DPR Pertanyakan Pendapatan Polri dari Urus SIM dan STNK

Pendapatan Polri dai PNBP cukup besar

Pin It

Antara /

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Budi Gunawan mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). Rapat itu membahas anggaran Kepolisian Tahun 2016.

JAKARTA – DPR melalui Komisi III yang membidangi masalah hukum mempertanyakan skema pendapatan anggaran Polri yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pasalnya, hal ini kerap kali menjadi masalah hukum.

“Ini, jangan sampai masalah lagi dikemudian hari. Karena, saya dipanggil KPK karena mengesahkan PNBP karena tidak merinci pengesahan PNBP di periode sebelumnya,” kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman dalam rapat kerja bersama Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Memang, pendapatan Polri dai PNBP cukup besar. Tiap tahunnya pendapatan Polri mencapai 13.6 persen dari PNBP. Pendapatan ini terdiri dari pengurusan SIM, STNK, dan BPKB.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani memaparkan, pendapatan Polri dari PNBP ini sedang diuji materi di Makamah Konstitusi (MK).

“Seandainya uji materi dikabulkan, sehingga wewenang  Polri untuk terbitkan SIM dan STNK dicabut, apa pengaruhnya terhadap anggaran Polri,” papar Arsul.

Menurutnya, potensi ini harus menjadi perhitungan. Sebab, bila kewenangan mengelola SIM, STNK, dan BPKB tidak lagi di Polri, akan ada dampak ke dalam anggaran secara keseluruhan.  “Itu lumayan besar. Harus ada skenario yang disiapkan Polri,” imbuhnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti menuturkan, tidak mempermasalahkan jika kewenangan pihaknya mengenai masalah pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dicabut asalkan, negara bisa memenuhi anggaran pihaknya.

“Kalau pendapatan itu sangat bergantung pada negara. Kalau negara bisa memenuhi anggaran kita tidak ada masalah. Tapi, yang masalah itu persoalan identifikasi (SIM, STNK, BKPB-red). Dulu kasus bom bali bisa terungkap karena identifikasi itu. ,” ucap Badrodin.

Di sisi lain, ia menjelaskan, pihaknya dapat memecahkan kasus  kejahatan dari identifikasi kendaraan bermotor. “Beberapa kasus kejahatan juga bisa diketahui dari kendaraan bermotor, dari identifikasi itu,” lanjutnya.

Ke depan, sebutnya, akan ada electronic registration dan identification. “Itu orang yang melakukan pelanggaran di jalanbisa diidentifikasi dari situ (SIM, STNK, BPKB-red),” tandasnya.



Sumber : Sinar Harapan