Memperkuat Empat Pilar, Menyatukan Kemajemukan

Kemajemukan seperti ini sebagai rahmat dan anugerah Allah, aset yang sangat berharga yang harus dikelola dalam tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah.

Pin It

Ist / Ilustrasi Foto

Berbicara tentang nilai yang unik dan spesifik, yang menjadi ciri khas dari kedirian Indonesia adalah kemajemukannya, pluralitasnya. Kemajemukan multidimensional yang meliputi suku, etnik, budaya, dan agama. Ini tidak terbantahkan jika kita berbicara tentang Indonesia. Kemajemukan seperti ini sebagai rahmat dan anugerah Allah, aset yang sangat berharga yang harus dikelola dalam tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah. Kemajemukan sebagai suatu realitas empiris yang tak terbantahkan, harus disadari dan diberi ruang sehingga semua unsur memiliki jalinan satu sama lain yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi bagi penguatan Indonesia yang solid di masa depan. Disadari, artinya kemajemukam itu benar-benar direfkesikan setiap warga bangsa pada aras apa pun, dalam berinteraksi, dalam membuat kebijakan, dan dalam pengambilan keputusan. Dihargai, artinya diapresiasi, tidak dilecehkan, tidak didiskriminasi, ada hak dan kewajiban yang sama. Diberi ruang, artinya mendapat tempat, didengar aspirasinya, dan diperhitungkan keberadaannya. Konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita beberapa tahun terakhir ini, karena pluralitas tidak dihargai dan tidak diberi ruang. Kondisi seperti itu dimanfaatkan secara politis, diboncengi faktor ekonomi sehingga konflik terus membara hampir tidak pernah berakhir. Kita patut berbangga pada the founding fathers yang benar-benar menyadari realitas kemajemukan sebagai bagian integral dari kehadiran Indonesia. Adanya kesadaran tentang realitas kemajemukan itulah yang pada akhirnya membulatkan sikap mereka untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Pluralisme Keagamaan Di Indonesia, hidup dan berkembang agama-agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai agama lainnya. Sebenarnya realitas kemajemukan agama bagi masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru. Dalam keseharian mereka, warga masyarakat bergaul dan bekerja sama dengan umat dari berbagai latar belakang agama, tanpa mesti menghadapi persoalan yang signifikan. Dalam dokumen perundangan, kerap muncul nama-nama agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha sehingga seolah mengesankan hanya kelima agama itu yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Kesalahan tafsir ini agaknya diinspirasi Penetapan Presiden RI Nomor I/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau penodaan agama tanggal 27 Januari 1965. Pada penjelasan Pasal 1 Penpres tersebut disebutkan agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Konfusius). Itu tidak berarti agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazutrian, Sinto, dan Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jumlah penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2, dan dibiarkan asalkan tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan perundangan lainnya. Oleh karena itu, pandangan seolah hanya ada lima agama yang resmi diakui pemerintah adalah tidak benar, apalagi pemerintah tidak dalam kapasitas mengakui keabsahan eksistensi sesuatu agama.

