Ombdusman Nilai Dinas Pendidikan Kurang Kooperatif

Sejumlah dinas pendidikan menolak diawasi oleh Ombudsman.

Pin It

Dok / rahasia-wanita.com

ORI Perwakilan Sumut merasa dihalangi pihak sekolah di Kota Medan, Sumut, ketika mau mengawasi pelaksanaan UN 2015/Ilustrasi.

JAKARTA – Sejumlah dinas pendidikan kurang kooperatif terhadap pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kesimpulan tersebut diambil Ombudsman berdasarkan pantauannya di beberapa daerah, antara lain terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 yang berlangsung belum lama ini.

“Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang, dinas pendidikan masih enggan bekerja sama atau membuka diri untuk diawasi,” kata Budi Santoso, anggota Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan ORI, kepada SH, Selasa (28/7) pagi.

Menurut Budi, indikasi keengganan tersebut antara lain, tidak memberikan informasi lengkap atau menutupi hal-hal yang berpotensi menjadi bahan temuan. Itu contohnya kuota dan jadwal PPDB yang diselenggarakan di luar jadwal resmi yang dipublikasikan.

“Penyediaan kuota dan pengaturan jadwal PPDB di luar aturan resmi berpotensi membuka celah terjadinya pungutan dan berbagai kecurangan yang merugikan masyarakat,” tutur Budi.

Tim ORI menginvestigasi dan memantau pelaksanaan PPDB 2015 pada 22-26 Juni dan 1-4 Juli 2015. “Selain menemukan pungutan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Kota Tangerang, tim juga menerima pengaduan orang tua mengenai dugaan pungutan di SMKN 7 Kota Bekasi,” katanya.

Tindak Lanjut
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik selama proses PPDB pada tahun mendatang, ORI berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) PPDB. Dinas pendidikan dan pejabat dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di seluruh kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diundang. Selain itu, ORI berencana mengundang perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, serta perwakilan orang tua siswa atau pengamat pendidikan.

“Kami rencakan FGD diadakan setelah proses PPDB 2015 selesai, sekitar September 2015,” ucap Budi.

Ia mengharapkan FGD tersebut kelak dapat menjembatani perbedaan persepsi dan memperbaiki koordinasi dinas pendidikan antardaerah. Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi ajang berbagi praktik terbaik (best practices) PPDB dari sejumlah daerah.

“Itu supaya daerah lain dapat memiliki contoh dan bahan untuk pembenahan pelaksanaan PPDB pada tahun mendatang,” tuturnya.

Penolakan
Pengalaman ORI Sumatera Utara lain lagi. Kepala Perwakilan ORI Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya pernah mengalami penolakan ketika memantau Ujian Nasional (UN) sebuah sekolah negeri di kawasan Kota Medan. Ia menduga penolakan untuk diawasi muncul karena sekolah tersebut mendapat perintah dari dinas pendidikan setempat.

“Sekolah bilang, ada pesan singkat via SMS yang menyatakan agar hari itu sekolah menolak pengawas dari mana pun,” ujar Abyadi, Selasa.

ORI menanggapi penolakan tersebut dengan langsung melapor ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Abyadi mengatakan, karena sedang berada Thailand, Anies menyarankan ORI melaporkan hal tersebut ke kepolisian daerah (polda) setempat.

“Kami sudah laporkan ke Polda. Tapi, laporan tidak ditindaklanjuti sampai sekarang, malah dihentikan,” ucap Abyadi.

Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) diberikan dengan alasan persoalan penghalang-halangan kerja tersebut cukup ditangani ORI, tidak perlu polda. “Menurut UU ORI, itu masalah pidana. Jadi, seharusnya kepolisian yang menanganinya,” tutur Abyadi.

Ia menambahkan, penghalangan kerja ORI terkait perkara pidana karena melanggar Pasal 44 UU Nomor 37/2008 tentang ORI. Mereka yang melanggar terancam sanksi pidana dan denda hingga Rp 1 miliar.

Sumber : Sinar Harapan