Para Istri di Jepang Harus Sematkan Nama Keluarga

Pasangan yang sudah menikah harus memiliki nama keluarga yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai undang-undang

Pin It

Ist / Foto

TOKYO - Mahkamah Agung Jepang memutuskan, Rabu (16/12), pasangan yang sudah menikah harus memiliki nama keluarga yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai undang-undang dasar Negeri Matahari Terbit itu. Beberapa perempuan mengatakan, aturan ini tidak adil dan merasa seolah-olah identitas mereka hilang.

Hukum di Jepang mengatakan, pasangan harus merelakan namanya untuk pernikahan. Sementara itu, dalam praktiknya hampir semua perempuan di Negeri Matahari Terbit itu selalu menggunakan nama suami mereka. 

Dalam kasus terpisah, Mahkamah Agung juga memutuskan perempuan dilarang menikah kembali selama enam bulan adalah inskonstitusional.

Kebijakan itu muncul untuk mencegah seorang perempuan yang tengah hamil tidak akan menikah dengan seseorang yang berbeda.

Dalam pernikahan tradisional, ketika perempuan memasuki rumah tangga, pasangan tersebut akan terdaftar sebagai anggota rumah tangga. Biasanya, pria dipandang lebih kuat dalam budaya tradisional Jepang. Namun, dalam budaya modern saat perempuan telah memiliki karier, beberapa pihak berpendapat bahwa mengubah nama keluarga membingungkan.

Beberapa perempuan Jepang terus menggunakan nama gadis mereka untuk berkarier, bahkan setelah nama keluarga mereka berubah secara hukum karena telah menikah. Beberapa pasangan juga urung untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

Kaori Oguni, salah satu penggugat, menyatakan sangat kecewa. “Ini memiliki konsekuensi untuk masa depan, yang berarti penderitaan bagi meeka yang berencana untuk menikah dan mereka yang ditetapkan untuk dilahirkan,” katanya dalam konferensi pers mengutip Washington Post, Kamis (17/12). 

Terkait larangan untuk perempuan menikah kembali, pengadilan menjelaskan, kebijakan itu sudah kuno dalam ilmu pengetahuan, seperti tes DNA, yang memberikan bukti dari orang tua kandung.

“Kebijakan tersebut gugur dan ini merupakan langkah menuju kesetaraan gender,” kata Tomoshi Sakka, pengacara yang menangani kasus tersebut kepada wartawan.

Pengadilan menemukan bahwa larangan menikah lagi lebih dari 100 hari adalah berlebihan. Sakka mengatakan, ia optimistis perubahan akan semakin berkurang dari 100 hari saat terjadi diskusi di parlemen. 

Sementara itu, Akemi Ujitani, di antara sekelompok orang yang berkumpul di luar gedung Mahkamah Agung di Tokyo, sangat sedih saat pengumuman soal nama keluarga dikeluarkan.

“Ini adalah tentang hak asasi perempuan. Ini tidak benar,” ucapnya. 

Sumber : Sinar Harapan