Bagir Manan: Pertahankan Tradisi Pers sebagai Kontrol Demokrasi 

Pers harus menjalankan kontrol demokrasi.

Pin It
Demokrasi dan kebebasan pers adalah dua sisi dari satu keping mata uang. Keberadaan yang satu tak mungkin ada tanpa yang lain. Setidaknya itu diyakini mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yang kini menjabat sebagai ketua dewan pers. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/4), pria berusia 72 tahun ini antusias menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan SH, M Bachtiar Nur, mulai dari soal pers, politik, dinamika demokrasi Indonesia saat ini, hingga tentang Sinar Harapan yang saat ini memasuki usia 53 tahun. Berikut petikan wawancaranya:

Sebagai ketua dewan pers, bagaimana Bapak melihat peran pers dalam mengawal demokrasi saat ini?
Saya ingin mengajak bicara dulu tentang demokrasi apa yang diinginkan UUD 1945. Ada dua demokrasi yang diinginkan UUD 1945, yaitu  demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau disebut juga demokrasi sosial. Kita selama ini lebih bicara pada demokrasi politik. Jarang kita membicarakan demokrasi sosial. Padahal, demokrasi ekonomi atau demokrasi sosial itu bertalian erat dengan tujuan kita bernegara, yaitu mewujudkan keadilan sosial ke seluruh rakyat Indonesia.

Saya sangat berharap media mulai menyoroti aspek demokrasi sosial ini karena bertalian erat dengan keadilan sosial yang merupakan inti tujuan sosial bernegara.  

Demokrasi itu esensinya adalah kebebasan. Orang bebas memilih, bebas menentukan pemerintahan. Salah satu instrumen demokrasi politik itu ya kebebasan pers. Saya sering mengatakan tidak akan pernah ada demokrasi kalau tidak ada kebebasan pers. Tidak akan ada kebebasan pers kalau tidak ada  demokrasi.

Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan ada orang bilang dalam rangka demokrasi pers kita batasi, itu omong kosong. Sebaliknya, pers bebas tapi tidak ada demokrasi. Itu tidak mungkin karena keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang.

Bagaimana Anda melihat kebebasan pers kita saat ini?
Saya sering mengatakan reformasi merupakan penemuan kembali kemerdekaan pers. Reformasi sering saya katakan pelaksanaan kembali kemerdekaan pers.  Reformasi itu instrumen hukumnya lebih bagus untuk menjamin kemerdekaan pers, misalnya tidak perlu ada SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), tidak mungkin ada pembredelan. Itu diatur secara hukum.

Namun ada problem, kebebasan itu apa sekadar untuk kebebasan?  Demokrasi juga mengajarkan kebebasan yang baik harus disertai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu mengharuskan kebebasan harus ada batasnya. Bagi pers, menurut saya, kebebasan yang paling bagus itu kalau mengendalikan dirinya sendiri.

Itu yang dikenal dengan self-censorship. Mengetahui bahwa ini layak diberitakan atau tidak layak diberitakan. Nah, ini harus kita bangun sebagai bagian dari pendewasaan demokrasi. Setiap pelaku demokrasi tahu batasnya.

Bagaimana menjalankan kebebasan pers dengan bertanggung jawab?
Sering kali kita, terutama kalau itu datang dari pejabat, dikatakan pers sudah kebablasan. Bahasanya begitu. Bahkan, presiden mengatakan ia dan keluarganya diperlakukan tidak adil oleh pers. Waktu di Bengkulu, saya katakan kepada presiden, “Itu risiko Bapak mendukung kebebasan pers.”

Namun, kita dapat mengerti juga kalau orang yang merasa dilukai kemerdekaan pers ini. Untuk itulah, ada beberapa instrumen untuk membatasinya. Instrumen hukum, misalnya pidana.

 Karena tidak ada pembredelan, ya pidana itu yang paling mungkin. Nah, posisi Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers. Karena itu, prinsipnya dalam hal ini mencegah jangan sampai pers masuk dalam proses hukum. Kita akan lakukan segala upaya untuk menghindarkan ini.