Wawasan Inklusif Di lingkungan Kekristenan, pluralitas agama telah cukup lama disadari. Sebab itu, para teolog mendorong pengembangan sikap dan wawasan inklusif agar umat/warga gereja mampu memberi apresiasi terhadap pluralisme agama. Wawasan inklusif adalah suatu pola pikir nondiskriminatif, yang memberikan kerangka. Semua golongan dapat hidup bersama, bekerja sama membangun masa depan bersama yang lebih baik, dengan tetap berpijak pada visi teologis yang diyakini setiap orang. Dengan demikian, pemikiran inklusif adalah pemikiran yang mengakomodasi, memberi tempat, menghargai orang lain. Sebab itu, jauh dari sikap yang menafikan kelompok lain atau sikap membenarkan pandangan sendiri secara fanatik sambil berupaya menghabisi kelompok lain. Dalam berhadapan dengan pluralitas agama, pola pikir inklusif ini telah lama dikembangkan para teolog. Raimundo Pannikar, misalnya, menyatakan dalam konteks dunia sekarang ini orang dapat menemukan nilai-nilai yang positif dan benar, bahkan menyangkut tatanan yang paling tinggi, di luar tradisi agama sendiri. Pannikar amat memberi tekanan pada makna dialog, menyatakan melalui dialog pengalaman-pengalaman partikular mengenai kebenaran dapat diperluas dan diperdalam sehingga menyikapi pengalaman-pengalaman baru mengenai kebenaran. Dalam dialog, hubungan antaragama bukanlah hubungan asimilasi atau subsitusi, melainkan hubungan yang saling menyuburkan. Alan Race menunjuk beberapa ayat dalam Alkitab yang memberi dasar sikap inklusif antara lain: Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya (Kis 10:35). Sementara itu, Dr DC Mulder mendorong gereja-gereja belajar dari orang lain, karena Tuhan Allah bukan tidak menyatakan diri kepada semua bangsa (Kis 14:7), Tuhan bergumul dengan semua manusia, maka semua bangsa mencari Tuhan (Kis 17:27). Pengembangan sikap inklusif sama sekali tidak berarti dan tidak boleh memperlemah iman dan atau mengingkari nilai ekslusif dan spesifik yang ada dalam setiap agama, tetapi justru harus memperteguh kayakinan dan iman seseorang terhadap agama yang dianutnya. Pengembangan sikap inklusif di kalangan umat Kristen dilakukan secara terarah, berkesinambungan dan mencakup seluruh lapisan umat. Dalam konteks ini problem dan kendala yang dihadapi adalah keragaman denominasi, keragaman latar belakang pendidikan, persepsi teologis yang tidak sama, pola pembinaan warga gereja yang belum merata. Faktor-faktor eksternal juga kerap tidak mendukung pengembangan pola pikir inklusif, antara lain kerukunan antarumat beragama yang belum matang di berbagai daerah, pemberitaan/penayangan di media cetak/elektronik yang isinya secara tidak langsung cenderung mendiskreditkan sesuatu agama, publikasi serta ceramah yang dalam keterbatasan persepsi dapat menyulut sentiment antarumat beragama. Problem ini perlu diatasi dengan terus menerus memberikan pemahaman tentang wawasan inklusif di kalangan pemimpin gereja dan warga dari berbagai latar belakang profesi/pendidikan termasuk program pengadaan publikasi, ceramah, dan pendidikan keagamaan bagi warga gereja. Selain itu, iklim yang kondusif di masyarakat terus menerus diupayakan dengan sungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai referensi dan basis utama dalam membangun rumah besar Indonesia. Agama-agama di Indonesia memiliki dasar teologis masing-masing sebagai rujukan utama dalam mengembangkan pluralitas. Pengembangan sikap tersebut pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan dalam memelihara solidaritas NKRI.

Empat Pilar Upaya memperteguh NKRI terus dilakukan dari waktu ke waktu oleh berbagai pihak karena manyadari betapa pentingnya Indonesia yang utuh, satu, solid dalam kemajemukan. Taufik Kiemas, ketika menjadi Ketua MPR sejak 2010, mengintroduksi gagasan empat pilar untuk menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar itu adalah Pancasila, Undang–undang Dasar 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Taufik Kiemas, empat pilar ini mampu menjawab persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa di tengah peraturan global. Empat pilar itu harus menjadi roh dan napas dalam hidup kita membangsa dan menegara. Empat pilar tidak boleh jatuh menjadi mitos, jargon, slogan; mesti diinternalisasi melalui bidang pendidikan, hukum, politik serta bidang lainnya sehingga spirit tersebut benar-benar menjadi benang merah dalam kehidupan setiap warga bangsa. Dengan cara itu, kita berharap akan tetap eksis di pentas sejarah sebuah Indonesia majemuk yang teguh, solid, berkeadaban, serta menghargai HAM yang memiliki kontribusi bagi dunia internasional. Indonesia yang jaya, bermartabat, bebas korupsi dan beragam menjadi impian kita. (*) Penulis adalah teolog, menulis tesis S-2, tentang Gerakan Pembaruan Muhammadiyah, anggota Tim Ahli BSNP.

Sumber : Sinar Harapan