Resolusi PBB Sasar Jalur Keuangan ISIS

Dewan Keamanan PBB akan fokus pada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) beserta perdagangan minyaknya

Pin It

Ist / Foto

PARIS – Rancangan resolusi yang diserahkan ke Dewan Keamanan PBB akan fokus pada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) beserta perdagangan minyaknya, seperti dituturkan Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin, Rabu (16/12). Resolusi PBB ini akan menyediakan dukungan legal kepada negara yang mengambil langkah untuk melawan keuangan kelompok ISIS.

Sapin menjelaskan, resolusi akan dibahas pada hari ini, Kamis (17/12), untuk memberikan pesan politik, dengan menyerang keuangan teroris dan merupakan prioritas anggota PBB dan seluruh negara.

Sebelum melakukan pertemuan dengan 15 menteri keuangan dari negara anggota Dewan Keamanan PBB, Sapin memperingatkan, negara yang gagal menghentikan jalur dana kelompok teroris akan menghadapi hukuman.

Permintaan Prancis tersebut terjadi setelah serangan Paris pada bulan lalu, yang menewaskan 13 orang dan diklaim oleh ISIS.

Menurut Sapin, pemotongan jalur keuangan para kelompok ekstremis merupakan kunci, sejak Paris diserang oleh para ekstremis pertama kalinya pada Januari. Seorang bersenjata menyerang majalah Charli Hebdo dan sebuah supermarket milik orang Yahudi.

Hal ini sesuai dengan resolusi awal yang fokus pada Al-Qaeda dan resolusi baru akan diperluas menuju ISIS.

Ia menambahkan, target utama adalah pembekuan aset yang memberikan dana kepada teroris atau hasil dari penyelundupan minyak.

“Itu akan melatih negara untuk lebih waspada terhadap penyelundupan barang seni yang dapan mendanai gerakan ISIS,” ucapnya.

Adam Szubin, Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) untuk Terorisme dan Kejahatan Finansial, mengatakan pada minggu lalu bahwa ISIS mendapat dana US$ 500 juta dari penjualan minyak di pasar gelap, brankas bank yang mereka kuasai di Irak dan Suriah, dan jutaan lainnya dari penjarahan.

Namun, untuk menjalani sebuah neagra kecil, Szubin melanjutkan, ISIS butuh sumber dana yang stabil dan dapat diperbarui, “jadi untuk memindahkan uang dan mengimpor persediaan, butuh akses terhadap sistem keuangan internasional.”

Sapin mengatakan ia berharap resolusi PBB itu dapat disetujui secara mutlak.

"Saya tidak dapat melihat alasan negara anggota harus menolak langkah efektif dalam perang melawan keuangan terorisme," katanya.

Masyarakat dunia diharapkan memastikan negara mengambil langkah sama, yang akan menyerahkan laporan kepada Pasukan Aksi Finansial (FATF), sebuah badan antarpemerintah yang menciptakan kebijakan melawan pencucian uang dan pendanaan teroris yang bermarkas di Paris.
 
"Setiap negara akan menjadi subjek untuk ditinjau apakah mereka telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan," kata Sapin kepada media.

Sumber : Sinar Harapan