Apa penyebab pers “kebablasan”?
Ini merupakan ekses saja. Pertama, kondisi psikologis. Ketika Anda begitu lama dikungkung maka waktu dibuka kadang-kadang kita bertindak berlebihan. Kedua, masalah kualifikasi, masalah kompetensi wartawan. Karena itu, perusahaan pers harus mempunyai lembaga untuk mendidik wartawannya. Faktor ketiga yang memengaruhi adalah dari sudut pengusaha.

Tidak semua pengusaha pers itu adalah mereka yang hidup ideal dan mengerti pers. Ada juga businessman biasa yang melihat pers sebagai sektor ekonomi, adanya laba. Itu tentunya memengaruhi. Faktor keempat, karena tidak dilarang, pers kita bisa dimiliki orang-orang politik yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Dengan kata lain, pers saat ini bukan sekadar penyambung lidah rakyat ataupun penyampai pesan,  melainkan juga industri dan medium kepentingan tertentu?
Betul. Dari sudut itu kita melihat bahwa pers berkembang sebagai satu kegiatan ekonomi. Menganggap pers adalah penyambung lidah rakyat sebagai instrumen informasi, instrumen pendidikan publik, dan sebagai macamnya itu tetap, tetapi ditambah ini: industri dan kepentingan politik. Celakanya, kadang-kadang ini (industri dan kepentingan politik-red) lebih dominan dan lebih memengaruhi.

Ini menimbulkan friksi di dalam kita (media-red) sendiri. Namun, yang independen tentu mempertanyakan pada media yang merupakan bagian dari kekuatan politik tertentu. Akan tetapi, pemilihan legislatif  (pileg) kemarin membuktikan penggunaan pers oleh pemilik pers yang terlibat kegiatan politik ternyata tidak besar hasilnya, tidak signifikan betul.

Dari pelajaran itu, saya menganggap semestinya terlalu berlebihan kalau orang (pengusaha media) menggunakan medianya untuk kepanjangan politiknya. Bahkan, saya katakan akan jauh lebih terhormat bagi pemilik itu untuk mengatakan “Kamu harus independen”. Dia akan dihormati orang daripada menggunakan pers dan mengorbankan integritas persnya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi media digital saat ini yang melahirkan media sosial?
Kita melihat dua aspek. Pertama, media sosial itu mode. Apa yang menjadi ketertarikan adalah hal-hal yang sedang menarik perhatian. Pers yang mainstream, yang tradisonal, menurut saya, akan tetap hidup karena dia memelihara kesinambungan dari kepentingan publik.  Kalau ini (media sosial-red) mudah sekali berubah-ubah.

Mengenai Sinar Harapan, bagaimana Anda melihatnya saat ini?
Ada masalah laten dari koran semacam Sinar Harapan. Pertama, ia merupakan harian sore. Adalah suatu risiko di mana pun seolah-olah ia memberitakan sesuatu yang sudah dibaca orang.

Kedua, bagaimanapun juga pembredelan masa lalu masih berpengaruh. Untuk mengembalikan komunitas ini tidak mudah, mengembalikan tradisi yang lama tidak mudah. Tapi percayalah, kalau kita tetap pegang teguh mengapa Sinar Harapan dibuat, itu akan jalan.

Peran dan fungsinya sebagai kontrol demokrasi harus tetap jalan. Kalau pers tidak melakukan fungsi kontrol tidak akan laku, tidak dibaca orang. Tradisi itu harus tetap dipertahankan. Saya sering mengatakan, ada tiga komponen yang semestinya menjadi kekuatan bersama untuk me-manage negeri ini, yaitu pers, lembaga swadaya masyarakat, dan kaum terpelajar.

Pers itu harus menjalankan kontrol demokrasi. Ini untuk menjaga penguasa tidak menyeleweng agar penguasa menjalankan kekuasaan sesuai kaidah-kaidah, asas-asas, dan harapan rakyat.

Sumber : Sinar Harapan