Menteri dari Parpol Kurang Dikenal Publik

Frekuensi liputan media terhadap nama-nama menteri itu juga dipengaruhi inovasi atau terobosan dan kebijakan yang dikeluarkan

Pin It

Antara /

JAKARTA – Menteri-menteri kabinet yang bukan berlatar belakang partai politik, lebih dikenal publik dibandingkan para menteri dari partai politik. Presiden Joko Widodo harus mengedepankan kompetensi dalam memilih menteri, bukan berdasarkan balas jasa. 

Peneliti senior Founding Father House, Dian Permata menyatakan, berdasarkan riset FFH, Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti paling dikenal publik (16,5 persen). Berikutnya adalah Menteri Perhubungan Ignatius  Jonan (14,1 persen), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (9,3 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (3 persen), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (2,3 persen), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi (2,3 persen), Menteri Agama  Lukman Hakim Saefuddin (0,8 persen), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (0,8 persen), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (0.8 persen), Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Puan Maharani (0,5 persen), lainnya 4.8 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 61 persen. 

“Posisi lima teratas ditempati menteri nonpartai politik. Nama mereka muncul ketika responden ditanyai dalam riset, serta tanpa disertai pilihan jawaban yang disediakan kuisioner. Jadi, nama menteri yang ada di benak dan pikiran merekalah yang keluar,” ujar Dian di Jakarta, Minggu (8/11).

Menurutnya, tingginya pengenalan publik terhadap lima menteri dipengaruhi frekuensi kemunculan mereka di media massa yang besar. Tentu saja, Dian mengatakan, frekuensi liputan media terhadap nama-nama menteri itu juga dipengaruhi inovasi atau terobosan dan kebijakan yang dikeluarkan. Faktor lain nama mereka muncul terkait isu kekinian, atau memiliki nilai kontroversi tinggi. 

Ia mencontohkan, kebijakan yang merupakan terobosan dan mempunyai nilai berita ialah penenggelaman kapal pencuri ikan. Selain itu, pemberian hukuman kepada maskapai penerbangan yang memiliki catatan buruk soal ketepatan dalam memberikan pelayanan. Isu kekinian seperti kasus kekerasan terhadap anak dan asap karena kebakaran hutan. Untuk yang memiliki kontroversi tinggi seperti kritikan pedas soal megaproyek PLN 35.000 MW, atau tantangan debat terbuka di antara pejabat negara. 

Kelima menteri ini lebih dikenal ketika publik ditanya soal jabatan mereka. Kondisi ini kontras dengan menteri dari partai politik. Hanya 0,8 persen publik yang benar menyebutkan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sebanyak 0,7 persen reponden menjawab Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Hanief Dhakiri. Sebanyak 0,3 persen reponden menjawab Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Siti Nurbaya.

“Namun, ada juga yang baik. Seperti menteri dalam negeri, 4.5 persen responden menjawab Tjahjo Kumolo. Sebanyak 3 persen responden menjawab Menteri Agama adalah Lukman Hakim Saefuddin. Sebanyak 7 persen responden menjawab Menteri Pemuda dan Olahraga adalah Imam Nachrowi,” tuturnya.

Riset ini dilaksanakan 10 September-21 Oktober 2015 di 34 provinsi. Jumlah sampel 1.090 responden dan sudah memiliki hak pilih atau sudah menikah. Margin of Error kurang lebih 2,97 persen. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. 

Komitmen Rendah

Sekretaris Jenderal Founding Father House mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus melakukan konsolidasi politik. Pola rekrutmen politik perlu diformat ulang untuk menyiasati agar anggota kabinet tidak berjalan dengan agenda politik masing-masing.

Syahrial mengatakan dalam sistem presidensial, membangun koalisi lebih sulit dibandingkan sistem parlementer. Partai politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung presiden. Anggota legislatif dari partai politik yang punya menteri di kabinet tidak sepenuh hati mendukung pemerintah. 

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengatakan, perlu ada penguatan dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK, terutama di beberapa sektor terkait isu reshuffle jilid dua, yang saat ini menjadi topik pembicaraan.

“PDIP melihat beberapa hal yang memang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kemudian pembiayaan pembangunan, yang tentu harus didukung kabinet yang kuat, terutama di beberapa sektor,” kata Andreas.

Ia menjelaskan, akhir-akhir ini DPR juga sudah memberikan sinyal terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet tersebut, terutama menyangkut perlunya penguatan tim di dalam kabinet. (Vidi Batlolone /Antara)

Sumber : Sinar Harapan