Senjakala Politik Komisi Antirasuah

Keputusan mayoritas fraksi di DPR untuk merevisi UU KPK. Politikus Senayan untuk mengebiri kekuatan legal yuridis KPK

Pin It

Ist / Foto

Keputusan sidang paripurna DPR menyetujui kelanjutan revisi UU KPK. Dari seluruh fraksi di DPR, hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS yang menolak revisi UU KPK. Keputusan mayoritas fraksi di DPR untuk merevisi UU KPK merupakan langkah “pamungkas” politikus Senayan untuk mengebiri kekuatan legal yuridis KPK. Menjadi strategi pelemahan KPK yang motif politisnya adalah melapangkan jalan korupsi dan aktivitas rente anggaran (rent seeking activities).

Kepentingan politik DPR untuk melemahkan KPK sebenarnya sudah tampak ketika Komisi III DPR mengulur-ulur waktu dalam tugas menguji dan menyeleksi calon pemimpin KPK. Proses seleksi calon pimpinan KPK juga kental dengan motivasi konspirasi politik. Calon pemimpin KPK dikondisikan untuk “menyetujui” desain revisi UU KPK. Hanya Johan Budi, komisioner KPK, yang dalam uji kepatutan dan kelayakan calon pemimpin KPK di DPR dengan tegas menolak revisi UU KPK.

Nasib KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang dilandasi UU khusus (lex specialis) memang selalu menjadi target pelemahan dan “pengebirian”, baik oleh kekuatan politik parlemen dan pemerintah. Pemerintahan SBY yang sesungguhnya memulai gagasan pelemahan KPK dengan mengajukan draf revisi UU KPK ke DPR pada 2012. Namun, pada 2012 pengajuan draf RUU KPK oleh pemerintahan SBY mendapatkan tentangan keras dari publik dan akhirnya diapungkan nasibnya.

DPR selalu memiliki ambisi politik untuk melemahkan KPK dengan menjadikan draf RUU KPK yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai agenda utama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setiap tahun. Prolegnas DPR tahun 2015 bahkan mendahulukan agenda pembahasan revisi UU KPK dibandingkan agenda legislasi yang lebih penting dan urgen lainnya. Politik pelemahan KPK memiliki berbagai modus operandi dan desain praktis. 

Pertama, kriminalisasi pemimpin KPK. Modus ini dilakukan aparatur penegak hukum lain yang selama ini “gerah” atas sepak terjang KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menyidik kasus korupsi di institusi negara lainnnya. Kriminalisasi selalu menimpa pemimpin KPK sejak 2012. Kedua, menghambat gerak aktivitas dan kinerja KPK. Gerak aktivitas dan kinerja KPK selalu dihambat dengan berbagai praktik politik pelemahan KPK secara sistematis dan memanfaatkan setiap kesempatan dibalik isu “miring” yang belum terbukti kebenarannya. 

Ketiga, pemandulan kewenangan KPK melalui revisi UU KPK. Kewenangan KPK seperti penyadapan, penuntutan, dan lain-lain akan diaborsi melalui UU KPK baru yang akan direalisasikan DPR. Prestasi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi sebenarnya cukup gemilang dan jauh lebih fungsional dibandingkan lembaga penegak hukum lain yang memiliki kemapanan struktur organisasi. 

Selama tahun 2015, KPK melakukan 84 kasus penyelidikan, 99 penyidikan, 92 penuntutan dan inkracht, serta 33 eksekusi terhadap putusan. Aktor korupsi yang terjerat operasi tangkap tangan KPK antara lain 12 anggota DPRD dan DPR, 13 pengusaha, tujuh pejabat eselon I dan II, gubernur, bupati, wali kota, dan juga hakim. KPK memang dianggap membahayakan bagi jejaring mafia korupsi yang ada di tubuh birokrasi, parlemen, dan institusi penegak hukum. 

Eksistensi KPK sangat teruji dalam pemberantasan korupsi yang terkait anggaran negara. KPK juga sangat efektif dalam menciptakan psikologis efek jera bagi pelaku korupsi yang selama ini lebih aman melakukan kongkalikong dengan aparatur penegak hukum yang mudah diajak berkolusi. Pelemahan KPK oleh DPR dengan keinginan yang sangat akan merevisi UU KPK adalah untuk mengamankan “dana politik” dan juga aktivitas rente anggaran, yang lazim dilakukan anggota parlemen. KPK adalah handicap yang mengganggu aktivitas korupsi serta kegiatan mencari rente anggaran yang oleh anggota parlemen akan dijadikan modal politik dalam momen elektoral demokrasi Pemilu 2019.

Sebagai musuh bersama, nasib politik KPK memang sedang di ujung tanduk karena senantiasa digerus kewenangan dan eksistensi yuridisnya. Tinggal harapan pada publik untuk menekan DPR agar membatalkan nafsu politik mengakhiri kewenangan strategis KPK dalam pemberantasan korupsi. Presiden Joko Widodo yang berjanji akan memperkuat lembaga KPK juga harus ditagih janjinya. Jika ingkar, publik bisa melaksanakan gerakan mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah. Gerakan #savekpk, harus kembali digelorakan menjadi ritus gerakan rakyat antikorupsi dengan memperluas spektrum gerakan yang menyentuh kepentingan dan kesadaran masyarakat antikorupsi.

Penulis adalah PNS di Bapermas, Magetan.

Sumber : Sinar Harapan