Kasus Intoleransi di Indonesia Menguat

Minimnya proses hukum memperbanyak kasus kekerasan berlatar agama.

Pin It
JAKARTA - Pelapor khusus Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Sinta Nuriyah Wahid mengatakan, jumlah kasus intoleransi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berlipat ganda. Minimnya proses hukum terhadap pelaku menjadi penyebab menguatnya intoleransi dan mendorong jumlah kekerasan berlatar belakang agama di Indonesia.
 
"Masih terjadi kebuntuan-kebuntuan yang selama ini membelenggu kaum minoritas yang akibatnya berdampak terhadap kaum perempuan," kata Sinta ketika menyampaikan laporan terkait "Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama", di Jakarta, Senin (22/12).

Tim Komnas Perempuan memantau 40 kabupaten dan kota di 12 provinsi sejak Juni 2012 hingga Juni 2013. Pemantauan melibatkan 407 narasumber yang terdiri atas korban, aparat, pelaku, dan organisasi masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menuturkan, kekerasan berlatar belakang agama kebanyakan berupa pemaksaan keyakinan. Keyakinan tidak bisa dipaksakan sehingga jika muncul penolakan dan pelarangan hal itu merupakan pelanggaran dasar atau hakiki.

Andy mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku intoleransi. "Tidak hanya lips service (omong kosong)," ujar Andy.

Kaum perempuan, Andy menyatakan, begitu rentan menjadi korban kekerasan saat menjadi bagian dari komunitas minoritas agama.

Desakan serupa juga disampaikan Sinta, yang menyebutkan pemerintah harus menerapkan peraturan di pusat dan daerah. Peraturan itu, Sinta melanjutkan, harus diberlakukan kepada seluruh warga dengan latar belakang agama dan kepercayaan apa pun.

Sementara itu, juru bicara Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI), Yasmin Bona Sigalingging, menantang pemerintahan Joko Widodo untuk membuktikan janji dan komitmennya melindungi seluruh umat beragama. "Salah satunya, bagaimana pemerintah memastikan Natal bisa digelar di gereja masing-masing," ucap Bona.

Hingga kini, Bona mengungkapkan, jemaat GKI Yasmin belum pasti bisa menggelar ibadah Natal di gerejanya sendiri. "Hingga kini GKI Yasmin masih tersegel," ujar Bona. Oleh karena itu, Bona menuturkan, tidak benar jika dikatakan pemerintah sudah menjamin setiap warga negara menjalankan kepercayaannya masing-masing.

Sumber : Sinar Harapan