Biarkan Pungutan, Dinas Pendidikan Bisa Diduga Korupsi

Pungutan masih ada meski masa penerimaan siswa baru sudah selesai.

Pin It

Dok / ibtimes.com

Ilustrasi.

JAKARTA – Kepada dinas pendidikan di seluruh dunia seharusnya mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah, untuk melarang pungutan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015. Dengan begitu, mereka akan bebas dari delik pidana korupsi, jika ditemukan ada sekolah yang menarik pungutan kepada orang tua. Sebaliknya, dinas pendidikan di daerah dapat dianggap bekerja sama melakukan korupsi bila membiarkan sekolah menarik pungutan liar kepada para siswanya.

“Seharusnya, begitu ada pungutan liar di sekolah di daerahnya, kepala dinas segera mengeluarkan surat edaran untuk melarangnya,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Kadafi, kepada SH di Jakarta, Rabu (29/7). 

Ia melontarkan pernyataan tersebut menanggapi masih maraknya pungutan sekolah kepada orang tua siswa, selama proses PPDB yang menjadi temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). “Kalau kepala dinas sudah membuat surat edaran, tapi sekolah ngotot melakukan pungutan liar, kepala dinas bebas dari delik pidana korupsi,” ujar Uchok menambahkan.

Larang Pungutan
Uchok yang pernah menjabat Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) ini mengatakan, pungutan liar yang dilakukan sekolah selama PPDB merupakan korupsi dalam bentuk suap. Pemerintah telah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua sekolah tidak boleh menarik pungutan dalam bentuk apa pun dari orang tua murid. “Kalau masih menarik pungutan, sekolah bisa masuk delik pidana korupsi,” katanya.

Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri AA mengatakan, regulasi tentang pungutan dan sumbangan sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44/2012, tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah. 

“Akan lebih baik bila kepala dinas pendidikan mengeluarkan surat edaran melarang pungutan liar di sekolah-sekolah di daerahnya,” ucap Febri.

Harus Melapor
Febri mengimbau masyarakat melaporkan sekolah yang menarik pungutan atau sumbangan dengan paksaan kepada dinas pendidikan setempat. Bila dinas pendidikan setempat tidak merespons laporan, masyarakat silakan melapor ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atau kepada ORI perwakilan daerah. 

Laporan terkait pungutan liar dapat dilakukan orang tua murid ketika PPDB atau setelahnya. Pungutan di sekolah-sekolah negeri tak berhenti setelah masa PPDB selesai.

“Biasanya sekolah menjebak orang tua murid dengan menarik pungutan setelah proses belajar mengajar sudah dimulai beberapa hari,” ucap Febri.

Ia mengatakan, pungutan dan sumbangan liar umumnya untuk kepentingan guru dan kepala sekolah. Menurut Febri, ada kalanya dinas pendidikan terlibat kasus pungutan, terutama bila terkait mutasi siswa dari satu daerah ke daerah lain. Selain itu, dinas pendidikan umumnya terlibat kerja sama “menjual” bangku kepada orang tua murid. “Mereka juga turut ‘memainkan’ kuota siswa yang bisa diterima di sekolah,” ujar Febri.

Sumber : Sinar Hararapan