Desakan Mengganti Rini Semakin Kuat

Konstitusi menegaskan, BUMN bukan murni entitas bisnis.

Pin It

Antara /

Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan), Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali (tengah) selaku konsultan Kementerian BUMN dan jajaran deputi memberikan keterangan pers tentang Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Realisasi proyek BUMN hingga semester I Tahun 2015 tercatat 30 dari 86 proyek strategis BUMN dengan serapan tenaga kerja mencapai 65.928 orang yang melibatkan 25 BUMN.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mempertimbangkan posisi Menteri BUMN, Rini Soemarno, dalam kabinet. Kebijakan-kebijakan Rini dianggap justru bisa menjebak Jokowi.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyatakan, kebijakan-kebijakan Menteri BUMN, Rini Soemarno, tidak sejalan dengan semangat Nawacita dan Trisakti yang merupakan visi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Rini telah membawa BUMN seperti perusahaan yang murni swasta. Padahal konstitusi menegaskan, BUMN bukan murni entitas bisnis. 

“BUMN tunduk pada negara karena bagian dari negara dan tidak tunduk pada pasar.  Jadi, tidak bisa mengatur BUMN seperti mengatur perusahaan swasta,” ucap Fahri di Jakarta, Selasa (10/11). 

Menurutnya, sebagai menterim Rini Soemarno memiliki persoalan dalam membaca BUMN. Rini kerap mengunakan kosa kata busines to business atau B to B dalam setiap kerja sama yang dilakukan BUMN. 

Padahal, Fahri menyebutkan, konstitusi maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jelas menegaskan sikap Negara Indonesia, bahwa BUMN adalah bagian dari negara, bukan murni entitas bisnis.

Ia mengatakan, penolakan mayoritas fraksi yang terdiri dari 10 fraksi di DPR terhadap usulan penanaman modal negara (PMN) di BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mencerminkan ketidaksetujuan terhadap kinerja Rini. 

“Menteri BUMN mengusulkan PMN tahap pertama Rp 43 triliun, tahap kedua Rp 76 triliun, dan tahap ketiga ditambah lagi dengan Rp 30 triliun. Terbayang tidak uang sebanyak itu digunakan untuk menyuntikkan dana di BUMN? Kalau dibelikan cangkut atau traktor, semua petani kita sejahtera,” tuturnya.

Ia menyampaikan, PMN untuk BUMN terasa sangat berisiko sebab dana sebesar itu diberikan kepada BUMN yang justru kinerjanya sedang menurun. Tidak ada jaminan penanaman modal bisa menghasilkan keuntungan bagi negara. Jika hilang, uang negara atau rakyatlah yang menjadi korban. 

“Uang itu belum tentu balik karena kapitalisasi BUMN di pasar juga sedang jatuh dan jeblok. Sekarang mau disuntik menggunakan dana rakya, ini kan raja tega namanya. Padahal, rakyat kesulitan menghadapi ekonomi dan mencari modal untuk berusaha,” ucap politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lagi.

Seharusnya, BUMN berinvestasi dengan keuntungan sendiri, bukan dengan modal baru dari APBN. Ia pun mengingatkan, untuk Indonesia, Pasal 33 yang berisi kesejahteraan sosial jauh lebih penting daripada lainnya.

Sementara itu, Menteri i BUMN Rini Soemarno mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal kemungkinan ada perombakan (reshuffle) menteri-menteri di Kabinet Kerja. 

"Semua tergantung pak presiden. Saya tetap bekerja sebaik mungkin," ujar Rini, Selasa (10/11) .
 
“Reshuffle”

Menurut Rini, saat ini yang dijalankannya pun memang tugas yang diberikan presiden. "Jadi, semua tergantung presiden. Keputusannya ada di presiden," ucap Rini.

Dalam dua pekan terakhir, isu perombakan kabinet semakin kencang, terutama terhadap sejumlah menteri ekonomi. Nama Rini Soemarno santer disebut-sebut masuk daftar nama yang akan digeser.

Dari isu berkembang, pos menteri BUMN akan diganti Rudiantara yang saat ini sedang menjabat menteri komunikasi dan informasi (menkominfo).

"Saya dengar itu. Saya juga baca. Saya tidak menanggapi apa-apa, tetap bekerja," kata Rini.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menyebutkan, perlu penguatan dalam Kabinet Kerja di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Ini terutama di beberapa sektor terkait isu perombakan jilid dua yang saat ini menjadi topik pembicaraan.

"PDIP melihat, ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kemudian pembiayaan pembangunan yang tentu harus didukung kabinet yang kuat, terutama di beberapa sektor," ucap Andreas dalam sebuah diskusi bertajuk "Reshuffle Datang, Parpol Tegang" di Jakarta, Sabtu (7/11).

Ia menjelaskan, akhir-akhir ini DPR sudah memberikan sinyal terkait isu perombakan kabinet tersebut, terutama menyangkut perlunya penguatan tim di dalam kabinet. "Sebagai contoh adalah masalah pembiayaan negara yang begitu besar serta PMN pada BUMN. Jelas-jelas hal itu tidak menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi-JK," kata Andreas. (ant)

Sumber : Sinar Harapan