Rekomendasi Damai Akhiri Konflik Papua

Perempuan Papua ingin terlibat dalam perdamaian di Papua.

Pin It
JAKARTA – Mengalami Papua adalah mengalami kekerasan dan diskriminasi berlapis bagi perempuan Papua dari generasi ke generasi. Namun, di tengah konflik dan pilihan “NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati,” para perempuan Papua memilih kehidupan.

“Anyam Noken Kehidupan: Keadilan, Perdamaian dan Keamanan Papua menurut Perempuan Penyintas dan Pembela HAM” yang disingkat ANK adalah pilihan kehidupan yang ditawarkan perempuan Papua untuk menyelesaikan konflik. Dokumentasi ini diluncurkan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerja sama dengan Jaringan HAM Perempuan Papua Tiki di Kampus Universitas Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/12).

Suara para perempuan narasumber ANK ini berupa pengetahuan, pengalaman, maupun kearifan tentang menyintasi kekerasan, merawat kehidupan, dan menegakkan keadilan serta membangun perdamaian. Seperti noken, semua hal tadi dianyam untuk penyelesaian konflik dan rancangbangun keadilan, perdamaian dan keamanan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
   
Dokumentasi pengalaman dan pendapat perempuan Papua ini bermuara pada pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan korban dan penyintas kekerasan. Setidaknya ada empat pola kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Papua, yakni diskriminasi dan kekerasan berlapis serta pemiskinan struktural, penguasaan dan pencerabutan sumber-sumber ekonomi, sosial, budaya, dan peminggiran politik. Selain itu, absennya pemerintah dan lemahnya sistem hukum dan impunitas serta pengikisan identitas dan pengerdilan kapasitas perempuan Papua.

Pemberdayaan
Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengatakan, ada sistem nilai dalam masyarakat yang melestarikan pelanggaran HAM. Ada faktor-faktor budaya yang membuat perempuan tidak berdaya. “Kebudayaan berubah banyak kalau masyarakat mau mengubahnya,” tuturnya.  

Dia menambahkan, ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan perempuan sendiri tanpa perlu menggeret-geret negara. Perempuan hadir, tapi tidak mengubah situasi, katanya, karena perempuan tidak diberdayakan. Untuk itu, perempuan perlu meningkatkan kapasitas dalam perencanaan pembangunan sehingga hadir sebagai solusi.

Sulistyowati Irianto mengatakan, masyarakat juga punya kapasitas untuk membuat strategi-strategi baru ketika hukum yang ada sudah tidak merespons kondisi yang terjadi. “Jadi, hukum negara bukan satu-satunya acuan,” kata guru besar antropologi hukum UI ini.  

Solusi Permanen
ANK merekomendasikan pemerintah untuk berdialog dengan perempuan Papua, melibatkan perempuan agen perdamaian di akar rumput untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan mengatasi konflik. Pemerintah juga diminta menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warganya.
 
Dokumentasi ANK diserahkan kepada Andi Wijayanto, Sekretaris Kabinet. Pada kesempatan itu dia menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Joko Widodo belum sempat ke Papua. “Presiden belum menyentuh masalah Papua sesuai dengan hati yang diinginkan oleh Papua,” kata Andi.

Menurut dia, Jokowi juga belum akan bicara soal kasus penembakan di Enarotali, Paniai, sampai menemukan solusi yang komprehensif dan permanen untuk Papua. Karena ada luka yang panjang di Papua maka pendekatan yang paling mendasar adalah hati. Presiden ingin mendapatkan koneksi hati dengan tanah dan masyarakat Papua, kata Andi. “Yang  bisa saat ini adalah menghentikan solusi Jakarta,” ucapnya.

Dalam enam bulan ke depan, presiden akan lebih banyak mendengar suara orang Papua tentang tanah Papua. Semua elemen di Papua diajak bergerak memberi masukan yang konkret tentang apa masalah yang ada di Papua.

“Sekali lagi, perintah presiden untuk kami adalah memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mendengar apa yang orang Papua inginkan tentang tanah Papua dan moga-moga kabar baik tentang tanah Papua memang berasal dari orang Papua itu sendiri,” katanya.

Sumber : Sinar Harapan