Jokowi Bisa Rombak Kabinet Akhir Tahun

Inisiatif para menteri justru sering menimbulkan kontroversi dan membahayakan pemerintahan.

Pin It

Antara /

Presiden Joko Widodo memberikan arahannya pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11). Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya merencanakan program kerja 2016 dengan baik dan matang serta belajar dari pelaksanaan program 2014-2015 sehingga tidak ada lagi regulasi dan kebijakan yang bertabrakan dengan kementerian/lembaga lainnya atau menjadi polemik di masyarakat dan sesuai dengan Nawacita.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo diprediksi bakal merombak kabinet jilid II pada akhir 2015. Penggantian menteri perlu dilakukan karena situasi ekonomi belum pulih. Hal ini diperparah dengan tidak harmonisnya hubungan antarmenteri dan polemik menteri dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto mengatakan, isyarat reshuffle di akhir tahun sudah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Menurutnya, sangat besar kemungkinan Jokowi bakal merombak kabinet lagi.

"Berkaca pada reshuffle Agustus lalu yang tiba-tiba, padahal kontroversi sudah sejak Mei. Nah, goncangan ekonomi dan politik saat ini bisa saja makin menjadi pertimbangan Jokowi untuk tiba-tiba kembali mengumumkan reshuffle akhir tahun. Apalagi, Rizal Ramli sudah memberi sinyal akan hal itu," kata Arif, saat dihubungi SH, Minggu (22/11).

Arif berpandangan, alasan me-reshuffle memang cukup kuat. Saat ini, para menteri tampak berjalan sendiri-sendiri tanpa komando Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Arif, insiatif-inisatif para menteri justru sering menimbulkan kontroversi dan membahayakan pemerintahan.

 “Menteri tak terkontrol. Banyak yang mengeluarkan keputusan tanpa melaporkan ke presiden. Masuknya Rizal Ramli dengan jurus “rajawali kepret” juga menunjukkan ketidakharmonisan di internal kabinet," tuturnya.

Ia mencontohkan, tidak kompaknya kabinet terlihat dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan DPR soal pencatutan nama presiden yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto. Sudirman menuding Setya meminta saham PT Freeport Indonesia. Dalam laporan Sudirman, turut disebut-sebut nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. 

Menurut Arif, laporan itu justru menyiratkan adanya kubu-kubu di kabinet. Bahkan, sejumlah menteri dinilai tidak profesional saat bertugas.
"Kami lihat perseteruan Sudirman Said dengan Luhut. Lalu, ada nama menteri Luar Negeri yang diduga mempergunakan broker asing demi memutuskan pertemuan Jokowi dengan Presiden Amerika, Obama. Inilah bagian dari goncangan politik tanda reshuffle akan terwujud," katanya.

PAN Gabung

Alasan reshuffle juga semakin kuat ketika Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan mendukung pemerintahan Joko Widodo. Menurut Arif, Jokowi tidak akan mengabaikan begitu saja keputusan PAN bergabung. "Pastinya, PAN ngebet menempatkan kadernya di kementerian. Sudah tiga bulan sejak mengumumkan bergabung ke pemerintah, nasibnya digantung. Masuknya PAN akan menggeser menteri yang ada," ucapnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menengarai ada kekisruhan yang terjadi di lingkungan istana antara Luhut Panjaitan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla  akibat laporan Sudirman Said soal PT Freeport Indonesia.  Menurutnya, Jokowi tidak akan me-reshuffle Sudirman maupun Luhut Binsar Panjaitan. 

Menurutnya, tanpa dilakukan reshuffle kabinet, Sudirman Said akan lengser dengan sendirinya akibat masalah ini. "Tidak perlu ini (Sudirman Said di-reshuffle-red), nanti juga pasti gone (lewat-red). Ini kan bagian satu rangkaian, jadi ia buat blunder-blunder," tuturnya. 
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, jika ada pelanggaran etika besar dalam polemik pencatutan nama presiden dan wapres pasti akan ada sanksi yang diberikan.

"Saya tidak tahu aturannya. Tapi, kalau terjadi pelanggaran etika besar, pasti ada sanksi," ucap wapres beberapa waktu lalu.

Jusuf Kalla (JK) menegaskan telah menyerahkan proses polemik tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memprosesnya. Ia menilai wajar ketika persoalan etik yang terjadi itu seolah ditarik ke masalah politis.

Terkait pernyataan Menkopolhukam Luhut Panjaitan tentang langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang tanpa restu presiden melaporkan pencatutan nama tersebut kepada MKD, JK mengaku tidak mengetahui pembicaraan tersebut.

"Saya tidak tahu apakah pembicaraannya. Setahu saya, yang disampaikan Sudirman kepada saya itu ia melaporkan ke presiden. Saya tidak tahu apa pembicaraannya terkait itu," katanya. 

Sumber : Sinar Harapan