Laporan Akhir Tahun

Ribut Terus, Kapan Kerja?

Bila kegaduhan politik terus berlanjut, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan.

Pin It

Antara /

Sejumlah mahasiswa melakukan teatrikal saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/12). Mereka mendesak diusut tuntas kasus mafia saham PT. Freeport dan meminta Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR agar bertindak adil dan tegas dalam mengadili mafia saham yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata tidak mudah mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui koalisi partai pendukung yang sedikit. Koalisi kecil PDIP, Hanura, Nasdem, dan PPP tidak menjamin kekompakan. Jangankan bernegosiasi dengan oposisi, meredakan ketegangan di barisan koalisi sendiri pun pemerintah terengah-engah.

Tahun ini menjadi tahun kegaduhan politik. Pemerintah Jokowi-JK tampak tidak begitu tenang menjalankan pemerintahannya. Mengawali 2015, hubungan Jokowi dengan PDIP yang merupakan pendukung utama pemerintah menegang. Pangkal soalnya adalah penentuan jabatan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Jokowi memutuskan memilih Badrodin Haiti sebagai Kapolri, padahal DPR menyetujui Budi Gunawan. PDIP merupakan partai yang paling keras ingin agar Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu dilantik jadi Kapolri. 

Kader-kader PDI Perjuangan di DPR juga menjadi partai politik yang kencang menyuarakan perombakan kabinet.  Pada Agustus lalu, Presiden Jokowi akhirnya melakukan reshuffle, lima menteri dan sekretaris kabinet pun diganti. 

Ribut Kabinet

Namun, perombakan cabinet ternyata tidak meredakan gonjang-ganjing. Para menteri Jokowi justru sibuk saling menyindir dan berbantah di media massa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang baru masuk Kabinet Kerja setelah reshuffle memantik kegaduhan baru. Secara terbuka, Rizal Ramli melontarkan kritik  berbagai kebijakan Menteri BUMN, Rini Soemarno, dari soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga  pembelian pesawat garuda. Proyek pembangunan instalasi listrik 35.000 megawat juga tidak lepas dari kritiknya. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai mengingatkan agar para menteri tidak saling ribut dan menyelesaikan perdebatan di meja rapat kabinet saja. 

Namun, kegaduhan tidak berhenti juga. Puncak kegaduhan paling besar adalah ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, melaporkan Ketua DPR, Setya Novanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sudirman membawa rekaman pembicaraan Novanto dan dua orang lain. Dalam rekaman itu, diduga Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Rekaman itu juga menyebut-nyebut nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan. Pada saat penyelidikan kasus itu, banyak anggota DPR mempertanyakan sikap  Sudirman yang  melaporkan rekaman  tanpa koordinasi lebih dulu dengan Luhut. 

Isu perombakan kabinet untuk kedua kalinya kembali mengemuka di penghujung 2015. Isyarat ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Jokowi mengeluarkan ancaman pemecatan menteri yang lamban bekerja.

Pernyataan Joko Widodo sebenarnya normatif. Sebagai kepala negara, presiden berhak mengganti siapa pun menteri yang dianggap tidak becus bekerja. 
 
Namun, pernyataan presiden tersebut mengemuka setelah beberapa hari sebelumnya ia menemui pemimpin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bukan anggota koalisi partai pendukung pemerintah. Beberapa bulan sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini menimbulkan spekulasi publik, PKS dan PAN sedang dalam antrean untuk masuk kabinet.

Legislasi Buruk

Dalam kabinet yang sedang ribut, parlemen juga tidak menunjukkan kerja mumpuni. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, tak ada capaian legislasi dari RUU Prioritas 2015. Pembahasan 37 Rancangan Undang-Undang yang ditargetkan selesai pada 2015 meleset dari perkiraan. 

Dalam tata tertib, DPR menghilangkan fungsi dari Baleg sebagai pembuat dan perancang UU bersama pemerintah. Fungsi legislasi ini dimiliki komisi-komisi di DPR. Baleg DPR hanya ditugaskan melakukan harmonisasi RUU.

Koordinator Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen untuk Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, DPR masih tetap berkutat pada proses merampungkan RUU mejadi UU dan hanya satu UU yang dituntaskan. “Sementara itu, DPR sudah harus dituntut untuk menyusun Prolegnas Prioritas 2016,” ujarnya. 

Belum selesainya konsolidasi antarinternal partai politik menjadi kendala terciptanya situasi politik yang efektif dan efisien dalam bekerja. Partai-partai politik besar, seperti PPP dan Partai Golongan Karya masih terlibat konflik internal. Di dalamnya ada kubu-kubu yang saling tarik-menarik antara mendukung atau bersikap sebagai oposisi. Kekuatan penyeimbang, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menunjukkan kualitas oposisi murni. Sebaliknya, partai pendukung di parlemen, seperti PDIP, justru bersikap lebih keras kepada  pemerintah.

Konsolidasi

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, kegaduhan politik merupakan tanggung jawab dari DPR bersama pemerintah. Bila kegaduhan politik terus berlanjut,  pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan. 

“Dapat dipastikan, ekonomi bisa menurun di 2016 kalau situasi politik begini terus. Ini adalah saling berpengaruh antara ekonomi, politik, dan hukum, serta sektor lainnya. Ketika kegaduhan, elite politik menciptakan ketidakpastian,” tuturnya. 

Wakil Ketua DPR , Fahri Hamzah, mengapresiasi komitmen dan upaya  pemerintah dalam membangun infrastruktur. Namun, karena infrastruktur melibatkan proyek-proyek besar, apalagi belanja APBN nanti mencapai Rp 2.000 triliun lebih, dibutuhkan stabilitas politik. Sayangnya, kata Fahri, selama 2015, menajemen politik pemerintah kurang baik. “Saya khawatirkan efeknya mengganggu kelancaran proses pembangunan infratruktur dan ekonomi secara umum,” ucapnya.

Ia berharap, pada 2016, pemerintahan Jokowi-JK memperbaiki menajemen pemerintahan. Memperbaiki koordinasi antarpara menteri dan mengonsolidasikan kekuatan pendukungnya. “Jangan berupaya mengonsolidasikan kekuatan politik lain, padahal kekuatan sendiri tidak terkonsolidasi dengan baik. Paling tidak, mereka harus sudah selesai,” katanya. 

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, juga mengatakan konsolidasi politik harus sudah selesai pada 2015, 2016 adalah saatnya untuk membangun. “Sudah cukup satu tahun untuk melakukan konsolidasi politik. Kini saatnya bekerja dan memenuhi janji kampanye” ujarnya. 

Bukan hanya pemerintah, para politisi di parlemen sudah harus semakin mengebut kerja mereka pada 2016. Pada 2015, kata Zulkifli, parlemen masih larut dalam suasana perebutan jabatan, baik pemimpin maupun alat kelengkapan, sehingga capaian kerja, seperti pembuatan undang-undang, menjadi terabaikan.

“Pada 2016 ini, DPR harus mulai bekerja untuk mencapai harapan-harapan rakyat yang diwakilinya,” seru Zulkifli.  (james manullang)

Sumber : Sinar Harapan