Sosialisasi Kebijakan Dirjen Guru Belum Memadai

Sosialisasi kebijakan Dirjen GTK selama ini tidak ada, bahkan untuk kota besar seperti DKI Jakarta

Pin It

ANTARA /

Akibat kurangnya sosialisasi, muncul berita yang simpang siur di kalangan para guru di berbagai daerah.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seharusnya menyosialisasikan kebijakan institusinya secara memadai. Tujuannya, agar para guru tidak resah karena berita simpang siur yang mereka dengar tentang profesi guru.

“Sosialisasi kebijakan Dirjen GTK selama ini tidak ada, bahkan untuk kota besar seperti DKI Jakarta,” kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti kepada SH, Rabu (16/9). Ia mengungkapkan, akibat kurangnya sosialisasi, muncul berita yang simpang siur di kalangan para guru di berbagai daerah.

Berita yang menjalar di kalangan para guru antara lain akan adanya pemotongan tunjangan terkait jenjang pendidikan mereka. Ia menyebutkan, isu yang selama ini berkembang dan meresahkan para guru di berbagai daerah adalah para guru tidak akan mendapatkan lagi tunjangan apabila mereka belum memiliki gelar sarjana strata-1 (S-1).
“Kalau ancaman sertifikasi tidak akan dibayarkan, itu malah sudah menjalar ke mana-mana. Katanya kebijakan tersebut dampak dari sistem gaji tunggal,” seru Retno mengutip isu yang berkembang di kalangan para guru.

Menurut Retno, para guru di berbagai daerah selama ini tidak hanya mendapat ancaman tidak akan mendapatkan tunjangan. Mereka yang belum memiliki gelar S-1 juga resah karena khawatir dijadikan staf tata usaha.
“Baru ada laporan dari Halmahera Selatan, para guru yang belum S-1 diberi ancaman akan dijadikan staf tata usaha,” ucap Retno.  

Tunjangan Dihapus
Seorang guru sekolah dasar dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rosita (bukan nama sebenarnya), menginformasikan ratusan guru di daerahnya setahun terakhir ini gelisah. Rosita menyebutkan, kegelisahan tersebut karena mereka mendengar berita bahwa semua tunjangan para guru yang belum S-1 akan dihapus. Akibat isu tersebut, sebanyak 300 guru dari total 700 guru yang belum bergelar sarjana, menurut Rosita, segera memutuskan mengambil kuliah S-1.
“Tak hanya mereka yang muda, guru-guru tua seperti kami yang sudah mengajar puluhan tahun pun terpaksa ambil kuliah. Mereka takut tidak dapat tunjangan lagi,” kata perempuan yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun.

Tidak Cukup Biaya
Rosita menuturkan, ia memutuskan tidak mengambil kuliah S-1. Selain sudah tua, juga karena ia tidak memiliki biaya. Ia mengatakan, setiap guru yang mengambil kuliah S-1 diharuskan membayar uang kuliah Rp 5,5 juta per semester. Menurutnya, biaya tersebut cukup besar, apalagi kalau harus bayar sendiri selama empat tahun kuliah. “Di sini, guru yang mengambil jenjang S-1 tidak boleh kuliah setahun saja, minimal dua tahun, walaupun mereka sebentar lagi sudah mau pensiun,” ujar Rosita.
Ia menuturkan, saat ini semakin mendekati Januari 2016, ia merasa makin gelisah. Rosita merasa khawatir tunjangan sertifikasi dan semua tunjangan lainnya akan dipotong karena dirinya tidak mengambil kuliah S-1 seperti para guru lainnya. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Rosita mengungkapkan, ia merasa kasihan dengan rekan-rekannya para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, tapi terpaksa mengikuti kuliah di Larantuka supaya tidak kehilangan tunjangan. Mereka harus  menempuh perjalanan melalui darat dan laut. “Di daerah Flores Timur, dua jam perjalanan darat bukan persoalan mudah. Jalanan di sini sulit, berbatu-batu. Itu melelahkan, apalagi bagi guru yang sudah tidak muda lagi,” kata Rosita.


Sumber : Sinar Harapan