indexArtikel Lainnya



Podium


Mengantisipasi Hasil Pilkada Serentak

Jumat, 27 Nopember 2015 | dibaca: 13860

Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, kiranya penting untuk melakukan antisipasi lebih dini

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahap pertama yang dilakukan serentak di sebagian wilayah Indonesia sudah di ambang pintu. Dari sekian banyak analisis, belum ada yang secara rinci memprediksi hasilnya di setiap kabupaten/kota, berikut antisipasinya apabila terjadi hal-hal yang kurang diinginkan.

Seperti kita ketahui, saat dimulainya kampanye pilkada, semua pasangan calon yang maju bertekad melaksanakan pilkada di daerahnya masing-masing dengan damai, jujur, dan adil. Semua berjanji untuk “siap menang dan siap kalah”.

Namun perlu segera dicatat, seperti umumnya sebuah tekad, apalagi tekad para politikus, tak selamanya dijalankan sesuai harapan. Nyatanya, tak semua calon siap kalah. Terbukti, menurut temuan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), ada sejumlah pasangan calon yang melakukan pelanggaran kampanye, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat.

Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, kiranya penting untuk melakukan antisipasi lebih dini untuk mencegah munculnya kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan.

Untuk mencegah munculnya pelanggaran dan kecurangan, selain berharap pada Panwaslu di setiap daerah, kiranya perlu bagi pasangan calon dan timnya mengambil inisiatif melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menutup kemungkinan terjadinya kecurangan. Salah satu resepnya, yakni harus dimulai dari diri sendiri dengan bertekad tidak melakukan kecurangan. Intinya, jangan berharap pada kejujuran lawan jika ia penuh kecurangan.

Jika ditemukan kecurangan yang dilakukan lawan politik, cara menanggulanginya bukan dibalas dengan kecurangan yang sama, melainkan dengan mengumpulkan data-datanya yang valid untuk diajukan ke pihak berwenang.

Hal yang juga perlu diantisipasi, tidak menutup kemungkinan selisih perolehan suara antara calon tidak begitu signifikan. Bila selisihnya sedikit, bukan tidak mungkin akan muncul gugatan dari pihak yang kalah. Gugatan itu bisa berupa tuntutan pengulangan penghitungan suara atau bahkan mungkin tuntutan pilkada ulang.

Untuk menghindarinya, pihak-pihak yang punya otoritas seperti KPUD, KPU, Panwaslu, dan semua pihak yang terkait seyogianya jauh-jauh hari sudah menempuh langkah-langkah antisipasi. Di samping itu, kiranya penting bagi tiap-tiap pasangan calon untuk melakukan introspeksi dengan mempertanyakan ulang, motivasi apa yang mendorong dirinya maju sebagai calon. Untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, atau untuk kepentingan kemajuan daerahnya?

Pertanyaan mengenai motivasi ini penting. Jika motivasinya untuk memenuhi ambisi pribadinya, berarti jabatan kepala daerah merupakan tujuan yang tentunya tidak akan tercapai tanpa dengan kemenangan. Jadi, targetnya harus menang. Untuk meraih kemenangan itu, ia akan melakukan apa saja, bahkan sangat mungkin dengan menghalalkan segara cara.

Berbeda misalnya jika motivasi yang mendorong seorang calon adalah semata-mata untuk kemajuan daerahnya. Jabatan kepala daerah menjadi sekadar wahana (alat) untuk meraih tujuan memajukan daerah. Karena sekadar alat, bila ia gagal memperoleh kemenangan, tentu akan dengan sukarela memercayakan jabatan itu kepada orang lain. Kemajuan daerah bisa diraih siapa pun yang menjadi kepala daerah asalkan sang kepala daerah mau bekerja keras dan punya komitmen untuk menjalankan agenda-agenda politik yang mengarah pada kemajuan daerahnya.

Selain motivasi sang calon, hal lain yang perlu dicermati dan diantisipasi adalah sikap fanatik (fanatisme) dari para pendukung calon. Pengalaman selama ini menunjukkan, ada kalangan yang tidak rela jika calon pilihannya gagal. Ketidakrelaan itu kemudian diekspresikan dengan kemarahan hingga menyulut anarki. 

Dengan memetik pejaran dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tentunya amat penting bagi setiap calon untuk memberikan kesadaran kepada para pengikut setianya untuk menerima kemungkinan kekalahan dalam pilkada. Jika sang calon gagal meraih jabatan, tak perlu ada, misalnya, mobilisasi cap jempol darah, kemarahan yang tidak proporsional, dan tindakan anarkistis yang merusak aset publik. 

Setiap calon harus mampu meyakinkan pendukungnya bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya tergantung pada seseorang.
 
Penulis yakin, bagi pihak-pihak yang kalah nantinya, pasti kecewa dan tidak puas. Itu lumrah dan manusiawi. Namun, menjadi tidak lumrah ketika kekecewaan dan ketidakpuasan dilampiaskan dengan merusak atau menyakiti pihak lawan.

Kalau misalnya muncul dugaan bahwa kekalahan itu disebabkan adanya kecurangan-kecurangan dalam pilkada, masih tersedia jalur yang bisa ditempuh secara legal, yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Akhirnya kita semua berharap, semoga pilkada serentak tahap pertama yang berlangsung awal Desember tahun ini menghasilkan kepala daerah yang baik, inovatif, dan mampu memajukan daerahnya masing-masing.

Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.






 

 

Tentang Kami | Agen Berlangganan (Unduh PDF) | Berita Hari Ini

©2017 Sinar Harapan Online