Golput, Pemilu 2014 dan 1955

Apakah sisi moralitas masih jadi pertimbangan memilih calon?

Pin It
JAKARTA-“Enggak sampe rong tahun dadi anggota DPR, ilang sawah rong hektar,” kata R Soedjono Prawirosoedarso, peserta Pemilu Umum (Pemilu) nasional pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tahun 1955.

Artinya, “tidak sampai dua tahun jadi anggota DPR, hilang sawah dua hektar”.Soedjono Prawirosoedarso, terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR tahun 1955 melalui jalur independen pada usia 75 tahun. Dua tahun kemudian, 1957, Soedjono memutuskan mengundurkan diri dari anggota DPR, karena faktor kesehatan.

Tapi selama menjadi anggota DPR tidak sampai dua tahun, Soedjono, mesti jual sawah 2 hektar untuk biaya hidup di Jakarta, karena kondisi keuangan negara pasca Pemilu tahun 1955 masih dalam keadaan morat-marit. Pemilu tahun 1955 merupakan pesta demokrasi paling demokratis dan bersih dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain Soedjono, tiga partai lokal berhasil lolos ke tingkat nasional pada Pemilu 1955, dengan menempatkan 1 wakil di MPR dan Konstituante.

Mereka yang lolos kala itu, adalah Angkatan Kebangkitan Umat Islam (AKUI) partai yang didirikan warga Madura dari Provinsi Jawa Timur, Partai Persatuan Dayak (PPD) dari Provinsi Kalimantan Barat dan Partai Rakyat Desa (PRD) milik warga Jawa dari Provinsi Jawa Tengah.

Singkatan Golput
Menilik dari pengakuan mengharukan Soedjono anggota DPR hasil Pemilu 1955, maka sangat kontraproduktif dengan pelaksanaan Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014. Perbedaan mencolok, yakni Golput.

Golput di sini bukan golongan putih atau mereka yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena pertimbangan tertentu, melainkan singkatan dari Golongan Penerima Uang Tunai.

Di Jakarta, Senin, (21/4), Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyebut Pemilu legislatif tahun 2014 merupakan Pemilu paling brutal dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.  Pasalnya yang dikedepankan adalah uang ketimbang ideologi atau program. Brutal, karena penentu kemenangan seseorang adalah kaum Golput, yakni mereka yang bisa memegang komitmen mengikat setelah menerima sesuatu dari pihak yang akan dipilih.

Golput (golongan penerima uang tunai) disinyalir merupakan faktor penentu kemenangan calon anggota legislatif tanggal 9 April 2014 silam. Siapa yang bisa dan mampu memberi uang lebih kepada pemilih, maka dialah yang akan menjadi pemenang.

Ini sebagai penyebab utama banyak sekali para politisi potensial dan memiliki kredibiltias pribadi yang sudah teruji, gagal kembali duduk di DPR dan DPD. Praktik politik uang sudah menjadi sangat transparan, tapi sulit dibuktikan secara hukum.

Akibatnya, figur yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah pihak yang berkantong tebal. Soal moralitas seseorang sama sekali tidak menjadi pertimbangan.

Fakta di Lapangan
Lihat saja di salah satu kelurahan wilayah Kabupaten Kubu Raya berbatasan dengan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari salah satu partai politik, menang telak dalam perolehan suara, telah tiga bulan sebelumnya ada kesepakatan membantu masyarakat membangun fasilitas air bersih Rp 12 juta.

Seseorang anggota legislatif hasil Pemilu tanggal 9 April 2014, sudah memastikan dirinya duduk di kursi empuk tiga bulan sebelumnya, atau bahkan satu satun sebelumnya, setelah melakukan kalkulasi investasi yang telah dilakukan terhadap masyarakat calon pemilih yang bisa memengang komitmen.

Kalaupun terbukti melakukan politik uang, tapi proses pembenaran diri dilakukan seperti Sutan Batugana, calon anggota DPR dari Partai
Demokrat asal pemilihan Provinsi Sumatera Utara, ketika menggelar kampanye di Medan. Sutan dengan enteng mengatakan, dirinya hanya mengipas-ngipas uang lembaran Rp 100 ribu di tangan kanan, kemudian direbut massa peserta kampanye, sehingga tidak tepat dikatakan money politic.

Kalau money politic, versi Sutan, berarti dirinya memberi uang langsung kepada pemilih, tapi kasus yang ia alami, justru massa peserta kampanye merebut uang Rp 100 ribu dari tangannya.

Kebrutalan Pemilu legislatif tahun 2014, sebagaimana diungkapkan Burhanudin Muhtadi, implikasi dari tahapan peradaban demokratisasi di Indonesia yang sudah tidak jelas dan kehilangan arah. Sistem demokrasi di era demokratisasi sejak 21 Mei 1998 yang sudah terlalu liberal, sudah jauh melenceng dari prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila.

Liberalisasi sistem kehidupan berpolitik dewasa ini sebagai implikasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, membuat masyarakat terjebak kepada aspek-aspek pragmatis dan kehilangan jatidiri. Sudah tidak ada lagi idologi, karena serba pragmatis.

Kita terlalu berambisi menyamai demokrasi yang sudah mapan di negara lain, tapi saat bersamaan ranah psikologis masyarakat dan kaum politisi kita, memang belum siap, sehingga kebrutalan terjadi pada Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 silam.

Jadi, perbedaan mendasar Pemilu 2014 dan 1955, adalah Golput alias golongan penerima uang tuani. Siapa yang berani memberi uang dan atau fasilitas tertentu kepada masyarakat pemilih,yakni si Golput, maka dialah yang pasti dipilih, tidak peduli siapa figur dan dari partai mana.
 
Kita lihat saja kinerja para wakil rakyat periode 2014 – 2019 yang sebagian besar keterpilihannya, jika benar, sangat ditentukan oleh kelompok Golput.



Sumber : Sinar Harapan