Masalah Tunjangan, Kapan Selesai?

Guru, mereka hanyalah korban dan sasaran proyek-proyek IT Kemendikbud dengan label PU-PNS.

Pin It

Antara / Foto

BERDEMO-Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/9). Para guru honorer yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada Pemerintah untuk mengangkat status mereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Meski telah berusia senja, pendidikan nasional masih menghadapi banyak masalah “sepele”. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah masih sibuk menyelesaikan persoalan gaji, tunjangan, kesejahteraan, atau istilah lain yang identik dengan masalah uang. Masalah uang bagi tenaga pendidikan, terutama guru, tetap menjadi misteri yang sulit dicari solusinya.
    
“Rendahnya kualitas kinerja guru adalah dampak penghasilan mereka yang sangat minim.” Hipotesis ini adalah motor penggerak yang menyebabkan pemerintah menggulirkan banyak kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Penghasilan bulanan guru pun berhasil dinaikkan melalui sertifikasi.

Lalu, apakah hipotesis tadi terbukti? Jawabannya bisa “ya”, bisa “tidak”. Jawaban paling aman, hipotesis itu bisa benar atau salah, bergantung individunya.
    
Ada sebagian guru yang meningkatkan kinerjanya setelah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di sisi lain, ada guru yang kinerjanya jalan di tempat alias tidak meningkat, meskipun telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Masalahnya, mana di antara dua golongan tersebut yang jumlahnya paling besar?

Ini yang menjadi masalah karena sampai saat ini pemerintah belum memiliki instrumen jitu untuk mengukur kualitas para guru pascasertfikasi. Salah satu hasil kajian menyebutkan, sertifikasi guru hanya berdampak ke kenaikan kesejahteraan guru dan tidak berimbas ke peningkatan kinerja guru (Chang, 2014; Tobias, 2014).
    
Pemerintah juga berencana memosisikan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagai alat evaluasi. Artinya, apabila hasil UKG menurun (atau rendah), guru yang bersangkutan tidak memiliki hak mendapatkan tunjangan sertifikasi lagi. Masalah selanjutnya, UKG itu sudah memiliki validitas prediktif yang tinggi untuk mengukur kompetensi guru atau tidak.

Satu hal yang harus diperhatikan, UKG tidak mampu mengukur semua kompetensi guru. UKG tidak mampu mengukur kompetensi sosial dan kepribadian guru tersertifikasi. UKG lebih banyak menilai aspek kognitif guru. Jadi, bagaimana pemerintah akan menilai daya kreativitas guru? Guru kreatif maupun guru tidak kreatif akan dihargai sama dengan tunjangan sertifikasi yang sama besar.
    
Dalam praktiknya, setiap guru menghadapi kondisi dan problem pembelajaran yang berbeda-beda. Ada guru yang hanya mengajar siswa-siswa cerdas (guru-guru di sekolah favorit). Di lain pihak, sebagian besar guru setiap hari harus menghadapi siswa dengan kemampuan menengah ke bawah. Dengan kata lain, beban kerja mereka berbeda. Hal-hal seperti ini harus menjadi bahan evaluasi.

Memang ini akan berbiaya mahal. Namun menurut saya, ini risiko yang harus ditanggung pemerintah ketika memosisikan tunjangan sertifikasi sebagai kewajiban guru, bukan hak.

Jika tunjangan sertifikasi diposisikan sebagai kewajiban, untuk mendapatkannya, guru harus memenuhi berbagai tugas dan syarat. Jika diposisikan sebagai hak, ini sama halnya dengan menaikkan penghasilan bulanan.

Untuk meningkatkan kompetensi guru, pemerintah perlu memberikan pelatihan secara rutin untuk semua guru, disertai pendampingan. Memang selama ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui LPMP telah memberikan banyak pelatihan, namun lebih banyak dimaknai sebagai sarana menambah angka kredit bagi sebagian besar guru.

Bagi pemerintah, disadari atau tidak, pelatihan hanya diorientasikan untuk menghabiskan anggaran tahunan. Hasil dan tindak lanjut pelatihan seolah berada di luar kontrol pemerintah.
    
Menurut saya, hasil pelatihan inilah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi guru. Seharusnya mampu melihat sejauh mana guru mampu menindaklanjuti atau mengaplikasikan materi yang telah diperolehnya selama pelatihan, bukan sekadar menunjukkan ijazah atau sertifikat pelatihan untuk “dijual” demi melancarkan pencairan tunjangan sertifikasi. Guru seharusnya dapat menunjukkan perubahan setelah mengikuti pelatihan, baik dalam bentuk laporan kemajuan kinerja, hasil karya, pembaruan metode pembelajaran, atau yang lain.

Tidak Fokus
Masalah lain, dalam rutinitasnya guru lebih banyak disibukkan dengan urusan administrasi. Ada banyak dokumen yang harus disiapkan ketika hendak mengajar, saat mengajar, bahkan ada dokumen yang harus disusun ketika selesai mengajar. Ada dokumen tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, bahkan harian. Ini sangat tidak praktis dan cenderung mengganggu pekerjaan guru.

Ditambah lagi, saat masa evaluasi guru tiba, mereka harus memfotokopi berbagai jenis dokumen, baik baru maupun lama. Artinya, ada beberapa dokumen yang harus selalu dikumpulkan ketika menghadapi masa evaluasi maupun kenaikan pangkat. Apakah ini efektif? Lalu, kapan mereka memiliki waktu berkarya dan berkreasi?

Waktu mereka habis mengurus masalah administrasi. Mereka fokus ke dokumen karena itulah yang menjadi indikator kinerja mereka. Dokumen pembelajaran, SK-SK, sertifikat, dan lainnya adalah nyawa semua guru.

Pengawas sekolah yang didatangkan dari Dinas Pendidikan hanya mengevaluasi dokumen administrasi. Mereka tidak pernah tahu dokumen-dokumen tersebut asli hasil karya guru yang bersangkutan, hanya fotokopi dari rekan sejawat, atau diperoleh dengan cara yang lain.

Guru juga harus mengisi banyak dokumen secara online yang menyita waktu sangat banyak, terlebih ketika jaringan internet bermasalah. Waktu mereka habis menunggu jaringan normal kembali. Ini membuang waktu efektif. Parahnya, dokumen atau data yang harus diunggah hampir selalu berulang. Mereka harus mengisi data yang sama setiap tahun.

Saya berpendapat, mereka hanyalah korban dan sasaran proyek-proyek IT Kemendikbud dengan label PU-PNS, “padamu negeri”, dan sebagainya. Kemendikbud seolah tidak pernah menyimpan data guru secara online. Jika data tersebut ada, tentu guru tidak akan disibukkan dengan ritual tahunan.

Contoh kecil, ketika guru mendapatkan SK kenaikan pangkat, seharusnya nomor dan tanggal SK sudah terekam dengan baik di BKD ataupun di Kemendikbud, tanpa harus diunggah secara manual oleh guru yang bersangkutan. Singkat cerita, sebenarnya bukan hanya guru yang menghadapi masalah kinerja. Kemendikbud beserta lembaga-lembaga di bawahnya juga harus melakukan reformasi kerja.

Penulis adalah dosen Sosiologi Pendidikan,
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.



Sumber : Sinar Harapan