702 PHPU yang Diterima MK Belum Lengkap

Jumlah perkara PHPU meningkat dibandingkan Pemilu 2009.

Pin It
JAKARTA - Sebanyak 702 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh 30 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta 12 partai politik (parpol) nasional dan dua partai lokal di Provinsi Aceh.

Namun, keseluruhan berkas dikembalikan MK kepada pemohon karena dinyatakan belum lengkap. Pemohon diberi waktu hingga Kamis (15/5) untuk melengkapi berkas yang masih tertinggal.


Sekretaris Jenderal MK, Janedri Mahilli Gaffar di gedung MK Jakarta, Selasa (13/5), menerangkan bahwa rata-rata berkas dinyatakan belum lengkap karena pemohon tidak melengkapi alat bukti sebagai acuan bersengketa.

 "Berdasarkan data yang saya terima dari unit pengolahan data perkara PHPU, semua menerima akta permohonan tidak lengkap. Artinya, semua pemohon harus melengkapi dan memperbaiki berkas permohonannya yang telah disampaikan,” ujarnya.


Menurutnya, perbaikan yang harus dilakukan pemohon sangat variatif dan banyak. Batas waktu melengkapi berkas permohonan ditetapkan pada Kamis, pukul 23.51.

 Alasan lain mengembalikan dokumen tersebut karena adanya permohonan yang belum mencantumkan perolehan suara yang diperselisihkan. "Rata-rata perolehan suara yang disampaikan itu menurut versi termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, perolehan suara menurut pemohon belum dicantumkan," tuturnya.


Ia mengatakan, apabila hingga waktu yang ditentukan berakhir berkas pemohonan belum dilengkapi, kepaniteraan MK tetap menyampaikan berkas tersebut ke majelis hakim. "Berkas tetap kami sampaikan kepada majelis hakim. Nanti, majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara itu. Keputusannya seperti apa, diserahkan ke majelis hakim, bukan ke kami, pegawai kepaniteraan," ucapnya.

Meningkat
Secara umum, PHPU ke MK pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 meningkat dibandingkan Pemilu 2009. Pada 2009, satu parpol rata-rata mengajukan 17 perkara. Sementara itu, pada 2014, satu parpol rata-rata mengajukan 48 perkara.

Pada pemilu kali ini, Partai Bulan Bintang (PBB) paling banyak mengajukan gugatan, yakni 90 perkara, disusul Partai Demokrat (85 perkara), Partai Golkar (73 perkara), Hanura (71 perkara), dan PKPI (68 perkara). Sementara itu, PPP mengajukan permohonan 54 perkara, PKB (43 perkara), PKS, PAN, dan Nasdem masing-masing 42 perkara. Partai Gerindra (40 perkara) dan PDIP (16 perkara). Partai Nasional Aceh memohonkan empat perkara dan Partai Damai Aceh dua perkara.

Ketua KPU Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Depa mengatakan, pihaknya menghargai parpol peserta pemilihan legislatif (pileg) di daerah setempat yang mengajukan gugatan PHPU ke MK, sesuai hak konstitusionalnya. Namun, tahapan dan jadwal yang ditentukan KPU juga harus dihargai semua parpol.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh menyatakan, 409 pelanggaran pileg terjadi di provinsi tersebut selama pelaksanaan pemilu. “Ratusan pelanggaran tersebut sudah diselesaikan lembaga pengawas pemilu di Aceh," tutur Ketua Bawaslu Aceh, Asqalani, Selasa.

Dari 409 pelanggaran tersebut, 135 merupakan pelanggaran administrasi, 220 pelanggaran pidana, 10 kasus sengketa pemilu, 23 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta 21 kasus yang dilaporkan dinyatakan tidak ada status. “Kasus yang tidak ada status tersebut karena laporan yang disampaikan tidak ada bukti. Pelapor tidak melampirkan identitas sehingga laporannya tidak memenuhi unsur apa pun,” ucap Asqalani. (Ant)

Sumber : Sinar Harapan