Restorasi Jangan Timbulkan Persoalan Baru

Pengelolan Gambut RI Perlu Dukungan Penelitian Ilmiah

Gambut bisa dimanfaatkan dengan teknologi tata kelola air yang baik dan teknik pemadatan.

Pin It

antaranews foto /

Restorasi Gambut. Ilustrasi.

JAKARTA - Pengelolan gambut di Indonesia perlu didukung penelitian ilmiah agar tidak terjadi fitnah. Untuk itu, pemerintah harus mengakomodasi kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan kebijakan restorasi lahan gambut agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemiskinan serta persoalan sosial lainnya.

“Kesadaran mengenai pentingnya teknologi pengelolaan lahan gambut, seharusnya dikomunikasikan akademisi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengambil keputusan industri dan pekerja untuk mendapat pemahaman yang lengkap,” kata Lulie Melling, Director Tropical Peat Research Laboratory Unit Malaysia.

Menurut Lulie, gambut bisa dimanfaatkan dengan teknologi tata kelola air yang baik dan teknik pemadatan. 

Dalam pengelolan gambut, ketinggian air sebaiknya pada 60-70 sentimeter untuk mengurangi berbagai dampak buruk serta mempertahankan kelembaban.

Tata kelola gambut juga harus mengakomodasi
drainase, destumping, stacking, dan tata kelola air dengan mengatur ketinggian air pada 60-70 sentimeter. "Proses pemadatan dan tata kelola air untuk meingkatkan density soil bulk,” kata Lulie.

Pemahaman gambut yang tidak utuh, kata Lulie ibarat  orang buta yang memegang seekor gajah. Orang buta yang meraba belalai berkata gajah seperti pipa lurus bergema, mengerikan dan suka merusak.

Sementara orang yang memegang kaki gajah menggambarkan gajah kuat dan tegak, seperti tiang. Sedangkan yang menyentuh telinga menggambarkan bentuk gajah besar, kasar, luas, dan lebar seperti permadani.

”Pemahaman ini yang perlu
disamakan sehingga tidak ada fitnah dan tarik ulur kepentingan. Karena itu akademisi penting diminta pendapat,” kata Lulie.

Sementara itu, Pengamat Kehutanan dan Lingkungan Ricky Avenzora mengatakan pemerintah harus mempunyai ketegasan agar kekeliruan masa lalu tidak terulang.

Kebijakan restorasi gambut harus mempunyai keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan agar tidak mematikan industri yang sudah ada.

“Saat ini, ini ada sekitar 40-60 juta jiwa yang hidup tergantung pada industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit yang memanfaatkan gambut sebagai lahan produksi,” kata Ricky.

Dalam keputusan terkait kasus kebakaran hutan belum lama ini misalnya, ada yang tidak fair. Semua kesalahan hanya ditimpakan kepada korporasi sebagai pesakitan. Padahal pemerintah punya kontribusi dalam persoalan ini. 

Adanya UU 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperbolehkan masyarakat membakar dengan luasan lahan 2 hektare (ha). Selain itu pemerintah gagal dalam mengawasi kawasan konservasi sejak tahun 1980-an yang kini banyak dirambah.

Padahal, dalam kasus kebakaran hutan, data Forrest Global Watch menunjukkan 56% kebakaran terjadi diluar kawasan hutan.

“Tapi sayangnya, pemerintah membiarkan hampir 1 tahun isu berjalan menghantam industri unggulan seperti kelapa sawit Indonesia seolah-olah mereka pelakunya.”

Ricky yang juga Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB menyayangkan sikap pemerintah lebih terbawa arus suara-suara sumbang LSM yang menginginkan agar industri untuk menyetop kegiatannya.

“Hal ini mengakibatkan pengusaha berpikir adanya konspirasi untuk mematikan industri unggulan karena faktor persaingan dengan negara lain. Jika dibiarkan, kesalahan seperti industri plywood yang berjaya tahun 1990-an, namun kolaps hanya dalam waktu 5 tahun bakal berulang.”

Ricky mengingatkan, LSM di Indonesia melakukan kampanye positif dan bisa membangun lingkungan dan industri kearah yang lebih baik. Jangan sebaliknya  mencoreng Indonesia di dunia internasional seolah industri Indonesia identik sebagai perusak.

“Persoalan kebakaran yang berlarut bukan hanya menjadi tanggung jawab korporasi. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan LSM mempunyai kontribusi dalam persoalan ini,” kata Ricky.

Ricky menambahkan semua pihak perlu mempunyai motif yang lebih baik untuk mencari titik keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.









Sumber : Sinar Harapan