Pemerintah Serius Tanggapi Aspirasi Bidan - Guru Honorer

Tenaga bidan dan guru yang saat ini statusnya masih belum jelas tersebut sangat dibutuhkan oleh negara

Pin It

Antara Foto /

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/9). Para guru honorer yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada Pemerintah untuk mengangkat status mereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

JAKARTA- Pemerintah menanggapi serius keluhan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan guru honorer, yang baru-baru ini melakukan unjuk rasa di Ibu Kota demi mendapatkan kepastian statusnya sebagai pegawai pemerintah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, masalah tersebut telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada Presiden Joko Widodo.

"Permasalahan bidan PTT dan guru honorer ini sedang diselesaikan. Saat ini permasalahannya sudah di DPR," kata Luhut usai bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama di Kantor Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jakarta, Rabu.

Menurut Luhut, tenaga bidan dan guru yang saat ini statusnya masih belum jelas tersebut sangat dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu pemerintah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu singkat.

Sebelumnya, pada Senin (14/9) ribuan bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa PTT melakukan unjuk rasa di Jakarta. Mereka menuntut perbaikan nasib dan kepastian status sebagai pegawai negeri sipil.

Saat itu, organisasi yang merupakan bagian dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tersebut diterima oleh Menkopolhukam di kantornya.

Sementara pada Selasa (15/9), ribuan guru honorer menggelar demonstrasi di beberapa tempat di Jakarta.

Beberapa tuntutan mereka adalah mendesak pemerintah agar mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil dan menaikkan upah guru honorer sesuai upah minimum provinsi (UMP).

Para 'pahlawan tanpa tanda jasa' tersebut membubarkan diri setelah mendapatkan pernyataan dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS secara bertahap dari 2016-2019.


Sumber : Antara