Nawacita Jadi Ukuran Reshuffle Kedua

Selama ini sejumlah kebijakan para menteri justru tampak bertentangan dengan Nawacita

Pin It

Antara /

JAKARTA – Sampai saat ini, belum ada kejelasan tentang isu perombakan kabinet jilid II. Namun, jika memang dilakukan, pergantian komposisi menteri harus berdasarkan pertimbangan yang jelas, yaitu pencapaian program Nawacita seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2014 lalu.

Demikian diungkapkan sejumlah anggota DPR yang dihubungi di Jakarta, Kamis (19/11). “Seharusnya, reshuffle punya ukuran selain memahami Nawacita. Kalau menteri tidak paham, tidak akan mengikuti semangat Nawacita,” kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan.

Menurutnya, selama ini sejumlah kebijakan para menteri justru tampak bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti Bung Karno yang dijanjikan Jokowi. Padahal, pada pemilu lalu, sebagian besar masyarakat memilih Jokowi karena program Nawacitanya. 

“Bagaimana Indonesia mewujudkan kedaulatan dan kemandirian, itu yang terpenting,” katanya.

Menurutnya, hasil survei masyarakat tidak bisa menjadi patokan mengukur kinerja pemerintah.  Sangat bias dan menyesatkan jika survei soal popularitas menteri atau kepuasan masyarakat, menjadi alasan perombakan kabinet. 

 “Kalau mengukur presiden nggak apa-apa, tapi kalau menteri dari survei itu sangat menyesatkan,” ucapnya.

Ia menyatakan, tidak seharusnya lembaga survey memublikasikan popularitas menteri, sehingga membuat menteri yang tidak populer seolah-olah tidak mampu bekerja. “Karena dari survey, ada perwakilan lain yang hanya dua persen. Padahal, bagaimana dampak ke rakyat dan lain-lain, yang paham nelayan, orang kota dan petani tidak paham. Kalau ukurannya survei begitu, nggak bisa. Itu berbahaya bagi kinerja kabinet,” tuturnya.

Meski demikian, ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi mengenai reshuffle ini. “Persoalan masuk kabinet atau tidak, itu persoalan presiden. Kalau dukungan politik, itu tanpa pamrih dan tanpa syarat sehingga masuk atau tidak, ya tak masalah,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menilai kabinet kerja Jokowi-JK belum menjawab tantangan yang diharapkan rakyat. Awalnya, rakyat memilih pasangan Jokowi-JK karena berharap perbaikan di sektor ekonomi. Namun, kata Effendi, hingga saat ini, tidak banyak perbaikan taraf hidup yang dirasakan masyarakat. 

Menurutnya dari hasil perombakan kabinet jilid I, kerja menteri-menteri masih tidak jelas dan tanpa kesatuan.  “Saya berharap, ada perubahan yang radikal, apakah ada banting setir, atau mereka sekarang analogi di kokpit, apakah kru tahu mazhab ekonomi kerakyatan, saya masih bertanya-tanya,” kata Effendi.

Ia menghwatirkan, perombakan kabinet yang sedang maupun yang akan dilakukan hanya menguntungkan kekuatan kapitalis ketimbang rakyat. 

“Itu yang saya lihat, saya tidak ingin reshuffle dari kacamata politik, tapi kebijakan presiden. Apakah tujuan reshuffle untuk mengubah para kru kokpit, atau sekadar mencabut dan me-recall orang?” ucapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menegaskan, para menteri tidak perlu membicarakan perombakan kabinet. Pasalnya, perombakan kabinet merupakan kewenangan dan hak prerogratif presiden.

“Menteri-menteri tidak perlu ngomong perlu tidaknya reshuffle. Biarlah itu ranah presiden,” tuturnya.  

Seperti yang telah diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengungkapkan, perombakan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada akhir 2015, khususnya di pos menteri sektor ekonomi dan hukum.

"Kemungkinan, sebelum akhir tahun ada 'reshuffle' (perombakan-red) jilid II. Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam paparannya di  CORE Economic Outlook di Jakarta, Rabu (18/11).

Perombakan kabinet jilid II, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang terjadi.

Sumber : Sinar Harapan