Ziarah


Pahlawan: Alergi Revolusi

Selasa, 10 Nopember 2015 | dibaca: 14840

Revolusi memberi kesan menakutkan karena menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda

Perang melawan tentara penjajah Belanda antara 1945-1950 untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam buku sejarah Indonesia disebut Perang Revolusi. Perang itu mencatat pertempuran yang menunjukkan heroisme tinggi pejuang Indonesia di Surabaya pada 10 November 1945, yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. 

Zaman itu disebut zaman revolusi karena terjadi perubahan dahsyat dalam tatatan kehidupan bangsa Indonesia, dari terjajah menjadi merdeka. Orang Indonesia, terutama para pemuda, bersemangat juang dan menyala-nyala. Semboyan mereka, merdeka atau mati.

Revolusi memberi kesan menakutkan karena menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Orang yang kemarin berkuasa dan berharta, hari ini bisa tergusur dan miskin. Perubahan itu bisa tak terkendali. Apalagi, bangsa ini terkenal emosional. Penguasa dan pemegang senjata menjadi penentu. Setelah 1950, timbul polemik tentang kalimat revolusi sudah selesai dan revolusi belum selesai. Polemik ini menjadi salah satu sumber perbedaan dan keretakkan Dwitunggal Soekarno-Hatta. 

Bung Karno, yang kemudian mendapat gelar Pemimpin Besar Revolusi mengatakan, revolusi belum selesai. Bung Hatta dalam risalah Demokrasi Kita mengatakan, revolusi sudah selesai. Dengan alasan revolusi belum selesai, pemimpin bisa bertindak semena-mena. Itu berbahaya untuk pertumbuhan demokrasi.

Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit presiden yang berisi, Kembali ke UUD  1945 dan pembubaran konstituante. DPRS hasil Pemilu 1955 juga dibubarkan. Dengan alasan demi revolusi, presiden bisa menyatakan keadaan darurat. Dekrit presiden, yang didukung oleh TNI-AD, dianggap perlu untuk membentuk pemerintahan yang kuat demi terciptanya stabilitas nasional dan dapat melaksanakan pembangunan. Sebelumnya, sejumlah kabinet parlementer berusia pendek, bahkan ada yang hanya beberapa bulan. Bagaimana bisa membangun?

Revolusi berciri spontan, frontal, bergerak serentak maju untuk merombak (progresif). Ini disukai orang komunis/PKI dan orang yang beraliran kiri. Lalu, muncul istilah, kaum progresif revolusioner sebagai lawan kaum kontrev (kontra revolusi), yang harus diganyang. Jenderal Suharto, yang menumpas G30S/PKI 1965, tidak suka kata revolusi. Demi menegakkan ideologi Pancasila, pemerintahan Orba di bawah Pak Harto menciptakan istilah ancaman ekki (ekstrim kiri), yakni kaum komunis, dan ekka (ekstrim kanan), yakni kaum agama (Islam) fundamentalis.

Ketidaksukaan Pak Harto pada revolusi tersirat dalam nasihatnya kepada Dr BJ Habibie pada Januari 1974, ketika ahli hi-tech (teknologi tinggi) yang berkarir cemerlang di Jerman itu dipanggil pulang. “Di (Ruddy), kamu boleh membuat apa saja, asal bukan revolusi, sebab bangsamu tidak dapat menanggungnya,” kata Pak Harto kepada Bacharuddin “Ruddy” Jusuf Habibie ketika menghadapnya.

Habibie, yang menganggap Pak Harto sebagai guru besarnya, setuju. Lalu, alih-alih revolusi, ia memilih evolusi yang dipercepat (accelerated evolution) untuk program pembangunan industri strategis berbasis hi-tech.

Kelompok penentang Pak Harto di bawah pemimpin Amien Rais memilih reformasi daripada revolusi. Ketika Pak Harto jatuh 1998, pemerintahan baru di bawah Presiden Habibie disebut pemerintahan reformasi. Bahkan, era setelah Orba sampai sekarang juga disebut reformasi.

Ketika reformasi dianggap gagal, muncul parpol baru yang mengusung semboyan restorasi nasional. Maksudnya, tentu untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan kembali (to restore) kejayaan Indonesia. Tapi, karena restorasi sudah dipakai untuk gerbong/kereta makan sebagai padanan restoran (restaurant), jangan salahkan jika yang terjadi adalah bancakan atau makan rame-rame anggaran belanja negara (korupsi).

Penulis adalah wartawan senior






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online