Presiden: Menteri Jangan Bikin Gaduh

Presiden memberi tugas tambahan kepada para menteri untuk menindaklanjuti dan mengawal kesepakatan kerja sama dengan negara-negara lain.

Pin It

Antara /

Presiden Joko Widodo memberikan arahannya pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11). Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya merencanakan program kerja 2016 dengan baik dan matang serta belajar dari pelaksanaan program 2014-2015 sehingga tidak ada lagi regulasi dan kebijakan yang bertabrakan dengan kementerian/lembaga lainnya atau menjadi polemik di masyarakat dan sesuai dengan Nawacita.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengulang instruksinya agar anggota Kabinet Kerja tidak saling bertabrakan dan menimbulkan polemik di ruang publik. Perbedaan pendapat antara menteri hanya boleh muncul di dalam rapat, bukan di ruang terbuka.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet yang membahas masalah pemantapan program kerja pemerintah tahun 2016 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11). "Perbedaan hanya di ruangan, hanya di forum-forum kabinet, dan saya harapkan betul-betul konsolidasi kementerian/lembaga harus betul-betul selesai,” kata Presiden Jokowi.

Perdebatan di ruang terbuka hanya menimbulkan kegaduhan dan tidak mendukung situasi menjadi lebih kondusif. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, perencanaan program dan proyek pembangunan tahun 2016 harus dilakukan secara matang dan terintegrasi dengan baik. Semua program dan proyek pembangunan harus satu garis lurus dengan Nawacita dan RPJM. Karena itu, kata kepala negara, kementerian maupun lembaga tinggi negara harus bekerja sama dan bersinergi.

“Jangan terjebak ego sektoral," ujar presiden. Ia juga mengingatkan strategi totok nadi yang pernah disampaikan sebelumnya, yakni menentukan dan mengurai titik-titik strategis guna membuka peluang serta memecahkan sumbatan masalah-masalah besar. “Kata kuncinya, para menteri dan kepala lembaga harus berani membuat terobosan, kreatif mencari cara baru, jangan terjebak dengan business as usual,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut juga mengingatkan lima hal pokok yang harus menjadi pegangan para anggota Kabinet Kerja; di antaranya masalah pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, angka tenaga kerja, angka kemiskinan, masalah inflasi, dan masalah rasio. “Ini yang harus dipegang, lima ini. Kita pontang-panting, semua kelihatan bagus, tapi kalau lima ini tidak kepegang, tidak ada artinya,” ujarnya. Jokowi juga meminta para menterinya untuk terus berkomunikasi serta mendengarkan masukan rakyat dalam menjalankan programnya.

Kewenangan MKD

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi sudah meminta para menterinya untuk tidak lagi berpolemik masalah pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Alasannya, masalah tersebut sudah dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “Presiden meminta tidak ada lagi polemik antarmenteri untuk hal tersebut, karena sekarang ini sudah di MKD,” kata Pramono.

Presiden menyerahkan masalah tersebut ke MKD dan menghormati seluruh proses yang ada. Pemerintah, menurut Pramono, tidak akan campur tangan berkaitan dengan keputusan apa pun yang diambil MKD. “Sepenuhnya kewenangan rapat MKD. Jadi yang memutuskan MKD,” kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Dalam sidang kabinet kemarin, Pramono Anung menambahkan, dibahas juga persoalan terkait tindak lanjut kesepakatan dan investasi antara pemerintah dengan berbagai negara. Presiden mengambil langkah dengan menunjuk beberapa menteri untuk mendapatkan tugas tambahan, yakni mengawal dan memastikan berbagai kesepakatan ekonomi dan investasi yang telah dibuat Indonesia dengan negara-negara lainnya.

"Dalam menjalankan tugas tambahan tersebut, menteri-menteri tetap berada di bawah koordinasi menteri luar negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi,” kata Pramono. 

Menteri-menteri yang ditunjuk presiden antara lain Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang, Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Tiongkok, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan untuk Singapura, dan Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia.

Sementara itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan, Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong, Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia. 

“Tugas para menteri yang ditunjuk adalah berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi tersebut,” ujarnya.



Sumber : Sinar Harapan