BI Permudah Izin Sistem Pembayaran E-commerce

Senin , 23 September 2019 | 15:32
BI Permudah Izin Sistem Pembayaran E-commerce
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Gubernur BI Perry Warjiyo

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berkomitmen memajukan ekonomi keuangan digital di Indonesia lewat financial technology atau fintech. Disinyalir, perkembangan ekonomi keuangan digital itu dapat meningkatkan inklusi keuangan dan inklusi ekonomi.

Salah satu langkah yang akan dilakukan BI ialah dengan mempermudah izin sistem pembayaran fintech oleh perusahaan startup kecil dan menengah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan bahwa selama ini bank sentral selaku regulator hanya menunggu perusahaan startup untuk mengajukan izin terkait sistem pembayaran atau payment system.

Namun nantinya perolehan izin akan lebih mudah diajukan dengan menerapkan sistem development approach.

"Salah satu inovasi tadi saya sampaikan, BI mengubah pendekatan yang selama ini regulatory approach menjadi development approach. Selama ini BI lebih banyak menunggu startup yang mengajukan izin, khususnya terkait payment system," ungkap Perry saat ditemui di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

BI, kata Perry, akan merombak sistem tersebut lewat inovasi sistem pembayaran 20-25 atau develompent approved. Dalam arti, BI akan bekerja sama dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi-asosiasi dan dunia usaha untuk memajukan startup.

"Apakah startup-nya untuk UMKM, untuk startup pasar tradisional, atau untuk koperasi keuangan daerah. Jadi bagaimana startup itu kita kembangkan dan kita hubungkan ke pelaku usaha dibidang keuangan, apakah itu open API (Application Program Interface), open banking, atau maupun fintech," ujar Perry.

"Itu terus kita lakukan dan itu mengapa pemerintah selalu bekerjasama terus mempromosikan untuk mendorong penggunaan startup," sambungnya

Kemudian dalam prosesnya, diterangkan Perry, startup terbagi menjadi dua. Diantaranya di bawah pengawasan OJK dan atau BI.

"Regulasi yang pas apa? Kalau regulasi terkait payment sistem ke Bank Indonesia, kalau regulasi yang terkait dengan Jasa Keuangan lain seperti crowd funding, p2p lending itu tentu saja akan ke OJK. kerjasama ini yang terus kita lakukan," pungkasnya.

Menurut data OJK per Agustus 2019, tercatat 48 perusahaan fintech yang masuk ke dalam 15 kluster inovasi keuangan digital. Tak hanya itu, untuk fintech yang sudah terdaftar dan berizin tercatat sebanyak 127 perusahaan fintech peer to peer lending. (Ryo)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load