Pelayanan Publik Empat Kementerian Buruk

Enam kementerian dinilai oleh Ombudsman RI, memiliki standar pelayanan publik yang tinggi

Pin It

Antara /

Publik dari Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kiri), di Jakarta, Rabu (16/12). Kementerian Perindustrian memperoleh predikat ?Zona Hijau? atau berkategori kepatuhan tinggi terhadap pelaksanaan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik tingkat Kementerian.

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan, berdasarkan penelitian terhadap 22 kementerian, empat di antaranya memiliki tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang rendah (berada di zona merah).

Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Pertahanan (dengan nilai 54,3), Kementerian Agama (51,95), Kementerian Sosial (50,5), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (49,5). Demikian laporan Ombudsman RI yang dilansir di Jakarta, Rabu (16/12).

Sementara itu, enam kementerian dinilai oleh Ombudsman RI, memiliki standar pelayanan publik yang tinggi. Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk lembaga, dari 15 lembaga yang diteliti, tiga di antaranya masuk dalam zona merah, yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Tiga lembaga lainnya dinilai memiliki kepatuhan standar pelayanan publik yang tinggi (zona hijau), yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sembilan lembaga lainnya dinilai memiliki standar kepatuhan pelayanan publik yang sedang.

Untuk tingkat provinsi, terdapat 12 daerah yang mendapatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik yang rendah, yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Tengah, Papua, Sulawesi Tengah, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat.

Hanya tiga daerah yang dinilai tinggi, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 18 provinsi sisanya dinilai sedang.

Untuk wilayah kabupaten, dari 64 yang diteliti, hanya tiga yang dinilai memiliki standar pelayanan tinggi, yaitu Kubu Raya, Deli Serdang, dan Tanah Laut. Sebanyak 39 kabupaten dinilai rendah, di antaranya Lombok Utara, Sigi, Mamuju, Boalemo, Majene, Maluku Tengah, dan Biak Numfor.

Sementara itu, 12 daerah dinilai sedang, di antaranya Karangasem, Lahat, Gianyar, Aceh Tengah, Majalengka, dan Badung.

Untuk kategori kota, dari 50 yang diteliti, hanya tiga yang dinilai memiliki standar kepatuhan pelayanan publik yang tinggi, yaitu Kota Pontianak, Kota Lubuk Linggau dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, 19 kota dinilai sedang dan 28 lainnya dinilai rendah.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana di Jakarta, Rabu, mengatakan hasil tersebut merupakan potret kepatuhan dalam pelayanan publik yang mesti disikapi upaya perbaikan oleh pemerintah.

“Kondisi ini harus dijadikan perhatian serius oleh presiden,” katanya.

Sementara itu, pemenuhan standar pelayanan publik telah diamanatkan dalam UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. (Ant)

Sumber : Sinar Harapan