Komisi IX DPR RI

Ada Kelangkaan Obat di RSUD Sultra

Kelangkaan obat terjadi karena rencana kebutuhan obat yang dibuat oleh rumah sakit tidak akurat.

Pin It

www.skyscrapercity. /

Rumah Sakit Umum Bahteramas di Kendari, Sulawesi Tenggara.

KENDARIKunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Bahteramas di Sulawesi Tenggara (Sultra), menemukan fakta ada kelangkaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Sultra itu. Temuan itu akan segera disampaikan kepada Menteri Kesehatan di Jakarta.

“Kami Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan akan menyampaikan berbagai masalah di rumah sakit kepada Menteri Kesehatan. Masalah distribusi obat terutama di daerah kepulauan perlu mendapatkan perhatian serius,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, di Kendari, Selasa (3/11).

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Kesehatan Chaerul Rajan Nasution yang ikut dalam rombongan Komisi IX DPR tersebut meminta agar pihak RSUD Sultra menyusun rencana kebutuhan obat (RKO) secara tepat dan benar. Kelangkaan obat terjadi karena rencana kebutuhan obat yang dibuat oleh rumah sakit tidak akurat.

“Dari sekitar 400 rumah sakit di Indonesia, hanya 20 persen yang menyusun rencana kebutuhan obat secara akurat dan benar. Selebihnya, tidak menyusun rencana kebutuhan obat dengan tepat,” urainya.

Pada kesempatan itu, Ribka Tjiptaning juga mengingatkan pengelola rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, tidak boleh menolak pasien hanya karena pasien tersebut dari keluarga tak mampu atau tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Melayani setiap pasien yang datang berobat di rumah sakit merupakan kewajiban pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 32 Ayat 1 UU itu menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.

“Memiliki kartu BPJS atau tidak, pengelola rumah sakit tidak boleh menolak pasien itu,” tegas Ribka. Karena itu, dalam keadaan darurat pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka kepada keluarga pasien.

“Undang-undang kesehatan ini juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehataan dari pemerintah secara gratis, cuma-cuma,” katanya. Apabila ada warga yang tidak mau menggunakan haknya karena memiliki kemampuan secara ekonomi, itu urusan warga tersebut. Jadi, pengelola rumah sakit tidak boleh membeda-bedakan pasien hanya karena ketidakmampuan ekonomi.

Sumber : Sinar Harapan