20 Agustus 2015. Atas nama normalisasi Sungai Ciliwung yang melewati Kampung Pulo, sedikitnya 2.200 petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggusur bangunan di sana. 
Tembakan gas air mata bersahutan. Petungan petugas menyasar siapa saja yang berada di Kampung Pulo. Air mata warga berjatuhan. Bentrok pagi itu pun pecah. 
Sekitar 27 warga ditangkap pascabentrok.  Akhirnya memang, 920 keluarga terdepak akibat penggusuran tersebut.  Warga angkat bendera putih, tanda menyerah menghadapi keganasan petugas gabungan dengan komando Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kampung Pulo yang merupakan kampung tertua yang dikelilingi Sungai Ciliwung bakal hilang selamanya. 
Penggusuran di Kampung Pulo yang sukses menjadi prestasi tersendiri bagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mencatatkan diri sebagai gubernur pertama di Ibu Kota yang mampu melumat kekerasan warga Kampung Pulo. Siapa pun gubernur yang pernah memimpin Jakarta, termasuk yang berlatar belakang militer, nyatanya tidak mampu menggusur warga di Kampung Pulo. 
Tak dapat dibantah, luapan Sungai Ciliwung menjadi salah satu faktor terbesar setiap kali banjir melanda Jakarta pada musim hujan. Jakarta dengan lebih dari 700 gedung pencakar langit pernah dibuat mati kutu menghadapi banjir. 
Kota ini pernah dilanda banjir besar pada 2007 dan 2013. Banjir pada 2007 meredam 45 persen wilayah Jakarta. Sekitar 80 warga merenggang nyawa dan 320.000 warga mengungsi. Kerugian ekonomi kurang lebih Rp 3,6 triliun. 
Sementara itu, banjir pada 2013 mengakibatkan 8 persen wilayah tergenang, 20 warga meninggal, dan sekitar 18.018 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman.
Penggusuran di Kampung Pulo menjadi momen untuk kembali memulai normalisasi Ciliwung. Luas daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung mencapai 337 kilometer (km) dengan panjang 109,7 km dan mengalir di tengah wilayah Jakarta bercabang dua, yakni melalui tengah kota (Jalan Hayam Wuruk–Gajah Mada dan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat).
Normalisasi Ciliwung tidak semata-mata menjadi upaya untuk mengendalikan banjir. Ini juga dapat dianggap mampu mengurai carut-marut hunian dan misteri penguasaan lahan di Jakarta yang selama puluhan tahun dibiarkan tanpa tindakan tegas. Apalagi, normalisasi Ciliwung sempat tertunda lebih dari 40 tahun. 
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Mudjiadi mengakui,  rencana normalisasi Ciliwung sudah ada sejak lebih dari 40 tahun silam, tetapi terus terbengkalai. Sejak penanganan banjir dirancang pertama kali pada 1973, termasuk pembangunan Kanal Timur, pelaksanaan normalisasi Ciliwung tidak pernah tuntas. Sejak itu, rencana induk normalisasi Ciliwung sudah tiga kali direvisi.

Solusi Lain
Cukupkah normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi membebaskan Jakarta dari banjir? Banyak faktor yang harus menjadi perhatian utama menyangkut banjir di Ibu Kota. Di antaranya adalah bagaimana wujud konkret mengelola manajemen aliran air di hulu dari 13 sungai-anak sungai yang membelah kota ini. 
Hulu sungai-sungai tersebut sebagian besar berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan vila di Puncak hingga kini sulit dihentikan. Kerja sama lintas provinsi masih menjadi barang langka. 
Menarik dipertimbangkan usulan Sutiyoso. Ia mengatakan, saatnya dibutuhkan Gubernur Jabodetabek yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Ia juga mengusulkan pengabungam tata ruang di Jabodetabek.
Lainnya adalah soal pembangunan dalam Kota Jakarta. Banyak lahan ruang terbuka hijau (RTH) diserobot habis-habisan oleh pembangunan mal, pusat perbelanjaan modern, termasuk apartemen. Tingkat pembangunan fisik yang seolah tidak terkontrol itu hampir sempurna menutup permukaan lahan yang kedap air (impervious area), seperti jalan aspal, lantai beton, dan bangunan. 
Karena itu, perlu kepastian terbentuknya tata ruang dan kota yang berwawasan lingkungan, ditaatinya rencana tata ruang dan kota tersebut secara konsisten, serta perlindungan lahan dan sumber daya air melalui kaidah konservasi. Jangan ada lagi tata ruang dan kota yang disembunyikan dari warga. Keterlibatan publik terhadap setiap sejengkal perencanaan kota harus dibuka seluas-luasnya.
Terakhir, sudah saatnya dibutuhkan gerakan untuk mencintai Sungai Ciliwung sebagai bagian dari penghuni Kota Jakarta.  Sungai bukan “tong sampah”, tempat warga bisa seenak udelnya membuang pelbagai macam sampah. 
Tengok bagaimana orang Belanda memperlakukan Sungai Rhein dengan santun dan bijak. Banyak kota besar di dunia memperoleh pendapatan dengan mengelola sungainya menjadi wilayah wisata sungai.  
Jika mau dan serius, Sungai Ciliwung dapat dijadikan objek wisata sungai yang bisa melahirkan pundi-pundi. Ibarat kata jika Sungai Ciliwung bersih, rupiah mengalir deras pula. 
Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang peduli dengan sungai. Semoga air mata dari Kampung Pulo tidak sia-sia untuk ikut membebaskan Jakarta dari banjir. (*)


Sumber : Sinar Harapan