Kemenperin Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Harus ada jalan tengah antara keinginan pemerintah dengan pelaku industri.

Pin It

Ist / Foto

Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai pembina industri nasional mengambil sikap menolak kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen untuk 2016. Bahkan, Kemenperin telah menyiapkan surat resmi yang akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang garis besarnya menolak jika tarif cukai rokok dinaikkan hingga 23 persen.

"Suratnya sudah di meja Pak Saleh Husin (Menteri Perindustrian-red), tinggal menunggu persetujuan beliau," kata Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin), Selasa (22/9). 

Menurut Panggah, kenaikan target cukai memang tidak bisa dihindari. Namun, jika kenaikan harga terlalu tinggi, bisa menimbulkan kontraproduktif terhadap industri. Paling tidak kenaikan cukai rokok tersebut bisa terlebih dahulu dengan industri terkait untuk mencari jalan tengah.

"Selama ini industri minta kenaikan harga cukai sebesar 6 persen, sedangkan pemerintah minta naik 23 persen. Ini kan nggak ketemu. Hal ini yang harus dibicarakan lebih intens," ucap Panggah. 

Namun, Panggah menuturkan, hal yang harus dicermati yaitu, kenaikan target cukai rokok bisa tidak terealisasi pada 2016, berkaca pada pencapaian tahun lalu. 

Sebagai gambaran, di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 pemerintah mengusulkan penerimaan cukai hasil tembakau naik 23 persen menjadi Rp 148,85 triliun. 

Angka ini setara 95,72 persen dari total target penerimaan cukai tahun depan senilai Rp 155,5 triliun. Pada 2014, realisasi cukai tembakau hanya mencapai Rp 116 trilun. Padahal target cukai 2015 yang tertuang di APBN yang diteken pada September 2014 sebesar Rp 120,6 triliun. "Ini kan artinya tidak tercapai target cukai untuk tahun lalu. Bagaimana mungkin mau dinaikkan sebesar 23 persen," tutur Panggah. 

Tidak Realistis
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan rencana kenaikan cukai rokok pada 2016 dinilai tidak realistis. Bahkan sejak 2000, realisasi penerimaan cukai pada 2015 sudah bisa diperkirakan tidak tercapai, tapi pada 2016 malah akan dinaikkan.

Menurut Misbakhun, industri rokok nasional harus dijaga karena menyangkut tenaga kerja. Jika kenaikan cukai rokok tetap dipaksakan, pilihan yang paling rasional adalah PHK. "Kalau sudah PHK, pabrik akan mengurangi produksi dan mau tidak mau penerimaan cukai juga turun," serunya. 

Misbakhun menuturkan, target penerimaan cukai harus lebih realistis. Sebenarnya apa yang sudah dicapai pada 2015 itu ada ijonnya. "Karena 14 bulan, bagaimana mungkin ini dijadikan dasar basis asumsi untuk mencari target penerimaan cukai hasil tembakau di 2016," katanya. 

Hal itu bisa menjadi alasan yang rasional, saat situasi ekonomi seperti ini, pemerintah memberikan sebuah relaksasi terhadap urusan cukai dan perpajakan. "Hal yang dituntut dari Komisi XI adalah penerimaan naik berdasarkan realisasi penerimaan 2015. Kami berharap basis penerimaan 2016 itu jangan sampai melebihi 5-7 persen dari basis penerimaan 2015," katanya. 

Menurut catatan, ini berarti target penerimaan cukai tembakau seharusnya menjadi sekitar Rp 129 triliun pada 2016.

Sekjen Gabungan Produsen Rokok Indonesia (Gappri), Hasan Aoni mengatakan, pemerintah harus membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha dalam menetapkan kenaikan cukai 2016 sesuai amanat UU No 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11/1995 tentang Cukai. 

Menurutnya, sesuai amanat undang-undang penentuan besaran target cukai pada Rancangan APBN harus memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri. “Baru kemudian disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Kami setuju adanya kenaikan target cukai rokok, tetapi harus realistis. Selain itu, kebijakan penaikan jangan sampai menyalahi undang-undang,” ujarnya. 

Sumber : Sinar Harapan