Inggris Tuntut Facebook 500 Ribu Poundsterling

Rabu , 11 Juli 2018 | 14:55
Inggris Tuntut Facebook 500 Ribu Poundsterling
Sumber Foto Dok/Ist
Facebook
POPULER

LONDON – Facebook kembali dirundung persoalan. Kabar paling anyar Facebook dituntut sebesar 500 ribu poundsterling (sekitar Rp 9,5 miliar) oleh Inggris.  

Namun, jumlah itu terbilang kecil untuk perusahaan dengan nilai pasar hingga US$590 miliar (sekitar Rp8,5 quadriliun) itu.

Komisioner Informasi Inggris Elizabeth Denham seperti dikutip reuters, Rabu (11/7/2018) menyebutkan, denda itu dikenakan atas kegagalan Facebook melindungi data pengguna pada skandal Cambridge Analytica dan tak transparan atas penggunaan data oleh pihak ketiga.

"Teknologi-teknologi baru menggunakan analisis data untuk menyasar orang secara spesifik. Sehingga tim kampanye bisa terhubung dengan pemilih secara pribadi. Tapi ini tidak berarti mengorbankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum," ujarnya.

 Facebook menyebut pihaknya sedang meninjau laporan tersebut, dan akan segera merespons sebelum putusan final dibuat. Pihak Facebook pun menyesalkan tidak segera menindaklanjuti investigasi soal Cambridge Analytica pada 2015 lalu.

"Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, kami seharusnya melakukan menyelidikan lebih mendalam soal Cambridge Analytica dan segera mengambil tindakan pada 2015," ujar Kepala bagian Privasi Facebook Erin Egan dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan, selama ini pihaknya menjalin kerja sama dengan kantor Komisioner Informasi Inggris terkait penyelidikan kasus Cambridge Analytica, sama seperti dengan pihak-pihak yang berwenang di Amerika dan negara-negara lain.

Cambridge Analytica yang dipakai oleh tim pemenangan presiden AS Donald Trump dalam pemilihan presiden 2016 menolak bahwa pihaknya menggunakan data untuk menunjang kampanye presiden ketika itu. Namun, dalam laporannya Komisioner Informasi Inggris mengatakan dapat menuntut perusahaan yang menaungi Cambridge Analytica, SCL Elections karena tidak melakukan apa yang diminta oleh regulator.

Elizabeth juga menyebut akan mengirimkan surat kepada 11 partai politik untuk meminta mereka memeriksa kembali praktik perlindungan data mereka.

KOMENTAR