Tanpa Pertumbuhan Ekonomi, PNS Bakal Jadi Beban

Perlu ada kontrak kerja yang jelas sebelum tenaga honorer diangkat menjadi PNS.

Pin It

Antara /

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/9). Para guru honorer yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada Pemerintah untuk mengangkat status mereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi  telah berjanji mengangkat sekitar 436.000 tenaga honorer kategori 2 (K-2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, semakin banyaknya PNS hanya bakal membebani keuangan negara. 

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio, kepada SH, di Jakarta, Rabu (16/9). “Semua orang mau jadi PNS, ini beban berat bagi negara juga. Harus dilihat lagi kebutuhan PNS ini bagaimana?. Lihat saja di kementerian-kementerian produktivitas PNS itu rendah. Bagaimana kalau ditambah,” ucapnya.

Agus menyatakan, pemerintah harus mampu membuat perencanaan reformasi birokrasi agar jumlah PNS yang bertambah dapat bekerja efektif mendukung kinerja pemerintahan. Pasalnya, saat ini ia melihat tenaga PNS di kementerian/lembaga dan di berbagai instansi di daerah daerah belum memberikan kontribusi yang produktif.  Ia mengkhawatirkan penambahan tenaga honorer justru semakin membuat kinerja PNS tidak produktif.

Menurutnya, keinginan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi ingin menggangkat seluruh pegawai honorer K-2 menjadi PNS tersebut harus dilihat dari dua sisi. Penambahan PNS ini tidak saja terjadi di tingkat pusat, tetapi hingga ke daerah-daerah.

“Harus ada penyeimbangnya terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur berjalan baru diangkat honorer menjadi PNS,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, ia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan moratorium sementara. Hal ini untuk mengakomodasi para pegawai honorer K-2 tersebut. 

“Moratorium ini sambil mengunggu para PNS yang telah berusia tua memasuki masa pensiun sehingga para pegawai honorer ini dapat diangkat menjadi PNS,” ucapnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria menjelaskan, rencana permintaan mengangkat pegawai honorer K-2 ini merupakan realisasi dari janji  Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

“Pak Yuddy sudah berjanji di Komisi II DPR bahwa pegawai honorer sudah diangkat semua, tapi kenyataannya belum. Oleh karena itu, masalah honorer akan diselesaikan paling lambat 2019. Menpan-RB sedang membuat road map permasalahan pegawai honorer ini,” tutur Ahmad Riza.

Pengangkatan pegawai honorer ini akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, jika seluruh pegawai honorer diangkat menjadi PNS, membutuhkan anggaran sekitar Rp 12-15 triliun.

“Namun, kalau dicicil secara bertahap sampai 2019, anggaran yang dibutuhkan untuk mereka (pegawai honorer K2-red)  hanya sekitar Rp 3 triliun per tahun dan bermanfaat bagi masyarakat untuk belanja ritel. Mereka sudah berbakti belasan tahun sebagai pegawai honorer tanpa digaji. Pengakuan sebagai PNS ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi untuk orang daerah, pengakuan ini sangat penting,” urainya.

Ia berpendapat, bila menpan-RB gagal merealisasikan janji Presiden Jokowi itu, menteri tersebut tidak berkompeten.

“Presiden sudah buat janji untuk mengangkat mereka. Kalau menterinya tidak bisa merealisasikan janji presiden, berarti tidak berkompeten,” tuturnya. 

Harus Jelas

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan janji Menpan-RB Yuddy tersebut tidak serta-merta membuat nasib pegawai honorer menjadi jelas. Menurutnya, perlu ada kontrak kerja baru yang jelas untuk para pegawai honorer sebelum mereka diangkat menjadi PNS. 

“Diaudit dulu. Bikin jelas statusnya (guru honorer-red). Kalau diperbantukan untuk instansi pemerintah, kontraknya seperti apa harus diperjelas,” katanya.
Sebelumnya Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi PNS dimulai tahun 2016.

"Karena tahun 2015 ada moratorium pengangkatan CPNS, pengangkatan K-2 dimulai 2016 secara bertahap paling lama hingga 2019. Namun, kami usahakan dipercepat," ujar Yuddy seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (15/9).

Menteri Yuddy menyatakan menyetujui mengangkat 440.000 tenaga honorer K-2 sebagai PNS secara bertahap dan dengan sejumlah catatan.Ia menyebutkan, pengangkatan 440.000 tenaga honorer K-2 itu diestimasi akan meningkatkan biaya gaji senilai Rp 34 triliun per tahun.

"Namun, itu baru perhitungan kasar. Kalau diasumsikan 440.000 itu diangkat seluruhnya tanpa evaluasi, satu orang dengan gaji Rp 2 juta dan tunjangan-tunjangan, totalnya sekitar itu," ujarnya.


Sumber : Sinar Harapan