PPP Dukung Hatta Jadi Cawapres Prabowo

Kepala daerah cukup mendapat izin untuk maju sebagai capres atau cawapres.

Pin It
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, di Jakarta, Selasa (13/5), mengatakan Hatta Rajasa mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menjadi cawapres.

“Beliau (Hatta Rajasa) punya kapasitas untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto,” ujar Suryadharma Ali usai menghadiri Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.

Hatta Rajasa sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat mengajukan pengunduran diri, ia ditemani Prabowo. Namun, kesepakatan menjadikan Hatta Rajasa sebagai capres Prabowo Subinato belum disampaikan kepada PPP oleh Partai Gerindra. Padahal, PPP merupakan partai pertama yang menyepakati koalisi dengan partai tersebut.

“PPP belum tahu. Saya belum tahu apakah sudah menjadi keputusan resmi atau belum. Tapi Prabowo pernah menyatakan, soal cawapres akan dibicarakan dengan anggota mitra koalisi,” kata Suryadharma Ali.

PPP tidak mengajukan cawapres kepada Prabowo sebagai bagian dari kesepakatan koalisi. “Seperti yang pernah saya ungkapkan ketika Prabowo datang ke PPP, dukungan PPP itu tidak mencantumkan syarat,” ujarnya. Dengan demikian, tidak ada politik transaksional dalam kesepakatan koalisi tersebut.

Usai menemui Presiden SBY, Hatta Rajasa mengatakan sebagai menteri ia harus melaporkan kepada presiden sesuai peraturan yang berlaku jika ikut serta dalam pemilihan presiden. Dalam ketentuan disebutkan menteri harus mengundurkan diri. Hatta memang tidak tegas mengatakan akan menjadi cawapres bagi Prabowo, tetapi terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan dalam dalam aturan yang ada. “Ketentuan itu saya patuhi dan menjadi penting memegang teguh aturan etika dan budaya politik,” tuturnya.

Prabowo, dalam penjelasannya mengatakan, posisi cawapres yang disepakati dengan Hatta masih menunggu formalisasi dari PAN. “Ini ada proses mekanisme dan prosedur. PAN baru besok (hari ini, Rabu, 14/5) rapat pimpinan nasional (rapimnas-red), PPP sudah, PKS sudah sidang Dewan Syuro, Golkar masih ada rapimnas. Masih ada beberapa proses, tapi sudah jelas niat besar ini,” katanya.

Jokowi Hanya Izin
Capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) juga menemui Presiden SBY. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, Jokowi tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju menjadi capres. Kasusnya berbeda dengan Hatta Rajasa yang harus mengundurkan diri karena sebagai anggota kabinet, pejabat negara.

“Pejabat negara, siapa pun itu, harus mundur, kecuali kepala daerah, walaupun kepala daerah dalam undang-undang lain juga disebut pejabat negara tapi kepala daerah hanya izin,” ujar Arief.

Ia menyatakan pejabat negara yang mau maju di pilpres, harus membawa surat pengunduran diri ke KPU saat mendaftar. KPU membuka pendaftaran capres-cawapres pada 18-20 Mei 2014.

Pasangan capres-cawapres, menurut ketentuan UU, dicalonkan partai dan gabungan partai yang memenuhi persyaratan 25 persen suara nasional dalam pileg, atau 20 persen suara di parlemen. Kepala daerah yang maju di pilpres harus mendapat izin. (Vidi Batlolone)

Sumber : Sinar Harapan