Kasus Novanto Jadi Pintu Masuk

Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri setelah tekanan publik yang sangat kencang

Pin It

Ist / Foto

Pengunduran diri Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR merupakan pintu masuk bagi pengusutan berbagai kasus hukum yang melibatkan elite politik. Publik perlu terus menekan lembaga-lembaga penegakan hukum agar lebih berani mengusut kasus-kasus serupa, yang pada masa lalu cenderung diendapkan sehingga para pelakunya lolos dari jerat hukum. 

Setya Novanto akhirnya  mengundurkan diri setelah tekanan publik yang sangat kencang, di tengah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berbelit-belit dan dicurigai membebaskannya. Akan tetapi, pengunduran diri Novanto tidak menggugurkan penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas keterlibatannya dalam kaus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Publik umumnya menginginkan proses hukum tersebut berlanjut untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terlibat. 

Direktur Setara Institute, Hendardi menyatakan, pengunduran diri Novanto tidak bisa menghentikan penuntasan skandal renegosiasi PT Freeport Indonesia (PTFI). "Ini hanya penyela. Perilaku Novanto telah mencoreng wajah parlemen Indonesia. Oleh karena itu, proses hukum harus tetap berjalan agar masalah menjadi terang. Proses hukum akan menjelaskan tuntas semua skandal itu. Pengungkapan skandal akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola PTFI," tuturnya seperti dikutip media.

Kasus Novanto berawal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, kepada MKD dengan bukti hasil rekaman percakapan antara Novanto, Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha M Reza Chalid. Isi rekaman menimbulkan keguncangan karena ada percakapan mengenai permintaan saham 20 persen, yang akan diberikan kepada Jokowi sebanyak 11 persen dan Jusuf Kalla sebesar 9 persen. Percakapan mereka juga menyebut nama Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan  (LBP) hingga 60 kali lebih.

Jokowi bereaksi sangat keras terhadap pencatutan namanya. Ia menyatakan kemarahannya di depan publik. Demikian pula dengan Jusuf Kalla yang kemudian beberapa kali meminta Novanto mengundurkan diri. LBP bahkan mengatakan, kasus tersebut melukai keluarganya dan ia sudah memberikan kesaksian dalam sidang MKD, beberapa waktu lalu.

Kita memandang kasus ini merupakan pelajaran sangat berharga. Kita telah berkali-kali mengalami kasus serupa pada masa lalu, namun hanya meledak sesaat dan penyelesaiannya tidak tuntas. Khusus Novanto, ia terlibat dalam sejumlah kasus, antara lain masalah cessie Bank Bali pada 1999, namun selalu berhasil lolos. Kali ini, ia gagal meloloskan diri, meski dukungan kelompok politiknya sangat besar.

Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Bagi kita, jatuhnya Novanto harus menjadi momentum baru penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Rakyat sudah muak dengan lemahnya penegakan hukum, khususnya terhadap elite politik, baik pejabat pemerintah maupun anggota legislatif. Rakyat sudah muak menyaksikan para pemburu rente yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menggaruk uang negara demi kemakmuran pribadi dan kelompoknya.

Itu sebabnya kita selalu mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna merangket para koruptor dan menjebloskannya ke panjara. Bagaimanapun, KPK lebih bisa diharapkan memenuhi harapan rakyat dibandingkan penegak hukum lain, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Betapapun KPK masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, setidaknya lembaga antirasuah itu masih mempunyai kredibilitas dalam penegakan hukum  dibandingkan yang lain.

Itu sebabnya kita menentang setiap upaya pelemahan KPK, baik melalui perubahan undang-undang (UU) yang dilakukan oleh DPR maupun berbagai cara yang ditempuh pihak lain. Kita memandang pemberantasan korupsi harus tetap menjadi fokus perhatian semua pihak, khususnya Jokowi-Jusuf Kalla, yang akan memakan waktu sangat lama.

Kini menjadi tugas dan tanggung jawab Jokowi sebagai kepala negara untuk mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan agar tercipta lanskap baru terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kerangka ini, tentu saja Jokowi terlebih dahulu harus membersihkan pemerintahannya dari berbagai anasir pemburu rente. 

Mengenai masa depan PTFI di Papua, Jokowi harus tegas menerapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebelum memastikan berlanjutnya kegiatan Freeport mengeksploitasi kekayaan alam kita. Freeport tidak boleh lagi menghindari kewajibannya; baik mengenai royalti, pembangunan smelter, penggunaan sumber daya lokal, sampai mengenai divestasi saham. Pemerintah harus mendesak Freeport mendivestasikan sahamnya 20 persen lagi dan harus dipastikan prosesnya berjalan transparan. Ini sekaligus menutup celah bagi para pemburu rente, seperti Novanto dan Reza Chalid, untuk memanfaatkannya.  

Apabila Jokowi bisa bersikap tegas dan memaksa Freeport memenuhi kewajibannya, hal itu merupakan prestasi yang berdampak positif bagi pengelolaan kekayaan alam kita ke depan. Rakyat menunggu seraya berharap, kasus Novanto menjadi momentum baru untuk memutar jarum pengelolaan negara ke arah yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. (*)

Sumber : Sinar Harapan