Posisi Menteri Mulai Terancam

Saatnya Pak Jokowi dan jajaran menteri memenuhi janji kampanyenya, bukan mengakomodasi PAN

Pin It

Ist / Foto

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tegas menyatakan akan mengganti menteri yang kinerjanya lamban. Ini semakin menguatkan sinyal ada perombakan kabinet (reshuffle) pada awal 2016. 

Partai-partai yang baru masuk sebagai pendukung pemerintah  diperkirakan mendapatkan jatah di kabinet. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang paling berpotensi mendapatkan kursi kabinet. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebutkan, partainya sudah menyiapkan kader untuk menjadi menteri apabila Presiden Jokowi membutuhkannya.  “Kalau meminta kader, PAN siap. Kader banyak, sudah siap semua,” ujar Zulkifli yang juga menjabat Ketua MPR kepada SH, pekan lalu.

Ia mengatakan, PAN mendukung dan siap bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK adalah pilihan rakyat dan bekerja bagi rakyat. “Harus didukung biar sukses. Kalau sukses, rakyat senang. Kalau gagal, rakyat susah,” ucapnya.

Namun ia menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. PAN atau partai politik (parpol) mana pun tidak akan ikut campur atau mendesak agenda perombakan kepada presiden. 

Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, Senin (28/12), mengatakan bahwa hingga saat ini, presiden belum pernah berbicara mengenai perombakan kabinet. Presiden juga belum menawarkan pos menteri, tidak seperti yang beredar.

Ia menegaskan, apabila Jokowi melakukan perombakan cabinet, itu bukan untuk mengakomodasi PAN. Perombakan kabinet dilakukan guna memperbaiki kinerja pemerintah.

“Saatnya Pak Jokowi dan jajaran menteri memenuhi janji kampanyenya, bukan mengakomodasi PAN. Kalau tidak diajak, PAN tetap pendukung pemerintah,” tuturnya.

Di lain pihak, posisi menteri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dikabarkan akan berkurang. Dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, disebut-sebut termasuk yang akan diganti oleh Jokowi, awal tahun depan. 

Kabarnya, Siti Nurbaya akan digantikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR, Asman Abnur. Sementara itu, Menteri Ferry akan di-reshuffle apabila dalam 1,5 bulan ke depan tidak mampu membebaskan lahan di sejumlah daerah.? 

Selain itu, menteri yang kabarnya akan dirombak adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan. Ia santer dikabarkan akan digantikan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, yang juga berasal dari PAN. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Nasdem, Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/12), menegaskan tidak masalah jika menteri dari Nasdem dicopot. "Nasdem sudah mewakafkan kadernya kepada pemerintahan. Nasdem berpolitik dalam kerangka kebutuhan negara bangsa, tidak hanya kepada kepentingan terbatas," ucap Willy.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi mengetahui hal yang menjadi kebutuhan dari kabinet kerjanya. Apalagi, partai hanya berfungsi sebagai media rekrutmen jika diminta presiden. 

Terkait kinerja Ferry Mursyidan Baldan yang tengah disoroti Jokowi, Willy menekankan, seluruh pihak harus memahami persoalan tanah menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia, bahkan sejak 1945. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria, ada usaha untuk melakukan reformasi agraria.

Willy menilai, pernyataan Presiden Jokowi terhadap Menteri Ferry sangat wajar. Pasalnya, pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Menteri ATR /BPN harus bekerja ekstra dalam mewujudkan hal tersebut. 

Perlu Dipertimbangkan
Ketua DPP Hati Nurani Rakyat (Hanura), Miryam Haryani justru menegaskan, presiden dan wakil presiden (wapres) seharusnya mempertimbangkan untuk mengakomodasi partai pendukung pemerintah yang baru. “Sudah sering saya sampaikan baik melalui ketua umum saya (Wiranto-red) maupun rapat-rapat dalam koalisi agar sebaiknya dipertimbangkan dengan baik apabila kapal yang dinakhodai Jokowi-JK harus mengangkut penumpang baru. Khawatirnya, kapasitas kapal sudah overload,” tutur Miryam.

Ia berpandangan, para pendatang baru tidak memiliki tiket untuk duduk di pemerintahan. Pasalnya, guna mendapatkan tempat, seharusnya bercucuran darah dan air mata terlebih dahulu.

Soal masallah peromnbakan kabinet yang telah beredar belakangan ini, ia menegaskan, hal tersebut baik selama memang menjadi kebutuhan dan pengganti kursi menteri harus lebih baik.  Perombakan kabinet, ia menegaskan, tidak boleh hanya karena desakan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum atau kepentingan kelompoknya.

Ekonomi Lamban
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia mengatakan, kendati merupakan hak preogratif presiden, perombakan sejumlah pos menteri, khususnya di bidang ekonomi dalam cabinet, saat ini memang dibutuhkan. Indikator ekonomi saat ini bisa menjadi justifikasi guna menggeser posisi menteri ekonomi.

"Lihat saja, pertumbuhan ekonomi tak tercapai sesuai target 5,5 persen, paling hanya 4,7-4,8 persen. Pajak pun bakal meleset 17-18 persen dari target. Terkait pajak, hal ini merupakan cerminan dari produktivitas perusahaan yang menurun," tuturnya kepada SH, Senin.

Ia mengakui, dari seluruh pos menteri ekonomi, memang tak semuanya berkinerja buruk. Namun, ada beberapa pos yang memang perlu diganti karena underperform.

Salah satu pos menteri yang disorotinya adalah menteri perhubungan. “Saya lihat hanya gaya-gayaan saja Menteri Jonan ini. Tol laut tak jelas juntrungannya, tak bisa menerjemahkan keinginan presiden. Ia juga tak pro rakyat denga menaikkan tarif angkutan dengan tinggi. Belakangan, malah dia mau mengganjal pengusaha start-up," tuturnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah memenag perlu bergerak cepat guna mendorong ekonomi kembali bergeliat. Sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini baru sebatas meningkatkan kepercayaan pasar. 

"Realisasinya mungkin baru pada 2016 atau 2017. Makanya untuk yang sekarang, perlu stimulus konkret yang cepat," ucapnya.

Sumber : Sinar Harapan