Istana: Belum Ada Kepala Daerah Izin Nyapres

Selasa , 31 Juli 2018 | 15:00
Istana: Belum Ada Kepala Daerah Izin Nyapres
Sumber Foto tribunnews.com
Johan Budi

JAKARTA – Hingga saat ini belum ada kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan izin kepada Presiden Jokowi untuk nyapres di 2019.  

Juru Bicara Presiden Johan Budi menyatakan hal itu di Jakarta, Selasa (31/7/2018)."Sampai pekan lalu belum ada," ucapnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Meski begitu, Johan masih belum mendapat kabar apakah sudah ada kepala daerah yang mengirim surat izin pada awal pekan ini. Dia tidak mau berspekulasi apakah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi bakal mengirim surat permohonan izin.

Johan mengklaim ingin mengecek terlebih dahulu."Enggak tahu hari ini ya. Saya cek dulu ya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan, kepala daerah harus mendapat izin dari presiden terlebih dahulu jika ingin berkontestasi dalam pemilihan presiden. Baik itu dicalonkan partai politik sebagai capres maupun cawapres.

Ia mengutarakan hal tersebut merujuk dari Pasal 171 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah memuat aturan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 22 tahun 2018.

"Izin dari presiden ini merupakan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi kepala daerah yang memutuskan mau atau diusung partai politik sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden," tutur Bahtiar, Senin (16/7/2018).

Kemudian, Pada Pasal 171 Ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 diatur bahwa presiden memiliki waktu 15 hari untuk membalas permohonan izin dari kepala daerah yang bersangkutan. Lamanya waktu presiden memberi balasan, yakni 15 hari, terhitung sejak presiden menerima permohonan izin dari kepala daerah.

Jika sudah 15 hari tidak memberi balasan, presiden dianggap sudah memberikan izin kepada kepala daerah yang ingin maju berkontestasi dalam pilpres.

Pada Ayat (4), surat permintaan izin yang diajukan kepala daerah kepada presiden harus disampaikan ke KPU. Surat itu merupakan syarat yang harus disertakan partai politik saat mendaftarkan kepala daerah menjadi capres atau cawapres ke KPU.

 

KOMENTAR