Juni, BPS Survei Keluarga Miskin

Data dikumpulkan dari ketua RT hingga mendatangi rumah-rumah penduduk.

Pin It

Dok / doughendrie.com.au

Ilustrasi.

PALEMBANG - Untuk mendapatkan data terbaru sebagai landasan pemerintah merealisasikan program bantuan sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyurvei keluarga miskin di Indonesia pada Juni mendatang. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumatera Selatan, Sutono di Palembang, Kamis (7/5), mengatakan data keluarga miskin yang dipakai pemerintah saat ini merupakan hasil survei pada 2011 atau ketika pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menurutnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sudah memerintahkan BPS untuk memperbarui data penduduk miskin terkait adanya keluhan di lapangan. “Karena bantuan beras keluarga miskin (raskin) tidak tepat sasaran, ada yang seharusnya menerima, tapi tidak menerima dan begitu sebaliknya," kata Sutono usai acara sosialisasi publikasi Bank Indonesia di Gedung Perwakilan BI Wilayah VII Palembang.

Untuk mendapatkan data penduduk miskin, BPS akan menggunakan beberapa metodelogi, seperti mengumpulkan data dari ketua rukun tetangga (RT) hingga mendatangi rumah penduduk. "Akan dilihat metodelogi mana yang akan dipakai, sekarang sedang tahap persiapan. Kemungkinan besar akhir tahun sudah didapatkan data kebutuhan pemerintah ini," tuturnya.

Terkait program jaminan sosial, BPS pertama kali mendata keluarga miskin di Indonesia pada 2005, kemudian berlanjut pada 2008 dan 2011. Data tersebut diserahkan BPS ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dipilah-pilah sesuai kebutuhan.

Sutono menanggap wajar data 2011 yang digunakan saat ini dinilai tidak valid. Itu karena ada tenggang waktu empat tahun dari kondisi saat ini. Di sisi lain, terjadi pergeseran kesejahteraan di masyarakat akibat pelemahan ekonomi di luar dan di dalam negeri.

"Contohnya saja di Sumsel, pada 2011 ketika harga karet melambung banyak menjadi raja. Namun, tahun ini bisa jadi sudah masuk kategori miskin karena harga yang jatuh," tuturnya.

Sejumlah ketua RT di Kota Palembang berharap data warga miskin diperbarui pemerintah. Itu karena telah terjadi banyak perubahan sejak tidak dilakukan pendataan ulang dalam beberapa tahun terakhir.

"Seharusnya segera diperbarui agar tidak menuai konflik di masyarakat. Sebagai ketua RT, saya berhadapan dengan warga terkadang merasa tidak enak karena ada warga miskin yang seharusnya mendapatkan raskin, justru tidak dapat," ujar Ating Muhammad, Ketua RT 37, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang.

"Malahan ada salah seorang warga yang datang ke rumah saya sambil membawa senjata tajam karena tidak kebagian raskin. Saya dapat mengerti karena dia selayaknya menerima, tapi mau bagaimana lagi. Jika saya beri maka menyalahi aturan. Lagi pula, itu jatah warga miskin lain," ucap Ketua RT 05, Muhammad Masyur.

Sumber : Ant