"Jualan Kursi" dalam Penerimaan Siswa Baru

Ombudsman menyayangkan orang tua tidak melaporkan penyelewengan dalam pendaftaran peserta didik baru.

Pin It

Dok / smktunasmedia.sch.id

Ilustrasi.

JAKARTA –Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 masih sarat permasalahan. Selain masih marak pungutan, PPDB juga masih diwarnai “permainan” sekolah, termasuk untuk melancarkan masuknya siswa-siswa baru titipan pihak-pihak tertentu. Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar, mengatakan hal ini kepada SH, Kamis (23/7).

“Soal siswa-siswa baru titipan, itu dimainkan sekolah melalui nilai bina lingkungan,” kata Abyadi.

Ia menjelaskan, selama ini sekolah-sekolah di Sumut memberlakukan proporsi nilai dalam PPDB berdasarkan tiga unsur. Unsur itu ialah 30 persen dari nilai Ujian Nasional (UN), 60 persen nilai tes sekolah, dan 10 persen dari nilai bina lingkungan. Proporsi tes sekolah dan bina lingkungan umumnya “dimainkan” sekolah-sekolah di Sumut untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam PPDB.

“Ada yang lapor ke ORI, siswa dengan nilai UN dan tes sekolah tinggi, malah tidak diterima ke salah satu sekolah di Sumut. Siswa yang diterima malah yang nilai tesnya lebih rendah,” ucap Abyadi.

Tidak Adil 
Menurutnya, setelah menelusuri persoalan tersebut, Tim Ombudsman Sumut menemukan sekolah yang “bermain” dalam nilai tes sekolah dan nilai bina lingkungan. Itu karena kedua nilai tersebut ditentukan tiap-tiap sekolah.  Inilah yang menyebabkan sekolah dengan leluasa menggunakan otoritasnya untuk menentukan siswa baru mana saja yang dapat lolos masuk sekolahnya.

“Sekolah menjadi tidak adil dan sangat subjektif dalam PPDB,” tutur Abyadi. 

Kewenangan sekolah di Sumut untuk menentukan kelulusan siswa baru dalam PPDB, juga telah menjadi ajang pihak-pihak tertentu di sekolah untuk mendapatkan uang. Ia mencontohkan, siswa yang nilainya rendah dapat masuk ke sekolah favorit karena mampu membayar uang sumbangan yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Siswa yang nilai UN dan tes sekolahnya tinggi tidak bisa masuk karena selisih dua angka dari standar yang ditetapkan sekolah.

Ia mencontohkan, ada sekolah yang menetapkan syarat minimal siswa masuk apabila tiga unsur penilaian mencapai 64. Namun, ada yang melapor, sekolah tersebut  tidak menerima seorang anak dengan alasan nilainya tidak mencapai 64. Orang tua siswa itu mempertanyakan perhitungan proporsi penilaian sekolah yang bersangkutan. Pasalnya, total nilai UN dan tes sekolah anak tersebut sudah mencapai angka 62.

“Logika sekolah itu bagaimana. Masa nilai bina lingkungan anak tersebut tidak bisa mencapai 2 angka saja?” kata Abyadi.

Abyadi mengungkapkan, setelah ORI mempertanyakan kasus tersebut ke sekolah yang bersangkutan, barulah siswa tersebut diterima di sekolah itu. Ia menduga kasus serupa banyak terjadi di Sumut. Namun, tidak banyak orang tua siswa yang mau melaporkan ke Ombudsman. 

Titipan Pejabat
Permainan komponen nilai dalam PPDB, menurut Abyadi, juga menjadi celah masuknya siswa-siswa titipan dari pihak-pihak tertentu di Sumut. Ia menyebutkan, terkait siswa titipan, belakangan ini di Sumut beredar isu ada beberapa “pintu” yang bisa menjadi jalan bagi siswa masuk ke sekolah tertentu. Isu menyebutkan, “pintu masuk” tersebut, antara lain dari dinas pendidikan setempat dan dari DPRD.

“Ada laporan, ada satu orang yang mengoordinasi supaya anak-anak anggota dewan dapat masuk ke sekolah-sekolah negeri,” tutur Abyadi.

Anggota ORI Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso, mengemukakan lembaganya juga telah menemukan potensi penyalahgunaan wewenang serta jual beli kursi dalam PPDB di Kota Depok, Jawa Barat. Potensi ini muncul akibat ketiadaan transparansi kuota maksimal di tiap-tiap sekolah. Celah ini umumnya dimanfaatkan sekolah untuk “menjual” kursi kepada orang tua siswa yang umumnya anggota DPRD, pejabat daerah, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan wartawan.

“Menurut salah satu pelaku dan informan Ombudsman, modusnya antara lain Dinas Pendidikan Kota Depok dan sekolah hanya membuka kuota PPDB online 36 siswa per rombongan belajar (rombel),” kata Budi, Kamis. 

Namun, Budi mengutarakan, setelah selesai jadwal PPDB online, mulai 9 Juli, kuota akan kembali dibuka hingga batas maksimal 40 siswa per rombel. Penambahan kuota ini, menurutnya, khusus sebagai “jatah” anggota DPRD, pejabat, LSM, wartawan, serta orang tua siswa yang sanggup membayar. 

“Kisaran harga kursi yang diperjualbelikan adalah Rp 2-7 juta. Tim kami akan menelusuri hal ini lebih lanjut,” ucap Budi.

Sumber : Sinar Harapan