46 RUU Tak Disahkan DPR, Formappi: Paling Buruk Sejak Reformasi

Jumat , 23 November 2018 | 17:35
46 RUU Tak Disahkan DPR, Formappi: Paling Buruk Sejak Reformasi
Sumber Foto satryo yudhantoko
Lucius Karus

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil kajiannya terkait masa sidang satu tahun sidang 2018-2019 DPR. Hasil evaluasi Formappi tersebut menyatakan, buruknya kinerja DPR dalam melakukan fungsi legislasinya. Target kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) di tahun ini tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam proyeksi Massa Sidang Satu Tahun Sidang 2018-2019.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, tidak tercapainya target DPR selama satu tahun ini menunjukan kebobrokan kinerja lembaga legislatif tersebut.

"Secara umum bisa kita katakan sangat buruk DPR kalau dibandingkan dengan DPR-DPR sejak Era Reformasi. Seperti yang saya katakan tadi, ada tren kecenderungan yang terus menurun dari tahun ke tahun," ujarnya di Sekretariat Formappi, di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (23/11/2018).

Tidak serta merta Lucius menyatakan bobroknya kerja DPR. Ia menjelaskan sejumlah persoalan yang hingga saat ini mewabah di tubuh DPR.

Pertama, terkait tarik ulur massa pembahasan RUU yang selalu dilakukan oleh anggota DPR RI. Lucius mengambil contoh dengan melihat target pengesahan RUU dari tahun ke tahun. "Sejak tahun pertama bisa jadi 3 RUU yang disahkan. Tahun kedua itu sempat naik 4 RUU. Tapi Kemudian, dari situ terus turun sampai sekarang. Sekarang sudah 4 RUU dari 50 yang direncanakan. Tahun lalu ada 6 yang disahkan dari 52 RUU," dia menyebutkan.

Selain itu, pada setiap pembahasan satu RUU dikeluarkan anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih. Hal ini dianggap Lucius berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR.

"Jadi ini bagi saya praktek inefisiensi yang terus berlangsung di DPR. Tidak saja kemudian kita saksikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, tapi korupsi yang merajalela, pengawasan yang kemudian semakin melempem. Itu yang kemudian Efisiensi dan efektivitas tidak efektifnya kerja DPR dalam melakukan pengawasan," dia mengungkapkan.

Hal-hal tersebutlah yang kemudian dijadikan alasan kuat Lucius menyatakan bahwa, kinerja DPR dalam masa sidang satu tahun 2018-2019 gagal. "Jadi Saya kira tidak ada yang patut dibanggakan dari DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Walaupun mereka selalu mengatakan tugas fungsi legislasi tidaklah kemudian menjadi tanggung jawab DPR saja, karena di sana ada juga pemerintah. Tapi bagaimanapun juga, undang-undang dasar mengatakan DPR itu memang legislator yang punya tugas utama, membentuk undang-undang dan koordinasi. Untuk proses koordinasi pembahasan undang-undang itu ada di DPR," dia menambahkan.(ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load