Sangkar Kebebasan Kaum Minoritas

Pemerintah tak bisa lagi memakai cara lama menangani kasus intoleransi yang terbukti gagal.

Pin It
Bangunan bekas rumah sakit umum yang sudah lama tidak beroperasi itu telah berubah peruntukannya. Kegiatan medis di gedung yang telah beroperasi sejak 1959 itu resmi berhenti, setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meresmikan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya pada 2006.

Saat ini, bangunan tua yang tidak lagi terurus itu memiliki penghuni baru berjumlah puluhan orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka tinggal di bangunan tua itu sejak delapan tahun silam. Setiap keluarga menempati ruangan seluas 3x5 meter.

Mereka tinggal di bangunan yang sebenarnya tidak layak huni itu bukan karena ingin atau tidak memiliki rumah. Namun, mereka terpaksa mengungsi karena diusir dari kampung halaman dan tempat tinggalnya karena menganut ajaran atau paham Ahmadiyah.

Sejak lama, jemaah Ahmadiyah di NTB, terutama di Lombok, hidup dalam ancaman. Hidup mereka selalu risau, sama seperti yang dialami jemaah Ahmadiyah lainnya di seluruh Indonesia. Segelintir orang dengan mengatasnamakan agama kerap mengancam, bahkan menyerang jemaah Ahmadiyah.

Selain mengungsi ke bangunan bekas RSUD, sebanyak 146 jemaah Ahmadiyah juga mengungsi di bangunan Transito milik pemerintah. Kondisi di Transito yang terletak di Mataram jauh lebih tragis. Setiap keluarga menempati "ruangan" yang hanya disekat kain, karung, kardus, atau baliho kampanye.

"Sangat tidak nyaman dan tidak layak untuk tempat tinggal," ujar Irma Nurmayanti, jemaah Ahmadiyah yang tinggal di tempat pengungsian. Pertengahan Desember, Irma datang ke Jakarta untuk menyampaikan fakta-fakta kondisi di tempat pengungsian.

Irma datang ke Jakarta untuk menguatkan laporan pemantauan yang dilakukan tim gabungan dari sejumlah lembaga negara nonpemerintah. Tim gabungan itu terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kondisi Buruk
Kondisi di dua tempat pengungsian yang dihuni jemaah Ahmadiyah menyedihkan. Hal itu setidaknya tergambar dalam laporan setebal 58 halaman berjudul "Laporan Tim Gabungan Advokasi untuk Pemulihan Hak-hak Pengungsi Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat". Pemantauan dilakukan tim sejak 2013.

Dalam laporan, tim mengungkapkan fakta-fakta yang mencengangkan. Jemaah Ahmadiyah hidup menderita di tempat pengungsian. Tidak ada bantuan lagi dari pemerintah untuk jemaah Ahmadiyah selama berada di tempat pengungsian setelah 2006.

Selama berada di lokasi pengungsian, jemaah Ahmadiyah memang tidak begitu khawatir soal keamanan. Mereka bebas hidup tanpa diganggu selama berada di tempat pengungsian. Teror, ancaman, hingga kekerasan hanya terjadi saat mereka berada di luar gerbang tempat pengungsian.

Namun, kehidupan di tempat pengungsian sangat buruk. Di tempat pengungsian Praya, misalnya, setiap orang hanya mendapatkan bantuan satu bungkus mi instan setiap minggu. Uang tidak punya. Pasalnya, jemaah Ahmadiyah sulit mencari nafkah di luar tempat pengungsian, sebab kerap mendapatkan ancaman.

Banyak jemaah Ahmadiyah di tempat pengungsian juga tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Pemerintah selalu mempersulit pengurusan administrasi tersebut. "Akibat tidak ada KTP, pengungsi tidak bisa mengurus bantuan sosial, seperti raskin, BLT, BLSM, dan BBG," ucap laporan tersebut.

Kondisi serupa juga dialami jemaah Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Jemaah Syiah terpaksa angkat kaki dari kampung halaman mereka di Sampang setelah diserang segelintir orang pada 2012. Pemerintah daerah saat ini mengungsikan jemaah Syiah ke rumah susun di Sidoarjo, Jatim.

Penyerangan dan pengusiran terhadap jemaah Syiah di Sampang mendapat sorotan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga organisasi internasional. Juru Kampanye Amnesty International untuk Indonesia dan Timor Leste, Josef Roy Benedict mengungkapkan, jemaah Syiah hidup dalam kondisi tidak layak.

"Mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, air bersih, dan sanitasi. Banyak dari anak-anak harus berhenti sekolah," ujar Josef.

Jemaah Syiah yang hidup di tempat pengungsian saat ini berjumlah 200 orang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia Hertasning Ichlas menilai, pemerintah telah gagal memahami keinginan jemaah Syiah. "Mereka ingin kembali hidup damai dan mencari nafkah, bukan tinggal di pengungsian," ujar Hertasning.

Tidak Adil
Masih buruknya penanganan terhadap pengungsi Ahmadiyah dan Syiah mendapat sorotan tajam dari Ombudsman, lembaga yang menyoroti ihwal pelayanan publik. Asisten Senior Ombudsman, Dominikus Dallu, menilai pemerintah alpa melindungi dan melayani kaum minoritas yang tinggal di tempat pengungsian.

Sejauh ini, Dominikus menuturkan, pemerintah lemah memberikan pelayanan terhadap pengungsi seperti yang dialami jemaah Ahmadiyah. Ia mencontohkan, pemerintah justru mempersulit ketika para pengungsi membutuhkan pelayanan administrasi.

Hal senada juga disampaikan pelapor khusus Komnas Perempuan, Sinta Nuriyah Wahid. Menurutnya, masih banyak kaum minoritas di Indonesia seperti jemaah Ahmadiyah diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan itu tampak dalam hal mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara.

"Mereka sulit mengakses layanan publik," ucap Sinta yang juga istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Negara, Sinta menyebutkan, harus bersikap adil dalam memberikan perlindungan dan pelayanan tanpa pengecualian kepada seluruh warga negara. Sikap pemerintah yang selama ini tidak adil, Sinta melanjutkan, telah menyuburkan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama. Oleh karena itu, Sinta menyatakan, Presiden Joko Widodo yang baru terpilih wajib dan harus melindungi setiap warga negara saat menjalankan ibadah dan meyakini kepercayaan masing-masing.

Menurut Sinta, para pengungsi yang merupakan korban intoleransi harus dipulangkan dan dilindungi. Pemerintah saat ini, Sinta menerangkan, tidak bisa lagi menggunakan langkah atau cara lama dalam menangani kasus intoleransi di Indonesia yang selama ini terbukti gagal.

Langkah pemerintah mengungsikan atau memindahkan kaum minoritas yang menjadi korban intoleransi, seperti yang dialami jemaah Ahmadiyah dan Syiah, tidak akan menyelesaikan persoalan. Memberikan tempat tinggal yang baru tidak berarti pemerintah telah memberikan kebebasan kepada mereka yang menjadi korban intoleransi.

Tinggal di tempat pengungsian atau tempat tinggal yang baru ibarat hidup di dalam sangkar atau kurungan. Oleh karena itu, hidup di tempat pengungsian bukanlah "kebebasan". Ini karena kebebasan itu di antaranya bisa hidup tenang dalam menjalankan kepercayaannya masing-masing di dalam masyarakat.

Sumber : Sinar Harapan