Perbedaan Juknis Penerimaan Siswa Baru Rugikan Masyarakat

Setiap dinas pendidikan memiliki persepsi sendiri-sendiri dalam penerimaan peserta didik.

Pin It

Dok / smktunasmedia.sch.id

Ilustrasi.

JAKARTA –Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai perbedaan petunjuk teknis (juknis) antara daerah satu dan lainnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpotensi merugikan masyarakat. Selain membingungkan, perbedaan tersebut berpotensi menjadi celah pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelewengan. 

“Tiap daerah memiliki rasionalisasi berdasarkan pemahaman mereka terhadap peraturan yang lebih tinggi, serta konteks sosial dan politik di daerahnya,” ujar Budi Santoso, anggota ORI Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan kepada SH, Jumat (24/7).

Investigasi dan pemantauan Tim I Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan ORI yang dilakukan selama dua minggu dari akhir Juni hingga awal Juli 2015 menemukan, setiap dinas pendidikan memiliki persepsi dan interpretasi sendiri-sendiri terkait PPDB. Juknis yang tidak seragam di masing-masing daerah tadi cukup merepotkan orang tua, terutama mereka yang ingin menyekolahkan anaknya ke daerah lain.

Ia mencontohkan hasil investigasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ada beberapa butir isu dalam juknis atau petunjuk pelaksanaan (juklak) PPDB yang dipersepsikan secara berbeda oleh setiap daerah. Hal ini antara lain mengenai waktu penetapan kuota, kriteria pendaftar luar daerah, jadwal PPDB, sistem zonasi, serta pemberlakukan kuota khusus untuk anak guru atau pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri.

“Di Kota Bogor, misalnya, sekolah memutuskan kuota penerimaan siswa baru setelah PPDB selesai,” tutur Budi. 

Dengan ketentuan tersebut, sekolah-sekolah negeri di Kota Bogor selama PPDB hanya mengacu pada kuota sementara. Dengan demikian, sekolah-sekolah dapat menambah jumlah siswa pada saat dan setelah PPDB hingga batas waktu yang tidak ditentukan. 

“Kondisi ini yang berpotensi memberikan celah bagi transaksi jual-beli ‘kursi’ di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.

Perbedaan Kriteria
Perbedaan juknis lain yang ditemukan adalah kriteria pendaftar lokal dan luar daerah. Menurutnya, hanya Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang yang menetapkan kriteria asal sekolah sebagai dasar penentuan siswa baru, termasuk pendaftar lokal atau luar daerah. Di daerah lain, kriteria yang dipakai adalah domisili berdasarkan kartu keluarga (KK) dengan masa berlaku bervariasi dari dua bulan hingga tiga tahun sebelumnya.

Akibat perbedaan kriteria tersebut, warga Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang dapat dirugikan. Pasalnya, warga yang sebelumnya menyekolahkan anaknya di luar Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang, tapi ingin melanjutkan sekolah anaknya di daerah asalnya, akan terkena kuota luar daerah 5 persen. “Kondisi seperti ini yang menyulitkan orang tua siswa,” kata Budi.

Kuota Anak Guru
Persoalan lain yang mengganjal PPDB adalah pemberlakuan kuota khusus untuk anak guru, PNS, dan TNI/Polri. Budi mencontohkan, di beberapa daerah, termasuk di Kota Bogor, ada kebijakan kuota khusus bagi anak guru/PNS untuk dapat diterima di sekolah tempat orang tuanya mengajar/bekerja. Menurut pantauan ORI, kuota itu berlaku, meskipun nilai anak tersebut berada di bawah tingkat nilai kelulusan yang ditentukan dalam jalur umum. 

“Ketentuan ini berpotensi diskriminatif karena standar penerimaan yang digunakan seharusnya adalah nilai, bukan pekerjaan orang tua,” ucap Budi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Widodo saat dihubungi SH, mengatakan dinas pendidikan kabupaten/kota di kawasan Sumsel memberlakukan kuota khusus untuk anak guru/PNS. Menurutnya, kuota khusus tersebut pantas diberikan kepada anak para guru/PNS. Hal itu mengingat tugas guru adalah mendidik dan mengajar para siswa, yang notabene adalah anak-anak orang lain. 

“Sulit dibayangkan, seorang guru mendidik anak orang lain, sedangkan anak guru tersebut tidak sekolah,” ujar Widodo, Jumat (24/7) pagi.

Ia mengingatkan, semua orang tua bekerja siang-malam banting tulang agar anaknya mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Penetapan kuota khusus untuk anak-anak para guru/PNS dilakukan dengan dasar kemanusiaan agar mereka dapat memberikan yang terbaik pada anak-anak. 

“Namun, keputusan kuota khusus tersebut tetap diserahkan kepada sekolah masing-masing,” kata Widodo.

Sumber : Sinar Harapan